Sekjen Gerindra Senang SBY 'Turun Gunung' di Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa bergabungnya Partai Demokrat akan semakin memperkuat koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Menurut Muzani, sosok Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akan berguna untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2019.

Sebab, SBY telah dua kali menjadi Presiden RI.

"Pak SBY pernah menjadi presiden dua kali. Saya kira pengalaman dan rekam jejak itu bisa kami manfaatkan atau berguna bagi kemenangan Pilpres yang akan datang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Muzani menilai, sebagai salah satu tokoh nasional, SBY memiliki keprihatinan terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.

Ia pun memastikan SBY akan "turun gunung" bersama tokoh-tokoh dari partai calon mitra koalisi lainnya untuk memberikan solusi kepada masyarakat.

"Dan beliau akan turun gunung bersama dengan partai lainnya menyelesaikan problem yang kian berat dirasakan rakyat," kata Muzani.

Baca: Prabowo Meminta SBY Menjadi Mentornya Dalam Pilpres 2019

Sebelumnya, SBY mengatakan Partai Demokrat telah sepakat bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah calon presiden 2019-2024.

Hal ini disampaikan SBY usai melakukan pertemuan tertutup secara empat mata dengan Prabowo.

"Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita," kata SBY dalam jumpa pers di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Sementara itu, Prabowo mengatakan, bisa saja ia tidak diusung sebagai capres dalam koalisi ini karena belum ada dokumen hitam di atas putih.

Posisinya sebagai capres juga masih bisa berubah atas kehendak Tuhan dan dinamika yang terjadi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen Gerindra Sebut Figur SBY Berguna untuk Memenangkan Prabowo"
Penulis : Kristian Erdianto

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/31/kata-sekjen-gerindra-senang-sby-turun-gunung-di-pilpres-2019

Pembahasan Cawapres Prabowo Berjalan Alot, Gerindra Yakin Segera Rampung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon terkuat untuk maju sebagai calon Presiden yang akan diusung partai di luar koalisi Joko Widodo (Jokowi).

Namun, pembahasan Calon Wakil Presiden pendamping Prabowo hingga kini masih sangat alot.

PKS masih ngotot mengusung Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, apalagi Salim masuk dalam Rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF-Ulama).

Sementara itu Prabowo mengatakan masukan dari Demokrat soal Cawapre juga mesti di dengar.

Terkait hal tersebut Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani yakin pembahasan Cawapres akan rampung menjelang pendaftaran Capres-Cawapres pada 4 Agusutus mendatang.

Keyakinan tersebut karena Gerindra pernah mengalami masalah serupa pada Pilpres 2014.

"Pada waktunya semuanya akan selesai. Karena kita memiliki situasi kayak gini di tahun 2014 dan akhirnya selesai. Dan kita juga akan terus melakukan dialog mendengar situasi ini. Memang kesabaran ini diuji," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca: Susul Prabowo Ke Rumah Neno Warisman, Fadli Zon: Kita Beri Simpati

Muzani mengaku paham kenapa setiap partai, termasuk PKS ngotot memperjuangkan calonnya untuk menjadi Cawapres.

Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan karena Pilpres dan Pileg kali ini berlangsung serentak.

"Tapi kan kemudian kita harus bicarakan secara bersama kemungkinan-kemungkinan itu. Secara prinsip sebenarnya pak Prabowo kan tidak ada hambatan dengan teman-teman dari PKS termasuk Ustaz Salim. Tapi kan kemudian kalau koalisi ini bersama artinya 4 partai tentu harus mendapat persetujuan dari 4 partai lainnya," katanya.

Menurut Muzani semua nama nama yang masuk bursa Cawapres kini sedang dipertimbangkan.

Nama nama yang diantaranya Salim Segaf Al Jufri, Abdul Somad, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

"Ya semua dipertimbangkan karena semua memiliki kelebihan-kelebihan dalam mengendorse, mendorong, mempush memenangkan pak Prabowo. Tapi faktor faktor itu diperhitungkan dengan seksama dan serius semuanya," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/31/pembahasan-cawapres-prabowo-berjalan-alot-gerindra-yakin-segera-rampung

Batal, Pertemuan Gerindra, PAN, PKS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan tiga partai antara Gerindra, PAN, dan PKS batal digelar.

Pertemuan tersebut sedianya akan dilakukan Selasa malam, di Kawasan Jakarta Selatan, (31/7/2018)‎.

"Info terbaru yang saya dapat pertemuan nanti malam, batal," ujar Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin, Selasa, (31/7/2018).

Suhud mengaku tidak mengetahui alasan pembatalan tersebut.

Ia hanya mengatakan hanya mendapat konfirmasi pembatalan. "Coba tanya Gerindra kenapa dibatalkan," katanya.

Secara terpisah politisi Gerindra Heri Gunawan juga membenarkan bahwa pertemuan ketiga partai tersebut batal‎. Namun ia tidak mengetahui alasan pembatalan itu.

"Fixed batal. Langsung dari atas," katanya.

Sebelumnya Anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan akan ada pertemuan antara tiga Parpol yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Pertemuan akan melibatkan Ketua Umum tiga partai tersebut, diantaranya Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, Sohibul Iman.

"Ya pimpinan partai kemungkinan masing-masing Ketum," katanya.

Beredar kabar bahwa pertemuan digelar untuk membahas rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional ‎Pengawal Fatwa ( GNPF).

Rekomendasi tersebut yakni dua opsi pasangan Capres-Cawapres, yakni Prabowo-Salim Segaf Al Jufri atau Prabowo-Abdul Somad. Selain itu pertemuan juga membahas masuknya Partai Demokrat ke Partai Koalisi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/31/batal-pertemuan-gerindra-pan-pks

Kabag Keuangan RSUD Rantauprapat Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Beberapa Proyek di Labuhanbatu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja menuntaskan kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Kali ini, Selasa (31/7/2018) penyidik memeriksa dua saksi di kasus ini ‎Thamrin Ritonga, swasta dan Abner Sitanggang, Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat.

"Kedua saksi diperiksa untuk tersangka ‎ES (Effendy Syahputra) selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA)," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Selain Bupati Pangonal, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Umar Ritonga selaku pihak swasta dan Effendy Syahputra selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA).

Oleh penyidik Bupati Pangonal dan Umar Ritonga diduga menerima suap dari Effendy melalui beberapa perantara sebesar Rp 576 juta. Namun uang tersebut masih belum disita oleh tim penindakan KPK.

Tim penindakan hanya menyita bukti transfer sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini diduga merupakan bagian dari pemenuhan permintaan Bupati Panganol sekitar Rp 3 milyar.

Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan Cek sebesar Rp 1.5 milyar, namun tidak berhasil dicairkan.

Adapun, uang Rp 576 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal melalui Umar Ritonga bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Labuhanbatu.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Effendy Syahputra disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Bupati Pangonal dan Umar Ritonga disangkakan melanggar Pasal12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/31/kabag-keuangan-rsud-rantauprapat-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-suap-beberapa-proyek-di-labuhanbatu

Antasari Azhar: Saya Kira Jokowi Takkan Memilih Wakil Sembarangan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Penasihat Projo Nawacita yang juga mantan Ketua KPK RI, Antasari Azhar mengatakan secara pribadi mendukung mantan Wali Kota Solo itu menjadi Presiden Indonesia untuk periode kedua.

Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri pelantikan calon Pengurus Pronata DPC Kota Surakarta di Gedung Graha Saba Solo hari ini, Selasa (31/7/2018) siang.

Disinggung terkait calon wakil presiden pilihan Pronata, Antasari mengatakan pihaknya akan menunggu dan mendukung siapapun yang dipilih Jokowi sebagai cawapres.

Namun, ia menginginkan cawapres Jokowi di Pilpres 2019 adalah sosok yang dapat mengamalkan Nawacita.

"Kriterianya yang bisa mengamalkan 9 nilai Nawacita itu," kata Antasari, Selasa (31/7/2018) siang.

Baca: Mahfud MD: Sah-sah Saja Jika Ulama Masuk Jajaran Pemerintahan

"Maka saya kira Jokowi takkan memilih wakil sembarangan," ujarnya.

Dalam pelantikan ini hadir Ketua Umum DPP Pronata, Marhaendro Slamet Haryono, Ketua Pronata DPC Kota Surakarta, Baningsih Tedjokartono dan puluhan anggota Projanata.

Pronata ini mengambil peran untuk menjaga dan mensosialisasikan program Nawacita, yang menjadi agenda besar Presiden Jokowi.

Antasari Azhar juga mengatakan pelantikan pengurus Pronata ini dilakukan secara bertahap.

Setelah sebelumnya pelantikan dilakukan di Sumatera Utara, saat ini pelantikan dilakukan di Solo.

Setelah Solo, menurutnya pelantikan serupa dilakukan di Riau.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Antasari Azhar Dukung Siapapun Cawapres yang Dipilih Jokowi

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/31/antasari-azhar-saya-kira-jokowi-takkan-memilih-wakil-sembarangan

Sekjen Demokrat Bilang 'Tanding Ulang' Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Akan Lebih Menarik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meyakini rematch atau tanding ulang antara petahana Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019 akan lebih menarik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, rematch akan menarik karena kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

"Saya kira menarik rematch toh, energinya akan berlebih dan jangan lupa Demokrat, Pak SBY, belum menggunakan kemampuannya untuk turun (pada Pilpres 2014)," ujarnya di Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (30/7/2018).

"Kalau tadi di Gerindra itu Pak SBY (disebut) turun gunung, kami turun, kami ingin menang," sambung dia.

Baca: AHY Kembali Absen Dampingi SBY Bertemu Presiden PKS

Hinca menegaskan bahwa Prabowo adalah capres yang didukung oleh Demokrat.

Sementara saat ditanya apakah SBY akan menjadi tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2019 nanti, Hinca belum mau mengungkapnya.

"Nanti kami umumkan biarkan dulu tim kecil ini bicara l, total dulu untuk 10 hari ke depan," ucap dia.

Senin malam, elite Partai Demokrat mengelar pertemuan bilateral dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Pertemuan itu dipastikan membahas soal Pilpres 2019 dan pembicaraan kedua partai menjalin koalisi pada 2019 mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen Demokrat: Ada SBY, "Rematch" Jokowi-Prabowo Akan Menarik "
Penulis : Yoga Sukmana

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/30/sekjen-demokrat-bilang-tanding-ulang-jokowi-vs-prabowo-di-pilpres-2019-akan-lebih-menarik

Sekjen PSI Pertanyakan Nama Amien Rais yang Tak Muncul dalam Hasil Rekomendasi Ijtima Ulama

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menanyakan tidak munculnya nama Amien Rais dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @AntoniRaja yang diunggah pada Senin (30/7/2018).

"Kemana nama Pak Amien Rais dan Bang @ Yusrilihza_Mhd di hasil ijtima 'ulama? Saya yakin bahwa saya sangat kuat dan memiliki kepemimpinan yang kuat. # HanyaTanya," tulis Raja Juli Antoni.

Diketahui beberapa waktu lalu Koalisi Umat Madani (KUM) sempat berwacana untuk memasangkan Amien Rais dengan Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019.

Hal tersebut dipaparkan setelah KUM mendeklarasikan politisi senior PAN Amien Rais sebagai calon presiden untuk melawan calon petahanan Joko Widodo di kawasan Jakarta Timur, Sabtu (30/6/2018).

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/30/sekjen-psi-pertanyakan-nama-amien-rais-yang-tak-muncul-dalam-hasil-rekomendasi-ijtima-ulama

Rizal Ramli: Hanya Ada Dua Orang Yang Bisa Kalahkan Jokowi, Saya dan Anies

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli kelakar hanya ada dua tokoh di Republik ini yang mampu mengalahkan dominasi Joko Widodo.

Dirinya sendiri, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Saya memang bercanda sama Anies, kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa kalahkan pak Jokowi, satu Anies Baswedan, kedua, Rizal Ramli. Kalau yang lain masih ecek-ecek lah," ujar Rizal di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Rizal juga berkelakar, bila seandainya Anies dan dirinya maju berduet di pilpres, itu karena mereka berteman sejak masih dibangku mahasiswa.

"I think its better for Indonesia. Tidak ada lagi model musuh-musuhan," kata Rizal.

Pakar ekonom itu juga mengatakan ada kesepahaman bersama Anies bahwa diperlukan sebuah langkah untuk merubah dan membuat Indonesia lebih baik lagi kedepan.

Mereka sepakat Indonesia butuh perbaikan dan tidak bisa terus dibiarkan seperti keadaan sekarang ini.

"Kita berdua sepakat bahwa Indonesia tidak bisa begini terus, Indonesia harus di perbaiki, Indonesia bisa kok jadi negara hebat seperti negara lain, itu kesepakatannya," katanya.

Ungkapan tersebut secara terbuka disampaikan Rizal usai memenuhi undangan Anies Baswedan di Kantor Gubernur DKI, Balai Kota.

"Kami sendiri memang secara terbuka ingin mengubah Indonesia, itu motifnya," ujar Rizal.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/30/rizal-ramli-hanya-ada-dua-orang-yang-bisa-kalahkan-jokowi-saya-dan-anies

SBY: Kami Datang dengan Satu Pengertian bahwa Pak Prabowo Adalah Capres Kita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan jalan Demokrat berkoalisi dengan Gerindra semakin terbuka lebar.

Bahkan SBY menekankan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia 2019-2024.

“Kami datang ke sini dengan satu pemahaman bahwa Pak Prabowo adalah capres kita,” ungkap SBY dalam konferensi pers.

SBY menegaskan bahwa setelah tim kecil Partai Gerindra dan tim kecil Partai Demokrat bekerja bersama peluang untuk berkoalisi semakin besar.

“Setelah sekian hari bekerja, usai pertemuan pertama inshaa allah jalan untuk berkoalisi semakin lebar, semoga kami dipertemukan untuk menjawab harapan rakyat di periode lima tahun mendatang,” kata SBY.

Sementara itu Prabowo minta agar dukungan kepada dirinya tidak diragukan lagi.

“Memang orang Indonesia tidak mantap kalau tidak ada hitam di atas putih, saya belum bisa jelaskan agar tidak mendahului kehendak Tuhan,” tegas Prabowo.

“Tapi sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, hanya orang kurang cerdas saja yang tanya, tapi tidak apa-apa supaya buat kamu (wartawan) was-was terus,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dirinya melakukan pembicaraan empat mata selama kurang lebih dua jam dengan SBY.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/30/sby-kami-datang-dengan-satu-pengertian-bahwa-pak-prabowo-adalah-capres-kita

Hadir di 212 Mart, Dailami Firdaus Jelaskan Kedaulatan Ekonomi untuk Umat Islam

Pagi ini Bang H Dailami Firdaus, Senator Anggota DPD RI wakil Jakarta, hadir di pembukaan 212 Mart Tebet.
Habib Ali Assegaf, para tokoh Masyarakat dan ulama habib turut hadir.

"Insya Allah Umat Islam akan memiliki kedaulatan ekonomi untuk kesejahteraan umat Islam," ungkapnya.

Kehadiran 212 Mart diharapkan mampu menjawab tantangan untuk permasalahan perekonomian yang dihadapi selama ini dan ini adalah langkah kongkrit.

Pangsa pasar yang mayoritas adalah umat Muslim tentunya harus bisa dimaksimalkan secara baik. Sudah saatnya kedaulatan ekonomi ada ditangan kita semua umat Muslim.

"Konsep retail modern dan tetap mengedepankan kerja sama guna mengelola potensi potensi yang ada diwilayah dengan berbasis keumatan dan masyarakat, tentu menjadi point tersendiri bagi 212 Mart," ujar Bang Dailami Firdaus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta di sela pembukaan 212 Mart diTebet jakarta Selatan.

Semangat 212 harus selalu dijaga dan dengan mengImplementasikannya menjadi semangat membangun ekonomi keumatan itu adalah sebuah langkah yang sangat cerdas dan tepat.

Sudah saatnya umat islam memiliki kedaulatan ekonomi secara utuh dan bukan hanya menjadi komoditas pasar saja. Tutup Bang Dailami Firdaus.(*)

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/30/hadir-di-212-mart-dailami-firdaus-jelaskan-kedaulatan-ekonomi-untuk-umat-islam

Pengamat Tidak Yakin Prabowo Akan Lepaskan Tiket Calon Presiden Kepada Anies-AHY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Said Salahudin tidak yakin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan tiket Calon Presiden (capres) kepada orang lain dalam Pilpres 2019.

Apalagi memberikan tiket Capres kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pasangannya putra sulung Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

"Untuk saat ini sepertinya belum terbuka peluang untuk menduetkan Anies dan AHY," ujar Said kepada Tribunnews.com, Minggu (29/7/2018).

Baca: KSAU Pimpin Upacara Peringatan Hari Bakti TNI AU Ke-71

Menurut dia, tidak ada pernyataan tegas dari Prabowo siap menyerahkan tiket capres kepada calon lain yang lebih baik darinya.

Ia pun mengutip pernyataan Prabowo Subianto.

"Saya menyatakan di sini, di hadapan Saudara-saudara, saya siap jadi alat untuk perubahan sosial, untuk menjadi alat umat, dan alat untuk rakyat Indonesia. Tapi, kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang yang lebih baik, saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat Indonesia" kata Said menirukan pernyataan Prabowo.

Baca: Kapitra Ampera Akan Dukung Jokowi dalam Pilpres 2019

Kata dia, kalau pernyataan tersebut dipenggal-penggal sehingga membentuk kalimat, "kalau ... ada orang yang lebih baik, saya pun siap mendukung ...."

Maka dia menilai wajar jika interpretasi yang muncul, 'Prabowo memberi sinyal mundur dan siap mendukung orang lain sebagai capres.'

Tetapi kata dia, pemenggalan dengan cara yang seperti itu membuat pernyataan Prabowo menjadi tidak utuh.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/pengamat-tidak-yakin-prabowo-akan-lepaskan-tiket-calon-presiden-kepada-anies-ahy

Pengamat: Prabowo Calon Paling Realistis untuk Imbangi Jokowi di Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin memberikan analisis terkait wacana duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Dia menduga, wacana itu diembuskan sebagai strategi untuk menghambat pencapresan Prabowo Subianto yang memang sudah bulat didukung Partai Gerindra.

Baca: Dapat Info Akurat, Effendi Simbolon Bilang 4 Partai Telah Sepakat Usung Anies-AHY di Pilpres 2019

“Wacana ini dihembuskan bisa juga sebagai strategi membuat Prabowo tertekan, dan menjatuhkan pilhan ke Anies,” kata Ujang dalam pernyataannya, Minggu (29/7/2018).

Di satu sisi, kata Ujang, jika Anies maju sebagai Capres maka harus seizin presiden, yang artinya bisa saja Anies juga terhambat oleh aturan tersebut. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta ini kepada presiden, demikian bunyi Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018.

Untuk itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini membaca wacana tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan kubu lawan Prabowo untuk memecah kekuatan lawan.

Ujang menjelaskan, banyak pihak mengetahui yang berpotensi melawan Jokowi di Pilpres 2019 sebagai capres hanya Prabowo dan Anies.

Namun lanjut Ujang, Prabowo adalah satu-satunya calon yang paling realistis didorong, menimbang hanya popularitas dan elektabilitasnya yang mampu mengimbangi kekuatan Jokowi di Pilpres 2019.

Maka, dengan asumsi koalisi Gerindra, PAN dan tentunya ditambah Demokrat yang solid jadi mestinya taka da lagi kekhawatiran untuk kalah.

“Untuk itu, Gerindra bersama partai koalisinya harus menghilangkan kekhawatiran akan kalah jika terjadi rematch Prabowo vs Joko Widodo,” kata Ujang.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/pengamat-prabowo-calon-paling-realistis-untuk-imbangi-jokowi-di-pilpres-2019

Bernama: 1 Warga Malaysia yang Tewas di NTB Baru Turun dari Gunung Rinjani

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang warga negara Malaysia turut menjadi korban meninggal dunia dalam gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7/2018).

Kantor Berita Malaysia, Bernama melaporkan warga Malaysia yang berjenis kelamin perempuan ini dilaporkan sedang dalam misi pendakian ke Gunung Rinjani, sebuah gunung berapi aktif di Lombok Timur.

Korban yang diidentifikasi berusia 30 tahun itu bernama Siti Nur Ismawida.

Baca: Truk Pengangkut Telur Terguling, Warga Garut Menyemut Punguti Telur Pecah

Ia bersama dengan 17 warga Malaysia lainnya ada dalam misi pendakian gunung Rinjani.

Kapolres Lombok Timur AKBP M Eka Faturrahman mengatakan korban meninggal ketika dinding bangunan runtuh menimpa dirinya.

"Total 18 warga Malaysia ada pada misi untuk mendaki Gunung Rinjani, enam terluka sementara yang lain aman," katanya.

Rincian lengkap yang berkaitan dengan korban dan kelompok pendaki dari Malaysia masih sulit untuk diperoleh saat ini.

Jenasah korban dilaporkan ditempatkan di klinik Sembalun di Lombok.

Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zamshari Shaharan mengatakan Kedutaan mencari informasi lebih lanjut tentang insiden yang menimpa warganya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/bernama-1-warga-malaysia-yang-tewas-di-ntb-baru-turun-dari-gunung-rinjani

Ucapan Bu Tien Sebelum Wafat Agar Soeharto Tak Lagi Jadi Presiden, Namun Tak Gigubris

TRIBUNNEWS.COM - Soeharto , setiap orang kepala setiap orang Indonesia pasti tidak asing.

32 Tahun kekalahan menjadi presiden menjadi sebuah sejarah bagi bangsa Indonesia .

Ada yangwara sebagai prestasi tapi ada juga yang dianggap sebagai masa jabatan Preseh Soeharto sebagai presiden .

Banyak kisah yang tersempil saat Soeharto dinilai sebagai presiden Indonesia .

Tak terkecuali kisah tentang Soeharto dan opera, Siti Hartinah atau bu Tien.

Saat itu tahun 1996 dalam sebuah upacara partai Golkar.

Lihat Artikel Selengkapnya

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/ucapan-bu-tien-sebelum-wafat-agar-soeharto-tak-lagi-jadi-presiden-namun-tak-gigubris

BNPB Catat 14 Orang Meninggal Dunia dan 162 Terluka Akibat Gempa 6,4 SR yang Mengguncang Lombok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 14 orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter yang mengguncang wilayah Lobok, Bali, dan Sumbawa, Minggu (29/7/2018) pagi.

"Data sementara berdasarkan laporan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat 14 orang meninggal dunia, 162 jiwa luka-luka dan ribuan unit rumah rusak," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam keterangannya.

Baca: Gempa Berkekuatan 6,4 SR di Lombok, Gunung Rinjani Ditutup Sementara

Dampak terparah dari gempa tersebut berada di Kabupaten Lombok Timur.

Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 10 orang meninggal dunia dan sebanyak 67 orang mengalami luka berat dan ratusan jiwa luka sedang dan ringan.

"Kerusakan rumah mencapai lebih dari 1.000 unit rumah baik rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan," ujarnya.

Baca: SBY Bertandang ke Kediaman Prabowo Malam Ini

Di Kabupaten Lombok Utara tercatat ada empat orang  meninggal dunia.

Kemudian sebanyak  38 jiwa luka berat, di mana saat ini 12 orang luka-luka dirawat di Puskesmas Senaru, 15 orang di Postu Sambikelen, 1 orang di RSUD Tanjung, dan 10 orang di Puskesmas Anyar.

"Data sementara kerusakan rumah  terdapat 41 unit rusak berat, 74 unit rusak sedang dan 148 unit rusak ringan. Sebanyak 6.237 kepala keluarga terdampak gempa," katanya.

Baca: Seorang Kakek Tega Mencabuli Bocah Tujuh Tahun Berulang Kali Saat Sang Istri Sedang Sakit

Beberapa laporan kerusakan rumah juga terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram.

Hingga saat ini pendataan masih dilakukan BPBD setempat.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/bnpb-catat-14-orang-meninggal-dunia-dan-162-terluka-akibat-gempa-64-sr-yang-mengguncang-lombok

Kreasi Pizza dari Tape dan Durian

Sapa indonesia pagi mengajak kamu membuat aneka pizza, pizza peuyem atau yang biasa disebut tape. Simak selengkapnya dalam video berikut ini.

Minggu, 29 Juli 2018 12:06 WIB

Sapa indonesia pagi mengajak kamu membuat aneka pizza, pizza peuyem atau yang biasa disebut tape. Simak selengkapnya dalam video berikut ini.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/29/kreasi-pizza-dari-tape-dan-durian

Respons PDIP Terkait Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional pada Jumat Kemarin

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal tahun 2019 sosok Presiden harus berganti pada Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, Jumat malam lalu.

Hasto mengatakan bahwa sosok ulama merupakan sosok yang memberikan arah kebijaksanaan.

"Pak Jokowi hubungan dengan para ulama sangat baik," ujar Hasto di Butik Kuring, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7/2018).

Soal hubungan Jokowi dengan ulama, dicontohkan oleh Hasto, bagaimana terjadi saat Jokowi dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'aruf Amin saat meletakkan batu pertama pembangunan Menara MUI di Jakarta Timur pada Kamis lalu.

"Kita lihat bagaimana suasana kebatinan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'aruf," tambahnya.

Menurut Hasto, dari contoh tersebut membuktikan bahwa hubungan Jokowi dengan elemen masyarakat mana pun sangat kuat, bahkan dengan ulama sendiri.

Jokowi, dikatakan Hasto, lahir dari rakyat, dan itulah yang tidak dialami oleh calon presiden yang lain.

"Jadi kalau ada yang mengklaim ulama ganti presiden, itu klaim secara sepihak," pungkas Hasto.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/respons-pdip-terkait-ijtima-ulama-dan-tokoh-nasional-pada-jumat-kemarin

Bagi PKS, Cawapres Harga Mati untuk Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, sembilan nama Calon Wakil Presiden yang disodorkan oleh PKS kepada Prabowo merupakan harga mati.

“Ya (harga mati),” kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/7/2018).

Pasalnya, menurut Mardani, Gerindra, terutama Prabowo sudah kenal dan lama berinteraksi dengan PKS.

Selain itu, sembilan nama yang diberikan PKS kepada Prabowo merupakan amanah kader dan akan menggerakkan mesin kader di PKS.

Oleh karena itu, Mardani merasa yakin, Prabowo tidak akan memilih pasanganya di luar sembilan nama yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro PKS itu. “Yakin Prabowo pilih satu dari sembilan,”tegasnya.

PKS sebagai mitra koalisi Gerindra sejak awal, masih tetap keukeuh kepada sembilan nama kadernya untuk dipasangkan kepada Prabowo meski baru-baru ini partai Demokrat yang belakangan intens dengan Gerindra membuat posisi PKS sedikit terabaikan.

Adapun sembilan nama yang diajukan oleh PKS adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/bagi-pks-cawapres-harga-mati-untuk-prabowo

Dewan Pakar PKPI Tanggapi Pertemuan Jokowi dengan 3 Ketum Parpol: Kami Mendukung Tanpa Syarat

TRIBUNNEWS.COM - Dewan pakar PKPI, Teddy Gusnaidi menuliskan tanggapannya terkait acara santap siang bersama yang digelar Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum (Ketum) PSI, Perindo dan PKPI di Istana Bogor, Sabtu (28/7/2018).

Dilansir TribunWow.com darii akun Twitter @TeddyGusnaidi,  Teddy menuliskan bahwa dari awal, partainya telah mendukung Jokowi tanpa syarat.

Terkait soal cawapres, Teddy mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Menurutnya, kekompakan Jokowi dengan wapres pilihannya menjadi hal penting agar urusan negara lancar.

• Bersihkan Kaca Jendela Rumah tanpa Bantuan ART, Sarwendah: Kalau Bisa Dikerjakan Sendiri

"Dari awal kami konsisten mendukung Jokowi tanpa syarat. Kami katakan, soal cawapres itu hak 'Prerogatif' Jokowi. Karena beliau yg paling tahu dengan siapa beliau nyaman bekerja.

Kalau Presiden dan Wapres kompak, urusan negara pasti lancar. Simple kan?," tulisnya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/dewan-pakar-pkpi-tanggapi-pertemuan-jokowi-dengan-3-ketum-parpol-kami-mendukung-tanpa-syarat

Demokrat Tak Bisa Merapat Koalisi Jokowi, Didi: Ada Pihak Tidak Berkenan Hubungan Kami Lebih Jauh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi mengakui jika ada pihak yang tidak berkenan jika Demokrat mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Namun dia enggan untuk memberi tahu siapa pihak yang dimaksud oleh Didi.

"Kita tidak menemukan chemistry karena tampaknya ada pihak pihak yang tidak berkenan jika kami tidak ingin berhubungan lebih jauh," ungkap Didi dalam Diskusi Polemik Bertema 'Cerita Di balik Drama Copras Capres' di Warung Daun, Cikini, Sabtu (28/7/2018).

Didi menjelaskan jika partainya sangat terbuka dengan semua pihak termasuk dengan PDI Perjuangan.

"Sebenarnya Partai Demokray partai yang sangat terbuka dengan semua pijak, dengan PDIP kami bersahabat, karena Sekjen PDIP sering komunikasi dengan Sekjen kami," tutur Didi.

Dia juga mengatakan jika hubungan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlangsung baik.

"Kalau fakta yang kita lihat kan Pak SBY dengan pak Jokowii itu bagus saja, melakuakn empat kali pertemua dalam setahun terakhir," ujar Didi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/demokrat-tak-bisa-merapat-koalisi-jokowi-didi-ada-pihak-tidak-berkenan-hubungan-kami-lebih-jauh

Pengurus dan Anggota Parpol Masuk DPD Mengaburkan Hakekat DPD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti ‎menilai saat ini komposisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) banyak diisi oleh orang partai politik (parpol) yang berimbas mengaburkan hakekat DPD.

"Secara statistik sekarang lebih dari setengah anggota DPD itu adalah anggota partai politik, terutama Hanura ya. Karena ketua partainya adalah angota DPD. Nah, ini yang makin mengaburkan hakekat DPD," kata Bivitri, dalam diskusi bertema DPD Bebas Parpol ?, Sabtu (28/7/2018) di Menteng Jakarta Pusat.

Alhasil dengan ‎adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji Pasal 128 huruf I UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

Dimana dengan dikabulkannya permohonan itu maka pengurus Parpol dilarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)‎, Bivitri sangat menyukuri adanya keputusan tersebut.

"Saya menyambut keputusan MK ini menurut saya baik sekali, sebagai jalan masuk DPD seperti dulu lagi seperti dulu dia di buat tahun 1999 sampai 2000," ungkapnya.

Bivitri menjelaskan pentingkan DPD dikembalikan ke marwah awal ialah untuk mengembalikn hakekat keteewakilan DPD ke daerah, harus memperhatikan fungsi dan wewenang dari anggotanya.

"Dikonstitusi kita sudah digariskan seperti itu. Bahwa dia tidak mewakili partai politik. Kita makin ke sini makin dikaburkan. Partai politik masuk dan bahkan tidak hanya anggota bahkan pengurus pun merekrut anggota DPD menjadi anggota partainya. Kita tahu semua ini bukan rahasia," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/28/pengurus-dan-anggota-parpol-masuk-dpd-mengaburkan-hakekat-dpd

Ini Waktu dan Lokasi Paling Indah untuk Saksikan Gerhana Bulan, 28 Juli 2018 di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Sabtu (28/7/2018) diperkirakan akan mengalami fenomena gerhana bulan.

Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara (LAPAN), gerhana ini nanti akan bisa di lihat di Indonesia.

Pertama, gerhana bulan total ini akan menyebabkan bulan tampak berwarna merah.

Maka dengan warna merah seperti itu bisa disebut juga Blood Moon atau bulan darah.

Kedua, fenomena Blood Moon ini akan berlangsung lebih lama.

Menurut NASA, gerhana bulan total ini akan menjadi yang terlama di abad 21 ini.

Menurut kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, fenomena ini akan berlangsung selama 3 jam 55 menit, dengan gerhana bulan total selama 1 jam 43 menit.

Ketiga, selain akan menyaksikan Blodd Moon, masyarakat juga akan melihat planet Mars yang juga akan berwarna merah.

HALAMAN SELANJUTNYA>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/27/ini-waktu-dan-lokasi-paling-indah-untuk-saksikan-gerhana-bulan-28-juli-2018-di-indonesia

Alasan Polri Berencana Ganti Warna Dasar Pelat Nomor Polisi pada Kendaraan Menjadi Putih

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri mengungkapkan alasan akan mengganti warna dasar pelat nomor kendaraan yang semula hitam menjadi putih.

Nantinya warna angka pada pelat nomor polisi yang semula putih akan berganti menjadi hitam.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan upaya pelayanan dan faktor-faktor keselamatan serta ketertiban lalu lintas.

Baca: Korea Utara Pulangkan Jasad Tentara Amerika yang Gugur dalam Perang Korea

"Korlantas akan mengubah spek, spek itu spesifikasi teknis daripada pelat nomor itu. Semangatnya adalah kita akan mengoptimalkan upaya-upaya dalam pelayanan dan faktor-faktor keselamatan, ketertiban lalu lintas," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Ia menjelaskan pergantian warna ini akan membantu polisi untuk mengetahui kendaraan mana saja yang melanggar aturan lalu lintas.

Baca: Novel Baswedan: Kenapa Saya Desak Presiden, Karena Polisi Tidak Mau Ungkap Kasus Ini

Data pelanggar sendiri, nantinya akan terkoneksi pada Traffic Management Center (TMC) Korlantas Polri.

"Nanti dalam spek itu, dalam pelat nomor yang nanti akan dirubah. Itu akan terkoneksi kepada Traffic Management Center kita yang berbasis IT. Nanti itu pelat nomornya seperti aplikasi face recognation," jelasnya.

Baca: Ketua KPK: Selamat Datang Novel, Anda Akan Bertugas Seperti Semula Tanpa Ada Mutasi

"Nanti ketika misalnya kena CCTV dan lain-lain, itu akan langsung terdetect kendaraan milik siapa, nomor mesin sampai nomor rangka dan lain-lain. Kita akan mengurangi angka kecelakaan disitu, kemacetan terus juga unsur-unsur tindak pidana," lanjutnya.

Jenderal bintang satu itu juga mengatakan tak akan ada lagi peneguran atau pemberhentian oleh polisi apabila masyarakat melanggar tata tertib lalu lintas.

Baca: Ketua KPK: Operasi Tangkap Tangan di Lampung Selatan Terkait Permintaan Fee Proyek

Karena dengan pergantian warna pelat nomor polisi tersebut, Korps Bhayangkara berencana menerapkan sistem e-tilang.

"Misalnya kenapa itu melebihi kecepatan. Kami langsung saja menghubungi si driver dan menyampaikan bahwa anda melebihi kecepatan. Rencananya untuk semua jenis kendaraan. Intinya peningkatan pelayanan dan faktor keselamatan dan tertib lalu lintas," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/27/alasan-polri-berencana-ganti-warna-dasar-pelat-nomor-polisi-pada-kendaraan-menjadi-putih

Hakim MK Minta Istilah Pemilukada Tak Digunakan Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna meminta para pemohon sengketa hasil Pilkada tidak menggunakan lagi istilah “Pemilukada” saat mengajukan gugatan ke MK.

Hal itu disampaikannya saat memimpin sidang perdana gugatan hasil Pilkada Walikota Makassar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

“Istilah Pemilukada sudah tidak ada, saya minta jangan digunakan lagi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa istilah Pemilukada tak digunakan lagi sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.

Menurutnya istilah Pemilukada itu menyamakan proses Pilkada dengan Pemilu nasional untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Karena dua proses itu juga dibedakan melalui masing-masing undang-undang yaitu Pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 dan Pilkada diatur dalam UU No 10 Tahun 2016.

“Kami sarankan istilah tak dipahami dan digunakan seperti dulu, karena membedakan dua hal itu menjadi kewenangan konstruksional MK sejak putusan No 97 Tahun 2013,” katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/27/hakim-mk-minta-istilah-pemilukada-tak-digunakan-lagi

Yusril: Pembuat Undang-Undang Tak Perhitungkan Potensi Kecurangan Pilkada dengan Calon Tunggal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadikan pemilihan walikota (Pilwako) Makassar 2018 sebagai contoh kelemahan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal.

Ia mengatakan Pilkada dengan calon tunggal memiliki potensi kecurangan apabila ada calon yang didiskualifikasi.

"Kotak kosong akan pasif jika memang sejak awal hanya ada satu pasangan calon (paslon), namun jika ada yang didiskualifikasi bisa jadi ada pihak yang berusaha memenangkan kotak kosong,” ujar Yusril selaku kuasa hukum paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dalam sidang perdana gugatan hasil Pilwakot Makassar.

Sidang tersebut dilangsungkan, Jumat (27/7/2018) pukul 08.30 WIB dipimpin hakim MK Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams.

Baca: Yusril Sebut Calon Walikota Makassar yang Didiskualifikasi Berperan Aktif Menangkan Kotak Kosong

Menurut Yusril potensi pelanggaran dengan tujuan memenangkan kotak kosong sangat mungkin terjadi dalam Pilwako Makassar mengingat pasangan yang didiskualifikasi adalah calon petahana Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari.

"Apalagi setelah didiskualifikasi dia kembali menjadi walikota aktif dan bisa melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan kotak kosong meskipun tak lagi menjadi paslon,” katanya.

Baca: Dahnil Anzar: Posisi Cak Imin Diuntungkan, Kanan Kiri Oke, Kalah Menang Untung

Potensi pelanggaran itu menurut Yusril tak diperhitungkan pembuat undang-undang Pilkada.

"Di situ ada kevakuman hukum dan 'mis' perhitungan yang dilakukan pembuat undang-undang,” katanya.

Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Ciccu) mengajukan gugatan hasil Pilwako Makassar dengan nomor perkara 31/PHP.KOT-XVI/2018.

Baca: 16 Bulan Kasus Novel Baswedan, Polisi Belum Temukan Titik Terang

Pasangan Appi-Ciccu yang merupakan pasangan calon tunggal dalam Pilwako Makassar diketahui kalah melawan kotak kosong dengan perolehan suara 264.245 suara melawan 300.795 perolehan suara kotak kosong.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/27/yusril-pembuat-undang-undang-tak-perhitungkan-potensi-kecurangan-pilkada-dengan-calon-tunggal

Suap PLTU Riau-1: Idrus Marham Menepis Sangkaan Pemberian Dana Lewat Kado Eni

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial, Idrus Marham, menepis tuduhan bahwa ada sebagian dana yang diterima dirinya dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih, lewat pemberian kado saat acara ulang tahun putrinya.

Idrus mengatakan, Eni tidak membawa apa-apa saat melakukan kunjungan ke kediamannya di Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan.

"Ibu Eni pas hari ulang tahun anak saya datang tidak membawa kado. Silakan tanya semua kepada penyidik apakah ada korelasinya atau tidak," kata Idrus setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Baca: Kisah Konglomerat Asal Medan Kabur ke Malaysia, Singapura dan Malaysia, Tertangkap di Cengkareng

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu juga mengaku tidak mengetahui soal pemberian "fee" pemulusan proyek kepada Eni dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Namun Idrus mengaku dekat dengan Eni.

Soal kedekatan dengan para tersangka kasus ini, Idrus mengatakan, ia memang memiliki pergaulan yang luas, baik dengan para politisi maupun pengusaha.

"Saya kira para politisi di Republik ini tahu pergaulan saya luas. Dan ibu Eni, saya dekat. Kotjo juga dekat," ungkap Idrus.

Diketahui, Idrus pada hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan ini untuk kedua tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah tersebut menetapkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka.

Eni diduga menerima uang sebesar Rp4,8 miliar secara bertahap dari Johannes.

Saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7/2018) lalu, Eni menerima Rp500 juta dari Kotjo. Uang tersebut adalah pemberian yang keempat.

Proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt itu rencananya akan ditangani oleh Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering Co. Ltd

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/27/suap-pltu-riau-1-idrus-marham-menepis-sangkaan-pemberian-dana-lewat-kado-eni

Pengamat: Jika Ingin Menang Lagi, Ini yang Harus Dilakukan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kans memenangi pemilihan presiden pada 2019 sekaligus melanjutkan periode kedua pemerintahannya.

Hal ini disebabkan selama empat tahun memerintah (2014-2018), Jokowi mendapatkan nilai positif dari masyarakat, tanpa menutup mata pada kekurangannya yang bisa ditutupi pada periode berikutnya.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, A Bakir Ihsan, mengatakan peluang Jokowi memenangi pilpres tahun depan menang sangat kuat, terlebih didukung oleh partai besar sebagai pintu masuk pencalonannya. Untuk mendekatkan pada kemenangan, Jokowi harus tetap fokus pada penyelesaian agenda yang dijalankan saat ini dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jokowi juga harus menghindari langkah atau kebijakan yang kontroversial dan tidak produktif,” ujar Bakir di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Menurut Bakir, agar kepercayaan masyarakat semakin kuat untuk mendukungnya pada periode kedua, Jokowi perlu mempertahankan sikap treble untuk mengevaluasi secara objektif terhadap kinerjanya selama ini, baik yang berhasil, belum selesai, ataupun gagal.

“Di antara keberhasilan Jokowi yang signifikan adalah di bidang infrastruktur dan penguatan hak-hak warga atas tanah,” ujar Bakir.

Baca: Jokowi Letakan Batu Pertama Pembangunan Menara MUI

Sejak awal memerintah hingga saat ini, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, hingga jembatan yang ditujukan untuk penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan.

Jokowi mengalokasikan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun, 42% dibiayai dari APBN.

Hasilnya positif, tren inflasi membaik dan dijaga di bawah 4% dan pada 2015 turun signifikan ke 3,4% dari 8,4% pada 2014 sebagai dampak dari reformasi migas yang berani.

Penurunan inflasi menyebabkan penurunan tingkat suku bunga ke 5,25% pada Juli 2018, turun dari 7,25% pada Desember 2014.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/26/pengamat-jika-ingin-menang-lagi-ini-yang-harus-dilakukan-jokowi

Anies akan Bongkar Area Rumput di Trotoar Sudirman, Anggota Ombudsman RI Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie memberikan tanggapan soal upaya yang akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membongkar jalur hijau di trotoar Sudirman, Jakarta yang memisahkan halte bus dan jalan.

Hal itu ia sampaikan melalui ikicauan di akun Twitter, @alvinlie21, yang ditulis pada Kamis (26/7/2018).

Alvin Lie mempertanyakan bagaimana proses perencanaan area rumput yang memisahkan halte bus dan jalan itu.

• SBY: Saya Bukan Bawahan Jokowi, Ngabalin Hati-hati kalau Berbicara

Dirinya juga mempertanyakan pengawasan dan penanggung jawab proyek tersebut.

@alvinlie21: "Membuat pakai duit rakyat

Membongkar pakai duit rakyat

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/26/anies-akan-bongkar-area-rumput-di-trotoar-sudirman-anggota-ombudsman-ri-beri-tanggapan

PKS Usung Joko Widodo sebagai Caleg di Pemilu 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Namun, ini bukan Joko Widodo presiden petahana, melainkan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beredar poster bergambar Joko Widodo memakai peci berwarna hitam dan baju berwarna hitam dalam berwarna putih.

Baca: Sudirman Said Minta Saran ke JK untuk Maju Jadi Caleg Dapil Jawa Tengah

Poster itu mencantumkan nomor 8, nomor urut PKS di Pemilu 2019. Tagar #2019BerkhidmatuntukUmat juga terpampang di poster.

Rencananya, Joko Widodo maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Jawa Tengah daerah pemilihan (dapil) II, yang meliputi wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga.

Ini bukan pertama kali, Joko Widodo maju sebagai caleg.

Pada Pemilu 2014, dia maju sebagai caleg DPR RI melalui dapil Jateng IV.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/pks-usung-joko-widodo-sebagai-caleg-di-pemilu-2019

Satu Set Ponsel Milik Saipul Jamil Tak Laku Terjual

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu paket barang rampasan KPK dari tersangka suap Saipul Jamil tidak laku dijual saat lelang di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Satu set ponsel yang ditawarkan dengan harga awal Rp 7.217.000 di LOT 18 itu, tanpa peminat.

"Ada yang mau? Satu set ponsel dengan harga Rp 7,2 juta?" tawar pembawa acara.

"Satu, dua, tiga. Oke tutup ya," kata dia tanpa ada satu peserta lelang pun yang mengangkat tangan.

Berdasarkan pada data lelang KPK, satu paket barang milik pedangdut tersebut dilelang dengan harga limit Rp 7.217.000 dengan uang jaminan sebesar Rp 3 juta.

Satu paket milik Saipul Jamil tersebut terdiri dari satu unit ponsel Nokia, satu ponsel Iphone 6, Blackberry 9800, Samsung, dua unit Iphone 6 plus, serta satu perangkat video recorder berwarna hitam.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/satu-set-ponsel-milik-saipul-jamil-tak-laku-terjual

Moeldoko: Pemerintah Siapkan Badan Strategi Pembinaan Bakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ucapan pendiri bangsa, Soekarno tentang pemuda Indonesia diyakini masih relevan dalam membangun bangsa dan negara.

Prestasi dan kiprah generasi muda Indonesia di tingkat dunia, seperti Lalu Muhammad Zohri yang baru-baru ini mencetak rekor sebagai pelari tercepat di tingkat U20 membuat bangga negara Indonesia.

Pemerintah memanifestasikan optimisme proklamator itu dengan pembinaan nyata terhadap pemuda dan talentanya.

"Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini adalah pesan optimis yang selalu saya ingat. Bila anak-anak kita dipetakan dengan kapasitasnya yang mereka miliki, kita akan menggemparkan dunia" kata Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/7/2018).

Moeldoko mengutip salah satu kalimat pidato Bung Karno yang terkenal, yang mendasari program pemerintah mengkanalisasi talenta pemuda Indonesia.

Optimisme Soekarno ini, menurutnya harus menjadi optimisme semua.

Menurut Moeldoko, relevansi pemikiran proklamator Indonesia itu juga yang mendasari pembentukan badan strategi pembinaan bakat di Tanah Air.

Agar talenta dan prestasi anak-anak Indonesia itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, Moeldoko mengungkapkan bahwa KSP dan Presiden Joko Widodo tengah membentuk suatu strategi pembinaan bakat.

"Kami ingin menjaring potensi anak muda. Karena negara wajib memberikan kesempatan," katanya.

Potensi anak muda yang bisa mengguncang dunia, menurutnya, bisa dilihat dari rekaman sejarah bangsa Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/moeldoko-pemerintah-siapkan-badan-strategi-pembinaan-bakat

Anaknya Dihukum Squat Jump oleh Sekolah Hingga Terancam Lumpuh, Pihak Keluarga Pilih Berdamai

TRIBUNNEWS.COM - Polres Mojokerto melakukan pertemuan bersama pihak keluarga Mashanum Dwi Aprilia bersama Gus Rofiq di Pondok Pesantren Al-Ghoits Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Senin (23/7/2018) malam.

Hanum adalah siswi SMAN 1 Gondang yang terancam lumpuh setelaj diberi hukuman squat jump oleh anggota dan seniornya, karena terlambat datang saat pelatihan Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya.

Pertemuan itu bertujuan sebagai bahan penyelidikan sekaligus mengklarifikasi adanya pemberitaan terkait mekanisme proses penanganan oleh pihak Kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP M Fery ingin meluruskan adanya pemberitaan yang menyangkut pautkan polisi wanita (Polwan) yang diinformasikan diduga sempat memarahi ayah Hanum bernama Sugiono (53).

"Tidak ada Polwan yang membentak atau memarahi ayah korban, bahkan ayah Hanum tidak bertemu dengan Polwan saat di rumah sakit," ujarnya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/anaknya-dihukum-squat-jump-oleh-sekolah-hingga-terancam-lumpuh-pihak-keluarga-pilih-berdamai

PDIP Bakal Libatkan TGB Dalam Tim Kampanye Jokowi Saat Pilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak butuh waktu lama bagi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi untuk kembali terlibat dalam kancah politik nasional.

Setelah menyatakan mengundurkan diri dari Partai Demokrat, dia akan dilibatkan menjadi bagian dari tim kampanye pemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membenarkan mengenai rencana pelibatan TGB.

Baca: Respons PDIP Sikapi Mundurnya TGB dari Demokrat

"Tentu saja beliau sudah memberikan dukungan kepada pak Jokowi mereka yang telah satu napas kepemimpinan memberikan dukungan kepada pak Jokowi. Tentu, kami akan ajak sama-sama dalam memimpin," ujar Hasto, ditemui di kantor DPP PDIP, Selasa (24/7/2018).

Pada saat pembentukan tim kampanye, kata dia, diperlukan perpaduan seluruh elemen masyarakat, parpol yang memberikan dukungan, serta para relawan.

Menurut dia, Jokowi membutuhkan tokoh untuk membantu pemenangan di daerah.

Baca: Anies Baswedan Sebut Kondisi Kali Item yang Bau dan Kotor Adalah Warisan dari Pengelola Jakarta Dulu

"Tim kampanye yang begitu besar diperlukan juga tanggung jawab di daerah untuk memenangkan Pak Jokowi tersebut," kata dia.

Mengenai perpindahan TGB dari Demokrat setelah memberikan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019, dia menilai, sebagai angin segar bagi PDIP.

Baca: Ini Alasan Jusuf Kalla Bersedia Dicalonkan Lagi Sebagai Cawapres

Dia menilai TGB akan memberikan nilai tambah bagi tim pemenangan Jokowi.

"TGB yang memberikan dukungan untuk Pak Jokowi ini merupakan angin segar, merupakan hal yang sangat positif, dan akan memperkuat kepemimpinan Pak Jokowi, karena beliau juga sangat paham kepemimpinan pak Jokowi yang sangat memperhatikan daerah-daerah tertinggal tersebut," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/pdip-bakal-libatkan-tgb-dalam-tim-kampanye-jokowi-saat-pilpres

Enggak Lolos PTN? Pertimbangkan 10 Kampus Swasta Terbaik Ini Dilihat dari Rating

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak lolos seleksi PTN bukanlah akhir dari dunia. Masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pun bukan aib, malah membanggakan juga asalkan kita punya tekad untuk belajar.

Jangan anggap PTS tidak ada yang bagus karena ada daftar PTS terbaik2018 yang berhasil dirangkum HAI.

Daftar PTS terbaik ini dirangkum dari tiga sumber: Kemenristekdikti, Webometrics, dan UniRank.

Penilaian Webometrics berdasarkan data seperti Presence, Impact, Openness, dan Excellence.

Presence merupakan jumlah halaman website (html) Universitas dan halaman dinamik yang tertangkap oleh mesin pencari Google.  

Impact merupakan jumlah eksternal link yang unik (jumlah backlink) yang diterima oleh domain web universitas (inlinks) yang tertangkap oleh mesin pencari Google.

Openness merupakan jumlah file dokumen, Microsoft Word, and Microsoft Powerpoint yang online/open di bawah domain website universitas yang tertangkap oleh mesin pencari Google Scholar.

Excellence merupakan jumlah artikel-artikel ilmiah publikasi perguruan tinggi yang bersangkutan yang terindeks di Scimago Institution Ranking dan di Google Scholar.  

Sedangkan kalau Kemenristekdikti, mutu pendidikan dinilai dari empat komponen, yakni kualitas kelembagaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas kegiatan kemahasiswaan serta kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.

“Daftar klasterisasi perguruan tinggi ini merupakan data resmi dari Kemenristekdikti yang dapat digunakan sebagai informasi valid bagi masyarakat,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari laman resmi Kemenristekdikti.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/enggak-lolos-ptn-pertimbangkan-10-kampus-swasta-terbaik-ini-dilihat-dari-rating

Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka Akhir Juli, Pantau Update Informasi Terbarunya di 5 Situs Berikut

TRIBUNNEWS.COM -- Pendaftaran CPNS 2018 menurut pihak pemerintah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan RB), Asman Abnur beberapa pekan lalu.

Untuk itu, mulai dari sekarang Anda harus bersiap-siap jika ingin mendaftarkan diri di CPNS 2018.

Hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar CPNS 2018, maka harus registrasi akun Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN).

Registrasi ini dilakukan di sscn.bkn.go.id yang merupakan Website resmi daftar CPNS 2018.

Cara membuat akun SSCN pun tergolong gampang.

Pembuatan akun ini hanya perlu mencantumkan dua buah formulir berikut ini:

(1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar dan

(2) Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga.

Baca selengkapnya ========>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/pendaftaran-cpns-2018-dibuka-akhir-juli-pantau-update-informasi-terbarunya-di-5-situs-berikut

KemenPAN-RB dan BKN Diminta Hitung Ulang Formasi PNS Pasca Moratorium

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan perhatian terkait persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2). Menurutnya, harus ada solusi tepat bagi tenaga honorer yang terus menyuarakan hak mereka agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Jumlah honorer K2 saat ini sekitar 438.590 orang. Namun, hanya 13.347 honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS. Karena itu, Bamsoet -panggilan akrabnya- meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencari solusi bagi 425.243 yang tak terakomodasi dalam tes CPNS.

“Meminta KemenPAN-RB mencari solusi terhadap 425.243 tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya, Selasa (24/7/2018).

Dirinya juga meminta KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera mengkaji kekurangan formasi PNS. “Mengingat pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun,” ucap Bamsoet.

Baca: Into-Ajis Temukan Ular Piton 7 Meter Jelang Malam Tiba, Temuan Pertama di Puuwanggudu

Bamsoet mendorong KemenPAN-RB untuk meminta formasi kebutuhan pegawai di kementerian/lembaga (K/L) guna penempatan tenaga honorer K2. Hal itu sesuai dengan kesepakatan politik antara Komisi I DPR, Komisi II DPR, Komisi IV DPR, Komisi VIII DPR, Komisi IX DPR, Komisi X DPR, dan Komisi XI DPR.

Dalam rapat dengan KemenPAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Baca: Aksi Cabul Ayah Tiri Terbongkar Seusai Ibu Korban Baca Pesan di Seluler

KemenPAN-RB diharapkan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap honorer K2 secara ketat. “Guna mencegah terjadinya penggelembungan data saat akan mengangkat K2,” katanya.

Hal lain yang tak kalah penting, ia mengingatkan adalah kebutuhan anggaran. “Meminta Kemenpan-RB bersama Kementerian Keuangan untuk membahas keuangan negara dalam mengangkat tenaga kerja honorer di masa mendatang,” pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/kemenpan-rb-dan-bkn-diminta-hitung-ulang-formasi-pns-pasca-moratorium

Relawan Jokowi Tolak Presiden dan Wakil Presiden Menjabat Lebih dari Dua Periode

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi lintas kelompok menyatakan sikap bersama dalam menanggapi adanya gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu 2017 khususnya Pasal 169 huruf n di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Seknas Jokowi, M Yamin mengajak semua pihak mengedepankan semangat persaudaraan dan setia pada konstitusi.

Baca: Kalapas Sebut Ratu Atut Sedang Mengambil Air Wudu Saat Selnya Disidak

Menurutnya, Pasal 7 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

"Pembatasan kekuasaan ini adalah pilar demokrasi. Kita pernah alami pada masa orde baru, kekuasaan presiden tidak terbatas. Membuat kita jadi bangsa yang dipimpin otoritarianisme," ujar Yamin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Baca: Dikabarkan Bertemu Jokowi, Zulkifli Hasan: PAN Insya Allah Semua Membutuhkan

Masa sebelum reformasi, ucap Yamin, masa di mana warga tidak dapat menikmati demokrasi.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak menaati konstitusi yang ada terkait pembatasan masa jabatan.

"Mari kita taati konstitusi yang membatasi (jabatan) Presiden dan Wapres," kata Yamin.

Koordinator Relawan Golkar Jokowi alias GoJo, Rizal Mallarangeng menyebut, keputusan konstitusi sudah final.

Baca: Brimob Hingga Penembak Jitu Diturunkan untuk Amankan Sidang Pembubaran JAD

Aturan masa jabatan, ucap Rizal, sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

"Kita mengimbau semua pihak supaya aturan dasar dijaga," ujar Rizal.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/relawan-jokowi-tolak-presiden-dan-wakil-presiden-menjabat-lebih-dari-dua-periode

Enam Kesepakatan Ketum Parpol Koalisi saat Bertemu denga Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengungkapkan enam poin yang merupakan hasil perbincangan dirinya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) kemarin malam.

Adapun poin pertama dalam keterangan yang diterima, pada Selasa (24/7/2018) yaitu, koalisi sepakat mengusung kembali Jkw sbg Capres 2019 tanpa reserve.

Baca: Argumentasi Kuasa Hukum JK soal Masa Jabatan Cawapres Dinilai Tidak Tepat Secara Konstitusional

Kedua, Koalisi menyepakati enam parpol sebagai formasi solid pengusungan. Dalam hal masih ada parpol lain yang dalam perundingannya di tempat lain tidak berakhir bahagia, koalisi tidak membatasi hanya pada enam parpol saja. Namun demikian, tambahan anggota koalisi harus disepakati seluruh anggota yang enam secara mufakat.

Ketiga, koalisi sepakat bahwa dukungan parpol-parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi itikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kekurangan setiap pemerintahan yang harus dikawal dan dikoreksi terus-menerus secara santun, terukur, dan menjunjung tinggi etika politik.

Keempat, koalisi menyepakati secara bulat satu nama cawapres warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi. Adapun kapan penyampaian namanya kepada publik, koalisi memberikan kehormatan tertinggi kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkan pada saatnya.

Kelima, koalisi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan hari baik pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres 4 hingga 10 Agustus 2018, menyesuaikan juga dengan kesibukan tugas-tugas negara yang beliau emban.

Baca: PKS: Bukan Karakter Prabowo Mengkhianati Teman Setia

Keenam, koalisi sepakat untuk memerangi digunakannya hoax, fitnah dan insinuasi kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik.

Seraya mengingatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu atas digunakannya hal-hal tersebut dalam Pilkada yang telah berlalu maupun Pilpres dan Pileg tahun depan. Mengingat hal tersebut berpotensi memecah-belah sesama anak bangsa dan mengusik kerukunan umat beragama yang mencederai nasionalisme kita.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/24/enam-kesepakatan-ketum-parpol-koalisi-saat-bertemu-denga-jokowi

Lakukan Komunikasi Intens dengan Partai Demokrat, PKS: Tunggu Tanggal Mainnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat guna penjajakan koalisi Pilpres 2019.

Bahkan, PKS mengagendakan pertemuan dalam waktu dekat dengan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Sekjen PKS Mustafa Kamal saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Baca: Persepakbolaan Indonesia Jepang Semakin Baik, Bukan Tak Mungkin Kantor J-League Dibuka di Jakarta

"Tunggu tanggal mainnya, kita sudah ketemu sebelumnya. Kita akan mengerucutkan pertemuan-pertemuan lebih lanjut," kata Mustafa.

Lebih lanjut, Mustafa enggan berandai-andai jika dalam komunikasi dengan Partai Demokrat akan menghasilkan kesepakatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon Wakil Presiden.

PKS, kata Mustafa, akan melakukan komunikasi dengan mitra koalisi sebelum menentukan pilihan.

"Jangan misal-misalnya. Kita tidak boleh mendahului fatsun politik itu harus dijaga, pembicaraan-pembicaraan yang masih berlangsung, sampai betul-betul bulat, baru kita deklarasikan bersama," papar Mustafa.

Mustafa juga menghormati rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diagendakan pada Selasa (24/7/2018) besok.

"Tentu itu merupakan komunikasi politik yang dibangun partai-partai politik ya kita hormati. Jadi hubungan-hubungan komunikasi masing-masing. Kita juga akan adakan pertemuan berbagai parpol termasuk dalam waktu dekat," imbuhnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/23/lakukan-komunikasi-intens-dengan-partai-demokrat-pks-tunggu-tanggal-mainnya

Median: Persentase Politik Indentitas Meningkat Jelang Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil riset terbaru lembaga survei Median mencatat angka persentase politik identitas jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 terus meningkat.

Dari lima identitas yang dipertanyakan oleh Median kepada responden, sebanyak 43,8 persen memilih identitas agama.

Di posisi kedua ada identitas suku 23,4 persen, identitas nasional 22,1 persen, identitas regional 9,3 persen, dan sebesar 1,5 persen responden lainnya tidak menjawab.

"43,8 persen responden lebih senang disebut identitasnya dalam kategori agama. Misal saya orang Islam lebih senang disebut identitas saya Islam dibanding disebut saya orang Indonesia atau misal saya dari suku Jawa," ujar Direktur Riset Median Sudarto di Rumah Makan Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Sudarto mengatakan menguatnya politik identitas diperkuat dengan sebanyak 43 persen masyarakat mengganggap agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah.

"Sedangkan responden yang menganggap agama dan politik seharusnya dipisah angkanya mencapai 33,9 persen," ujar Sudarto.

Sedangkan 22,8 persen responden memilih tidak menjawab.

Sebagai informasi, dalam melakukan survei ini Median melibatkan 1.200 responden yang tersebar diseluruh Provinsi se-Indonesia, yang dilakukan pada rentan waktu 6-15 Juli 2018.

Pengambilan sample dilakukan dengan sistem multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/23/median-persentase-politik-indentitas-meningkat-jelang-pilpres-2019

SBY Persiapkan Pertemuan dengan Prabowo yang Digelar Selasa Esok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sempat tertunda, dijadwalkan ulang pada Selasa esok, (24/7/2018).

Sebelumnya pertemuan tersebut rencananya digelar 18 Juli lalu, namun urung digelar karena SBY sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto.

"Pak SBY memang sudah kembali ke kuningan sudah bersama keluarga dan kami masih bisa membahas banyak hal tentang partai. Salah satu yang sudah kami siapkan dalam waktu dekat, kita siapkan pertemuan besok dengan pak Prabowo yang sempat tertunda," ujar Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin, (23/7/2018).

Menurutnya, kini Ketua Umum partainya sedang menyiapkan pertemuan tersebut. Sudah menjadi kebiasaan SBY untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh.

"Semuanya sudah kami siapkan, hal-hal yang garis besar lah. Pak SBY itu kalau bertemu dengan mitra atau sahabatnya selalu ada banyak yang disiapkan. Mudah-mudahan besok kami sudah siap menerima," katanya.

Adapun topik yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut yakni soal Capres dan Cawapres yang pendaftarannya akan dimulai pada 4 agustus hingga 10 Agustus mendatang.

"Tetapi (sekarang) sama sekali belum ada kesepakatan apapun sebelum ini. Sehingga itulah pertemuan untuk membincangkan hal ittu dan semua opsi masih terbuka," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/23/sby-persiapkan-pertemuan-dengan-prabowo-yang-digelar-selasa-esok

Polri Luncurkan Aplikasi e-Sekpri Wakapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Polri telah Meluncurkan Aplikasi E-Sekpri Wakapolri di Ruang Pertemuan Spripim Mabes Polri minggu lalu, 18 Juli 2018.

Koorspripim Polri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekpri Kapolri Akbp Zain Dwi Nugroho, SH, Sik, M.Si, menyampaikan bahwa Aplikasi E-Sekpri merupakan suatu inovasi yang dapat lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada Pimpinan Polri khususnya terkait Kamtibmas.

Baca: PKS: Pengurus, Kader Hingga Simpatisan Desak Mitra Koalisi Terbentuk Akhir Juli 2018

“Banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan Polri, belum tertangani dengan baik, karena selama ini laporan ataupun pengaduan dari masyarakat tersebut dikirim melalui surat yang butuh waktu yang lama untuk sampai dan bisa dibaca oleh pimpinan polri,” ujar Zain Dwi Nugroho

Oleh karena itu, lanjut Zain, Aplikasi E-Sekpri ini dibuat untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, sebagai media penyampaian laporan yang efektif, efisien dan relevan dengan kemajuan teknologi informasi.

Aplikasi E-Sekpri ini, jelas Zain, nantinya akan terkonek dengan bagian pelayanan pengaduan (Yanduan) yg ada di Mabes Polri. “Laporan ataupun pengaduan masyarakat yang sangat penting dan bersifat urgent dapat segera diajukan kepada Pimpinan Polri,” katanya.

Baca: OTT Kalapas Sukamiskin, Jaksa Agung Sebut Perlunya Adanya Perbaikan Sistem

Sementara itu, Inovator dari Aplikasi E-Sekpri ini, Akbp Drs Zubair Rasyid MH, mengungkapkan bahwa Aplikasi tersebut selain menjadi media untuk memonitor laporan dan pengaduan masyarakat, juga dapat menjadi sekretaris digital bagi Wakapolri dalam penyampaian informasi penting lainnya secara efektif, efisien, cepat dan akurat.

Ditanya soal aplikasi tersebut nantinya akan terpampnag di Play Store atau App Store, Zubair mengatakan, “Belum ada terkonek ke situ. Sekarang baru tahap launching. Tapi Insha Allah Bulan Agustus nanti akan dikonek dengan jaringan Keyanduan Propam dan Bareskrim Polri,” ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/23/polri-luncurkan-aplikasi-e-sekpri-wakapolri