Kapolri-Panglima Hadiri Haul Ke-50 Meninggalnya Al Habib Assayyid Idrus Bin Salim Aljufri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghadiri haul Ke-50 meninggalnya Al Habib Assayyid Idrus Bin Salim Aljufri di Palu, Sulawesi Tengah.

Rombongan tiba di Lapangan Kompleks Alkhairaat Pusat Jl. Sis Aljufri No. 44, Palu pukul 09.45 WITA, Sabtu (30/6/2018).

Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang berdiri dan dirintis Habib Assayid Idrus Bin Salim Aljufri yang juga dikenal dengan Guru Tua sejak Tahun 1933.

Hingga saat ini lembaga pendidikan Islam Al khairat terus berkembang dan menjadi besar serta ada di Seluruh Indonesia.

Kapolri hadir didampingi sejumlah jajaran Mabes Polri. Begitu pula Panglima TNI yang didampingi Pangdam XIII / Merdeka, Mayjen TNI Madsuni, S.E.

Hadir pula Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Drs. Ermi Widyatno, M.M., Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., beserta Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca: Intan Sri Mardiani Bantah Pernah Jadi Supir Mantan Istri Caisar

Peringatan haul ke - 50 tahun ini diiringi dengan festival raudhah yang meliputi pameran kuliner, kerajinan khas kota Palu serta berbagai lomba kesenia religi.

Acara haul diawali dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, manaqib, pidato haul dan kenangan bersama Guru Tua. Setelah rangkaian prosesi pembacaan doa selesai acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Ketua Yayasan Alkhairaat, Prof. DR. Ir. H. Fadel Muhammad Al Hadad dalam sambutannya menyampaikan Lembaga Pendidikan Islam Al Khairaat merupakan lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki tujuan dakwah dan pendidikan.

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. M. Tito Karnavian Ph.D dalam sambutannya menyampaikan bahwa AlKhairaat banyak membantu Kepolisian dalam menanggulangi konflik di Poso hingga terciptanya situasi Poso yang aman dan kondusif.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/30/kapolri-panglima-hadiri-haul-ke-50-meninggalnya-al-habib-assayyid-idrus-bin-salim-aljufri

Diusir Saat Demo, APJM dan GMPD Protes ke DPP Partai Demokrat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kelompok massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda Jakarta Menggugat (APJM) dan Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi (GMPD) akan melakukan aksi protes ke DPP Partai Demokrat hari Senin, 2 Juli 2018.

"Hari Senin besok tanggal 2 Juli kita akan lakukan aksi protes ke DPP Demokrat. Kita akan bawa massa kurang lebih 100 orang," kata Dharma saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Hal tersebut, ujar Dharma, merupakan tindakan balasan saat puluhan massa APJM dan GMPD dipukul mundur oleh Partai Demokrat ketika menyampaikan aspirasinya Senin, 25 Juni 2018 lalu.

Di aksi damai itu, mereka meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk membuka ketidaknetralan TNI-Polri dan BIN terkait Pilkada Serentak 2018.

Baca: Pasca-kasus Beda Pilihan di Pilkada Jabar, Bu Guru Robiatul Kini Pilih Tenangkan Diri di Rumah

"Perlakuan anak buah SBY kader-kader Demokrat sangat mengecewakan sekali. Kita sebagai pemuda dan penyambung aspirasi rakyat hanya ingin minta bapak SBY membongkar data ketidaknetralan TNI-Polri dan BIN malah disambut dengan pengusiran paksa," tuding Dharma.

Dharma menyatakan, pihaknya sudah mengantongi izin saat menggelar aksi damai di DPP Demokrat.

"Bukti rekaman kami ada. Kita baru orasi beberapa menit langsung diminta bubar. Ini sangat berbanding terbalik dengan sikap SBY dengan slogan politik santun," tutur Dharma.

"Kami sangat menyayangkan sekali, partai besar dan figur fenomenal sekaliber SBY yang selalu berbicara ke media agar pemerintah tak boleh anti terhadap kritik, tapi malah saat kita cuma minta data soal ketidaknetralan malah diusir," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/30/diusir-saat-demo-apjm-dan-gmpd-protes-ke-dpp-partai-demokrat

Rini Soemarno Gelar Halal Bihalal Didampingi Anak dan Menantu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno nampaknya menjadi menteri yang paling akhir menggelar open house sekaligus halal bihalal Lebaran di antara jajaran menteri lainnya di kabinet Jokowi-JK.

Rini menggelar halal bihalal hari ini, Sabtu (30/6/2018) di kediaman pribadinya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara digelar mulai pukul 11.00 WIB dihadiri sejumlah direktur utama badan usaha milik negara (BUMN).

Diantaranya, dirut KAI, dirut Bank BRI, dirut Mandiri, dirut BNI, dirut PLN, hingga dirut PLN.

"Mohon maaf lahir dan batin ya," ungkap Rini Soemarno.

Di acara ini Rini didampingi anak lelakinya, Yodhananta Soewandi dan menantunya yang berseragam busana muslim warna hijau muda.

"Perkenalakan, ini anak saya. Nah yang ini menantu saya," kata Rini yang berdiri sebelum anak dan menantunya.

Baca: Pasca-kasus Beda Pilihan di Pilkada Jabar, Bu Guru Robiatul Kini Pilih Tenangkan Diri di Rumah

Baca: Caisar Tak Undang Mantan Istri di Pernikahannya dengan Intan Sri Mardiani

Di sela-sela menyambut para tamu, Rini pun sempat menyantap jajanan pasar seperti kue lupis yang ditaburi gula merah dan juga kue lumpur.

Menu makanan lainnya seperti nasi liwet, soto betawi, es serut, selat solo, salman matah turut dihidangkan di acara Halalbihalal.

Dekorasi di kediaman Rini pun menambah hangat suasana Halal Bihalal yang dipenuhi bunga anggrek bernuansa putih.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/30/rini-soemarno-gelar-halal-bihalal-didampingi-anak-dan-menantu

Fadli Zon Dianggap Stres, Pilgub 2018 di Jawa Dikuasai Loyalis Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Fadli Zon yang menyayangkan dukungan Gubenur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa terhadap Jokowi menunjukkan tekanan psikis pada Fadli Zon makin keras alias stres.

Hasil mayoritas Pilkada 2018 di seluruh Indonesia dimenangkan oleh parpol-parpol koalisi Jokowi dan loyalis Jokowi sehingga Fadli Zon tambah stres karena Prabowo yang mau mencalonkan presiden 2019 makin tidak laku.

Gejala stres pada Fadli Zon disampaikan oleh Juru Bicara PSI Mohamad Guntur Romli.

"Fadli Zon stres karena Ibu Khofifah dan Kang Ridwan langsung mendukung Presiden Joko Widodo, semua Paslon Gerindra di Jawa keok, Fadli Zon stres Prabowo makin tidak laku dalam Pilpres 2019," kata Guntur Romli yang juga kader NU melalui keterangan rilis, Sabtu (30/6/2018).

Baca: Beli Mas Kawin di Pasar Bogor, Caisar Ingin Menikah dengan Sederhana

"Pemimpin di daerah di bawah presiden, ini sistem presidensil, jadi pemimpin-pemimpin daerah yang langsung mendukung Presiden Jokowi itu sudah seharusnya meski mereka berbeda parpol atau bukan koalisi dengan Jokowi, ini juga yang membuat Gerindra khususnya Fadli Zon makin panik, meski ada calon mereka yang menang di beberapa Pilkada, tapi tidak berkutik dengan sistem presidensil," tambahnya.

"Daripada membuat pernyataan provokatif, sebaiknya Fadli Zon menerima kekalahan calon mereka di Jawa yang merupakan kunci politik di Indonesia, atau iklan kan yang positif untuk Prabowo, jangan cuma nyinyir ke Jokowi terus," pungkas Guntur Romli yang juga akan menjadi Caleg PSI untuk Dapil III Jawa Timur, Situbondo Bondowoso Banyuwangi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/30/fadli-zon-dianggap-stres-pilgub-2018-di-jawa-dikuasai-loyalis-jokowi

Guru di Bekasi Dipecat karena Pilkada, Pengamat: Semua Orang Punya Hak Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pemecatan guru SDIT di Jatiasih, Bekasi karena perbedaan pilihan dinilai sebagai tindakan antidemokrasi.

Dalam sistem demokrasi berbeda pilihan itu harusnya dihormati. Tidak boleh ada tekanan atau paksaan kepada siapapun dalam sistem demokrasi.

Pengamat Politik Firman Manan mengatakan orang lain mempersuasi boleh-boleh saja, tapi kalau sudah memaksa atau menekan itu melanggar undang-undang pilkada dan ada sanksi pidananya.

“Hari ini seharusnya tidak terjadi dalam suasana pemilihan yang demokratis, karena semua orang punya hak politik untuk mengekspresikan aspirasinya untuk memilih yang dia inginkan. Ketika pilihan itu berbeda, “ kata Firman, Sabtu(30/6/2018).

Baca: Caisar Syukuri Pernikahan Dilancarkan, Mulai dari Pacaran Hingga Ijab Kabul

Menurut dia, hak politik yang sangat mendasar, yakni kebebasan untuk berekspresi, seharusnya dalam konteks pemilihan bebas memilih siapapun yang dia inginkan.

Kalau ada ketentuan yang tertulis, atau ada kontrak di awal, dimana jika bekerja itu konsekuensinya harus ikut dengan pilihan politik tertentu.

Tapi tetap saja itu menyalahi aturan dan tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi.

Firman menjelaskan, sejak reformasi kita sudah memilih membangun sistem demokrasi yang substantif.

Setelah keluar dari sistem otoritarian, era orba, dimana kebebasan dibatasi, orang tidak boleh mengekspresikan hak politiknya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/30/guru-di-bekasi-dipecat-karena-pilkada-pengamat-semua-orang-punya-hak-politik

Wasekjen PDIP: Pilkada Tidak Berkaitan Langsung dengan Pileg dan Pilpres

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, mengatakan, hasil pilkada, pileg ataupun pilpres tidak berkaitan langsung.

"Contoh, dalam hal koalisi, apakah semua partai yang berkoalisi itu bekerja maksimal, belum tentu," ujarnya di kantor DPP Pusat PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018)

Dalam pilkada serentak, dikatakan Eriko, PDI Perjuangan menjadikannya sebagai sarana untuk membuktikan, apakah mesin partainya berjalan dengan maksimal di daerah-daerah.

"Ini kan banyak yang memberitakan PDIP terpuruk di pemilihan gubernur, tapi kalau dikaji lebih jauh, pilkada itu tidak hanya gubernur, tapi juga kota dan kabupaten," tambahnya.

Kalau berdasarkan kota dan kabupaten, Eriko menambahkan, PDIP memenangkan 60 persen. Jika dirata-rata dengan pilgub, hampir 60 persen.

"Target kami 50 persen. Jadi sudah dilampaui," tutur Eriko.

Pada saat pemerintahan yang lalu, dikatakan Eriko, PDIP hanya memenangkan suara kurang lebih tidak sampai sebesar 25 persen untuk pilkada. "Tapi kami mendapatkan suara hampir 19 persen," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan pemerintahan saat ini, dilanjutkan Eriko, ada peningkatan kemenangan hampir 100 persen, dengan PDIP di seluruh wilayah pilkada mencapai kemenangannya 50 persen.

"Ini silakan saja untuk dijadikan sebagai asumsi dasar," pungkas Eriko.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/29/wasekjen-pdip-pilkada-tidak-berkaitan-langsung-dengan-pileg-dan-pilpres

Mahathir: Banyak Orang Indonesia Tinggal di Malaysia, Termasuk Mertua Saya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menilai Indonesia-Malaysia banyak memiliki kesamaan dan tidak sedikit warga negara Indonesia tinggal di Malaysia.

Bahkan, Mahathir menyinggung bahwa mertuanya atau orangtua dari istrinya Siti Hasmah Mohamad Ali berasal dari salah satu daerah di Indonesia.

Baca: Bertemu Mahathir, Jokowi Titipkan Perlindungan TKI dan Bahas Soal Perbatasan

"‎Banyak kesamaan orang Malaysia dan Indonesia, bahkan banyak orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, termasuk mertua saya," ucap Mahathir disambut tawa Presiden Jokowi bersama jajaran pejabat negara yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (29/6/2018).

Baca: Unggul di Pilgub Lampung, Arinal Djunaidi Ditelepon Presiden Jokowi

Diketahui mertua Mahathir, merupakan perantau dari Koto Rajo, Rao, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Atas banyaknya kesamaan negara Malaysia dan Indonesia, maka Mahathir pun akhirnya memutuskan ‎kunjungan luar negeri ke negara ASEAN yang pertama yaitu Indonesia.

Baca: KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Purbalingga

"Saya sangat senang melihat upacara penyambutan tadi luar biasa, dan saya amat senang dapat bersalaman dengan anak-anak kecil yang kumpul tadi," ujar Mahathir.

Atas kunjungan ke Indonesia, Mahathir berharap persabahan kedua negara dapat ditingkatkan untuk saling menguntungkan negara Indonesia maupun Malaysia sendiri.

"Banyak hal yang didapat bila Indonesia dan Malaysia kerjasama dalam semua bidang, termasuk politik, ekonomi dan hubungan antar bangsa," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/29/mahathir-banyak-orang-indonesia-tinggal-di-malaysia-termasuk-mertua-saya

Anies Baswedan Lepas Kepulangan PM Malaysia Mahathir

 
Laporan Reporter Kontan, Kiki Safitri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini melepas kepulangan Perdana Mentri Malaysia Mahathir Mohamad beserta Nyonya Siti Hasmah Mohamad Ali di Bandara Udara Internasional Halim Perdanakusuma Jumat siang tadi pukul 14.00 WIB (29/6/2018).

Sebelumnya, Anies sempat melakukan peninjauan venue dan rapat Asian Games sejak pagi bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kedatangan Mahathir Mohamad ke Jakarta Kamis kemarin disambut langsung Presiden Jokowi dan merupakan yang pertama kalinya Mahathir datang ke Indonesia usai dilantik sebagai Perdana Mentri Malaysia Mei lalu.

Baca: Soal Larangan Ekspor CPO, Mahathir Bilang Uni Eropa Juga Pernah Fitnah Malaysia Tebang Hutan

Agenda Mahathir di Indonesia antara lain melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan terkait dengan pembahasan ekonomi, investasi serta berbagai isu global lainnya.

Pembahasan ini akan dilakukan pagi ini di Istana Bogor. Setelahnya Mahathir akan bertolak pulang ke negaranya, Malaysia.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/29/anies-baswedan-lepas-kepulangan-pm-malaysia-mahathir

Ketua DPR Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Materil UU MD3

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya menghormati dan melaksanakan sepenuh hati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Bagi kami sesuai dengan komitmen awal bahwa apapun keputusan MK pasti kami akan hormati dan kita laksanakan sepenuh hati," ucap Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Junat (29/6/2018).

Baca: Kakek Australia Ini Jadi Backpacker Setelah Istri Meninggal

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo itu mengatakan, putusan MK adalah perwujudan dari demokrasi.

Ia pun mengatakan pihaknya akan mensiasati para pihak, termasuk pemerintah yang kerap diundang DPR namun tak pernah hadir untuk dimintai keterangan.

"Menurut saya hasil inilah yang terbaik bagi rakyat, walaupun bagi DPR tentu kami akan berpikir bagaimana menyiasati manakala ada para pihak, termasuk pemerintah yang diundang di DPR untuk diminta keterangan, tetapi berkali-kali tidak hadir. Ya tentu kita tidak lagi bisa melakukan pemanggilan paksa harus ada cara-cara yang lebih elegan," ujarnya.

Dia mengatakan DPR harus dapat persetujuan presiden jika ingin kembali memanggil pemerintah untuk dimintai keterangan terkait UU MD3.

Baca: Parlemen Australia Godok UU Anti Perbudakan Modern

"Ya justru nanti apakah melalui presiden agar menteri-menterinya hadir atau tidak mangkir, kan gitu karena ada beberapa case baik dalam pembahasan undang-undang maupun dalam pengawasan itu para menteri dan pejabat negara sulit dihadirkan," ucap Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Salah satunya yakni MK membatalkan kewenangan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/29/ketua-dpr-hormati-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-uji-materil-uu-md3

DPR Akan Dukung Timor Leste Jadi Anggota Tetap ASEAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan akan mendukung negara Timor Leste untuk menjadi anggota tetap Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

"DPR akan mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN, ucap Bambang dalam konferensi pers saat menerima kunjungan Presiden Timor Leste, Francisco Guterrez di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Selain itu, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo juga mengatakan siap untuk mendorong kesepakatan atas isu maritim yang selama ini tertunda.

"Kami mendorong terjadinya kesepakatan atas isu yang pending terhadap batas darat dan batas laut kepada Mister Presiden dan beliau menerima serta memberikan apresiasi dan berjanji bahwa kedua negara akan membicarakannya dalam tingkat yang lebih serius dan lebih cepat," ucap Bamsoet.

Baca: Hasil Exit Poll SMRC: Pilpres 2019 Jokowi Kalau di Jawa Barat

Kedua hal tersebut diharapkannya mampu menciptakan hubungan bilateral yang makin baik.

"Kami juga menyampaikan hubungan kedua negara selama ini cukup baik termasuk juga hubungan kedua parlemen yang sudah terbina dengan baik. Ada setidaknya 400 perusahaan Indonesia sedang beroperasi di Timor Leste juga 14 BUMN di Timor Leste dan penting bagi kita berdua tadi menyampaikan dan menjaga ke depan hubungan ini harus lebih baik lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima kunjungan kehormatan Presiden Timor Leste Francisco Guterrez dan mengimbau seluruh pihak untuk berkenan mendukung Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/29/dpr-akan-dukung-timor-leste-jadi-anggota-tetap-asean

Tahanan KPK Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski saat ini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon petahana Syahri Mulyo sementara unggul atas pesaingnya, Margiono yang berpasangan dengan Eko Prisdianto, di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Tulungagung.

Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo yang diusung PDIP dan NasDem ini meraih 61,1 persen suara hasil real count berdasarkan hitungan KPU Tulungagung, maupun Desk Pilkada Pemkab Tulungagung.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menebak apa yang menjadi pilihan rakyat.

"Yang namanya suara rakyat, suara Tuhan itu dalam politik begitu. Mungkin bisa dipilih karena wakilnya bagus, mungkin karena kemarin kerjanya bagus, makanya rakyat senang," ucap Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/6/2018).

Baca: KPK Tahan Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo

Menurutnya, kriteria seorang pemimpin jika hanya dinilai dari kinerja saja tidak cukup.

Namun, kata Saut, seorang pemimpin harus juga mampu berintegritas.

"Kinerjanya bagus, belakangan goyah, terlibat (kasus suap) terkait sama kita ada dua bukti, ya kita lakukan itu (operasi tangkap tangan)," kata Saut.

"Itu satu bukti bahwa yang dilakukan KPK tidak ada kaitannya dengan politik, ternyata dia terpilih tuh," tambahnya kemudian.

Sebelumnya, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.

Syahri diduga menerima suap sejumlah Rp 1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Untuk kasusnya tersebut, Syahri Mulyo disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/tahanan-kpk-syahri-mulyo-unggul-di-pilkada-tulungagung-ini-reaksi-pimpinan-kpk

Rommy: Kemenangan PPP di Jawa Jadi Modal Jokowi Dua Periode

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy) menyebut keberhasilan partainya dalam Pilkada di sejumlah daerah semakin menguatkan posisi Joko Widodo dalam bertarung di Pilpres 2019.

"Bagi PPP sendiri kemenangan sejumlah Pilkada yang dilakukan oleh koalisi partai pengusung Jokowi di tingkat nasional itu menguatkan keterpilihan pak Jokowi dan menjadi modal politik yang sangat kuat untuk menuruskan kepemimpinan beliau pada periode yang kedua," kata Romy di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (28/6/2018).

Baca: Manchester United Tolak Tawaran Spurs untuk Boyong Anthony Martial

Keyakinan Romy ini ditunjukan dengan Paslon yang didukung oleh PPP berhasil sapu bersih dalam perhitungan cepat (quick count) di 3 Provinsi di Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Romy juga menyebut, kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di Jawa Barat dalam perhitungan cepat (quick count) menjadi modal besar dalam Pilpres 2019.

Pasalnya, pada Pilres 2014, Jokowi diketahui kalang dari Prabowo Subianto di Jawa Barat.

"Kami PPP yang mendapatkan kepercayaan rakyat Jawa Barat untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah berarti memiliki tugas yang lebih untuk menukar kemenangan pak Jokowi di 2019 di Jawa Barat," ungkap Romy.

"Tentu dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang juga masih di menangkan koalisi nasional pemerintahan pak Jokowi, di dalam partai-partai pengusungnya juga memastikan untuk kita mengawal lebih kuat lagi dan sekaligus mendengar komitmen langsung," tambah Romy.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat, partai PPP berhasil mendapatkan kemenangan dari tiga kandidat yang diusungnya pada Pilgub di tiga provinsi yang ada di Pulau Jawa, yakni di Jawa Barat pasangan Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum, di Jawa Tengah pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan di Jawa Timur pasangan Khofifah Indah Parawangsa-Emil Dardak.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/rommy-kemenangan-ppp-di-jawa-jadi-modal-jokowi-dua-periode

Ganjar Akui Strategi Sudirman Said Bagus Jelang Pemungutan Suara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui strategi pesaingnya, Sudirman Said, bagus menjelang hari pencoblosan, Rabu (27/6/2018).

Dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, Ganjar Pranowo–Taj Yasin unggul dengan perolehan 58,34 persen.

Sementara pasangan Sudirman Said–Ida Fauziyah mendapatkan 41,66 persen.

Baca: Basarnas Umumkan Titik Awal Penemuan Objek KM Sinar Bangun

Ganjar menepis berbagai anggapan bahwa Jawa Tengah tak lagi didominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kalau bukan kandang banteng mungkin pasti kalah. Jadi menang satu sama menang terpaut tiga juta adalah menang," ujar Ganjar di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Baca: KPU Kota Tangerang Pasrah Sikapi Warga yang Mengaku Tidak Dapat Sosialisasi Soal Kotak Kosong

Menurut Ganjar, hasil perolehan suara yang memaparkan keunggulannya, adalah dinamika politik yang berkembang pada saat Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

"Saya mengakui strategi lawan bagus menjelang terakhir," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, warga yang memilih calon legislatif dan eksekutif adalah dua hal yang berbeda.

Ia mencontohkan, di wilayah Kudus, suaranya mencapai 73 persen.

Baca: PT MRT Jakarta Ikut Usul Anies Baswedan Soal Konsep Trotoar Bercorak Budaya

"Tapi calon kami (PDIP) di kabupaten kalah. Di Temanggung kami 60 persen, tapi calon kami kalah," kata Ganjar.

Tapi, Ganjar tak merinci strategi bagus yang dirancang oleh lawannya, Sudirman Said.
Namun, terlihat dari perolehan suara yang selisihnya tak lebih dari 20 persen.

"Wong buktinya dia bisa curi beberapa suara kita kan'," tutur Ganjar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/ganjar-akui-strategi-sudirman-said-bagus-jelang-pemungutan-suara

Anies Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang Berlangsung Aman dan Tertib

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Firmansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan kepala daerah serentak telah digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tertibnya pilkada serentak menandakan bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi contoh dalam demokrasi.

"Pilkada serentak berjalan dengan baik, rapi dan tertib menandakan bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi contoh dalam mempraktekkan demokrasi untuk dunia," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca: Jusuf Kalla: Luar Biasa Pilkada Berjalan Damai

Ia menganggap Pilkada yang tertib di 171 daerah bisa menjadi modal penting untuk bekerja lebih baik di Jakarta.

"Ini merupakan modal yang penting bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi kedepan khususnya di Jakarta," katanya.

Anies menghimbau agar semua pihak menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/anies-apresiasi-pelaksanaan-pilkada-serentak-2018-yang-berlangsung-aman-dan-tertib

Iriana Jokowi Berpenampilan Sederhana Saat Temani Kaesang ke TPS di Solo

(TribunSolo.com/Noorchasanah Anastasia Wulandari)

TRIBUNNEWS.COM - Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 karena tak lagi berdomisili di Solo.

Namun ia tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Solo, Rabu (27/6/2018) pagi.

Sebab, ia menemani putra bungsunya, Kaesang Pangarep, mencoblos di sebuah TPS di Kalurahan Manahan, Banjarsari, Solo.

Foto mereka beredar setelah diunggah oleh akun Twitter @abdrossid.

Terlihat Iriana mengenakan blus hitam putih bermotif kotak-kotak.

Penampilannya sederhana.

Seperti apa?

HALAMAN SELANJUTNYA ===>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/iriana-jokowi-berpempilan-sederhana-saat-temani-kaesang-ke-tps-di-solo

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji Materi Undang-Undang MD3

Laporan Wartawan Tribunews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagaian gugatan permohonan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan pertimbangan putusan, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Baca: Ganjar Pranowo Tak Permasalahkan Posisi PDIP Dalam Hasil Pilkada Serentak 2018

Dalam pemohon perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), menggugat pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 yakni Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), tentang mekanisme pemanggilan paksa setiap orang yang mangkir dari pemanggilan DPR.

Kemudian, Pasal 122 huruf l mengenai langkah hukum dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap penghina kehormatan anggota dan kelembagaan DPR.

Baca: Anies Perintahkan Jajarannya Periksa Rumah Warga yang Pelihara Hewan Buas

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6), dan Pasal 122 huruf l.

Sementara pasal 245 ayat (1) terkait pemeriksaan wakil rakyat yang mesti didahului pertimbangan Mahkamah Kehormatan DPR sebelum disetujui secara tertulis dari Presiden.

Pada pasal tersebut MK menolak permohonan seluruh dalil inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan memberikan norma baru.

Baca: Jusuf Kalla Tak Persoalkan Gugatan Tentang Masa Jabatan Wakil Presiden Tidak Diterima MK

Dalam putusan terkait Pasal 245 ayat (1), MK juga meniadakan peran MKD sebagai pemberi pertimbangan untuk memeriksa anggota DPR sebelum disetujui oleh presiden.

Sebab hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi MKD sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran etika.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/mk-kabulkan-sebagian-permohonan-uji-materi-undang-undang-md3

Indonesia Kirim Bantuan Dua Juta Dollar AS ke Palestina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK -- Indonesia memberikan bantuan ke Palestina. Kali ini, Pemerintah menyalurkan dana kepada rakyat Palestina sebesar US$ 2 Juta.

Dana akan digunakan untuk program penguatan kapasitas atau capacity building yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina, antara lain pertanian, kewirausahawan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan dan pendidikan.

Komitmen Indonesia tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada pertemuan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development_ (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand, Rabu kemarin (27/6/2018).

"Bantuan US$ 2 Juta tersebut akan disalurkan dalam kerangka Three-year Work Plan (2019-2021) CEAPAD, sebagai kelanjutan bantuan Indonesia ke Pelastina," ujar Retno diketerangannya.

Menlu Retno juga menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberikan insentif kepada sektor bisnis.

Baca: Jerman Tersingkir di Fase Grup Ulangi Tragedi 80 Tahun Silam

“Insentif ini akan mendorong pembentukan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi Palestina yang mandiri. Indonesia telah menginisiasi pemberlakukan tarif 0% bagi beberapa produk Palestina pada 2018," tegas Retno.

Diketahui, Indonesia sebelumnya telah memberikan 169 program capacity building, dengan melibatkan hampir 2.000 orang Palestina.

Selain itu, Indonesia kini sedang mempersiapkan bantuan tambahan berupa obat-obatan dan desalinasi air di Gaza.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/indonesia-kirim-bantuan-dua-juta-dollar-as-ke-palestina

Penjelasan LSI Denny JA Atas Menang Kalahnya Paslon di Pilkada Serentak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA secara resmi telah meliris hasil Proses hitung cepat (quick count) di 10 Provinsi. 

Hasilnya, beberapa kandidat pun berhasil mencul sebagai pemenang. Dijumpai disela-sela proses quick count pendiri LSI Denny JA, menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor penentu calon kepala daerah bisa menang atau kalah di Pilkada Serentak 2018. 

Ketiga faktor tersebut ialah kantong besar, pesona tokoh dan mesin partai politik. Soal kantong besar, menurut Denny setiap calon kepala daerah harus bisa menguasai lumbung suara.

Ia pun mencontohkan pasangan calon gubernur NTB yang menang hasil quick count Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah karena putra daerah Sumbawa di mana daerah itu merupakan kantong besar perolehan suara.

"Zul beruntung dari Sumbawa putra daerah ternyata masih sesuatu, politik identitas masih bisa mempengaruhi kantong besar," ucap Denny JA saat jumpa pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (27/6/2018).

Sementara itu, Denny mengatakan paslon yang mempunyai pesona bisa menggaet pemilih. 

Baca: Mahasiswa UB Gunakan Plasma untuk Sterilisasi Buah Manggis

Hal itu menurut Denny terjadi di Pilkada di Jawa Tengah, yakni terpilihnya kembali Ganjar Pranowo sebagai Gubernur. 

"Incumbent diuntungkan dan pendatang baru merangkak dari bawah, ini seperti Ganjar 70 persen menang kecuali ada masalah leadership," kata Denny JA. 

Mesin partai politik yang bekerja dalam dua minggu terakhir menjelang pencoblosan Pilkada serentak, juga disebut-sebut sebagai faktor penentu menang-kalahnya paslon di pilkada serentak 2018. 

"Pekerjaan mesin politik 2 minggu terakhir itu imigrasi suara masif, di Indonesia loyalitas suara untuk tokoh kecil sekali. Mayoritas pemilih mengambang kedekatan tokoh tergantung isu," ujar Denny JA. 

Menurut Denny hal itu terjadi pada Pilkada Jawa Barat dimana Cagub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu berhasil menyalip pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. 

"Seperti pasangan Asyik berada di urutan kedua setelah Ridwan Kamil ini mesin partai bekerja," jelas Denny.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/penjelasan-lsi-denny-ja-atas-menang-kalahnya-paslon-di-pilkada-serentak

Strategi Pembangunan Hortikultura 2019

Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi menekankan peran serta pemerintah daerah untuk akselerasi pembangunan hortikultura melalui percepatan pelaksanaan kegiatan 2018, stabilisasi pasokan dan harga aneka cabai dan bawang merah serta akselerasi pencapaian swasembada bawang putih 2021.

Hal ini disampaikan saat memberikan presentasi dan arahan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan RKA-KL Sub Sektor Hortikulura Tahun Anggaran 2019 di Bogor.

Suwandi memberi penekanan arahan untuk pembangunan hortikultura pada Tahun Anggaran 2019 untuk fokus pada komoditas aneka cabai, bawang merah, bawang putih, serta buah unggulan melalui pengembangan kawasan dengan skala ekonomi serta mendorong peningkatan ekspor bawang merah.

Keseimbangan Pasokan Antara Pulau

Keseimbangan pasokan bawang merah dan aneka cabai antara pulau menjadi perhatian khusus dalam rencana pembangunan hortikultura 2019. Beberapa kawasan di masing-masing pulau menjadi tumpuan penyediaan kedua komoditas strategis ini sehingga masih terjadi fluktuasi pasokan.

Langkah pengamanan dan stabilisasi pasokan komoditas strategis pada 2019 adalah (1). Pengembangan kawasan di luar Jawa melalui ekstensifikasi; (2). Optimalisasi teknologi pada sentra di wilayah Jawa; (3). Peningkatan kapasitas petani di luar Jawa; (4) Penggunaan benih biji untuk bawang merah (TSS); (5). Penajaman manajemen tanam cabai dan bawang merah; dan (6). Pembentukan pasar lelang hortikultura di sentra strategis.

Suwandi menekankan bahwa saalah satu langkah strategis dalam menjaga harga dan pasokan adalah dengan membangun sistem tata kelola harga dan pasokan yang transparan di tingkat petani dan konsumen dalam wadah Pasar Lelang. " Pasar Lelang diarahkan untuk terwujudnya one region one price, cash and carry, efisiensi rantai pasok, serta stabilisasi harga dan pasokan dengan tujuan akhirnya adalah memberi harga yang sesuai untuk konsumen namun keuntungan optimal dapat dinikmati oleh petani selaku produsen" jelas Suwandi

Sistem pasar lelang akan menjadi rujukan terkini (up to date) bagi pelaku pasar induk dan pasar besar lainnya sehingga transparansi pasokan dan harga berlaku secara nasional. Pasar lelang sudah berjalan di Sleman, Kulonprogo, Magelang, Karanganyar, Temanggung Malang dan lainnnya serta dalam waktu dekat dibuka lelang di Kabupaten Enrekang dan beberapa lainnya

Swasembada Bawang Putih

Suwandi menambahkan, upaya swasembada bawang putih merupakan terobosan strategis Kementerian Pertanian dalam membangun kembali daya saing bawang putih nasional setelah terpuruk dua dekade terakhir.

Pencapaian swasembada bawang putih didukung oleh penyediaan benih dari dalam negeri dan impor. Benih bawang putih impor dari Taiwan sudah teruji dapat tumbuh dan menghasilkan umbi jika ditanam di dalam negeri, sehingga dapat menjadi solusi penyediaan benih.

Dalam memberi transparansi pengawalan kewajiban tanam bawang putih oleh importir, Kementerian Pertanian telah membangun sistem monitoring berbasis satelit yang memetakan lokasi pertanaman bawang putih yang dapat diakses secara real time. " Sistem ini mensinergikan proses perizinan dan verifikasi lapang sehingga proses verifikasi lapang realisasi tanam bawang putih oleh importir menjadi lebih akuntabel" pungkasnya

Untuk wilayah Sembalun Lombok Timur sudah dipetakan online dapat diakses di link berikut.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/strategi-pembangunan-hortikultura-2019

Kemenangan Kotak Kosong Jadi Pukulan Telak Bagi Partai Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan kotak kosong dari calon tunggal di Pilkada Kota Makassar jadi pukulan telak bagi partai politik.

Partai yang memiliki peran untuk mencetak kader dan mengusung kepala daerah, dinilai tidak dapat menjalankan perannya secara baik.

Hal itu diutarakan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menilai akan ada kemenangan dari kotak kosong di 15 daerah lainnya.

"Ini pukulan telak bagi parpol, juga bentuk koreksi kepada partai yang tidak menyiapkan calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat," katanya saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ia menjelaskan masyarakat saat ini sudah jauh lebih pintar untuk memilih kepala daerah pilihan mereka.

Meski, dalam situasi di Kota Makassar, terdapat sebuah kejadian yang mengharuskan satu pasangan harus mundur dari pertarungan.

Lebih jauh dari itu, Titi menilai adanya calon tunggal di Pilkada Serentak, tidak lebih dari ke-tidak-ingin-an calon untuk bertarung dengan kompetitor lain.

Pasangan calon akan lebih memilih untuk mengakomodir kepentingan elit politik dibanding harus turun ke lapangan menyapa warga.

Dengan begitu, menurutnya, logistik yang dikeluarkan pasangan calon tidak akan besar dibanding harus bertarung dengan dua atau tiga pasangan.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/kemenangan-kotak-kosong-jadi-pukulan-telak-bagi-partai-politik

GNR: Pidato Gatot Penentu Kemenangan Edy di Pilkada Sumut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Gatot Nurmantyo Untuk Rakyat (GNR) menilai pidato mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Kampanye Cagub Sumut Edy Rahmayadi menjadi penentu kemenangannya. 

"Kemenangan Edy di Pilkada Sumut versi Quick Count saat ini berkat pidato Gatot Nurmantyo yang penuh semangat mengajak rakyat Sumut untuk memilih pasangan putra daerah," kata Presidium GNR, Dondi Rivaldi di Jakarta, Rabu (27/6).

Jenderal Purn Gator Nurmantyo dalam pidatonya dengan tegas mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk memilih pemimpin yang minum, makan dan nafas di tanah Sumatera Utara. 

"Jelas pidato Pak Gatot membuat masyarakat berpikir bahwa sudah sepantasnya Sumut dipimpin oleh putra asli Sumatra Utara yaitu Edy Rahmayadi," tegas Dondi. 

Sementara Anggota Presidium GNR lainnya. Agung Wibowo Hadi menilai pidato Gatot yang disampaikan dalam kampanye akbar pasangan Eramas bersama dengan para ulama mendapat tempat di hati masyarakat Sumut. 

"Sehingga dengan mencintai Gatot sama saja dengan mencoblos pasangan Edy bukan yang lain," kata Agung. 

Ini kata Agung juga menjadi sinyal baik bagi Gatot untuk modal menjadi calon presiden 2019. Karena apa yang disampaikannya dalam sebuah pidato kampanye langsung membuahkan hasil. 

"Selamat kepada pasangan Eramas, semoga menjadi pemimpin yang amanah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih modern," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/gnr-pidato-gatot-penentu-kemenangan-edy-di-pilkada-sumut

Pukul 7 Anggota Dengan Helm Baja, Kombes Ekotrio Dicopot Dari Jabatan Kapusdikmin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kombes Pol Ekotrio Budhiniar mulai Rabu (27/6/2018) tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Administrasi (Kapusdikmin) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mencopot Ekotrio dari jabatannya sebagai imbas dari perbuatannya.

"Keputusan Kapolri untuk memutasi Kapusdikmin Lemdiklat Polri, sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pimpinan yang berlaku sewenang-wenang dan arogan dalam memberikan tindakan peringatan kepada anggotanya," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (27/6/2018).

Baca: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul di Ambang Kemenangan, Ini Perjalanan Berliku Uu Jadi Wakil Emil

Pencopotan Ekotrio tertuang dalam surat keputusan Kapolri Nomor 874/VI/KEP/2018 tertanggal pada 27 Juni 2018.

Ekotrio kini dimutasi dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Sebagai pengganti Ekotrio, Kapolri mengangkat Kombes Bobyanto.

Baca: Kotak Kosong Unggul Dari Calon Petahana Di Dua TPS Di Tangerang

Sebelumnya, Bobyanto menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol Polri.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Kombes Pol Ekotrio Budhiniar melakukan pemukulan terhadap tujuh anggota piket Pusdikmin Lemdikpol Polri menggunakan helm baja.

"Memukuli anggota penjagaan menggunakan helm baja yang ada di meja piket sambil menanyakan anggota piket yang lain. Setelah semua anggota piket terkumpul, kemudian oleh Kapusdikmin langsung dihantam pakai helm baja bergantian di kepala," ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/6/2018).

Ia memaparkan hal tersebut dipicu oleh mobil Ekotrio yang berpapasan dengan mobil boks pembawa makanan siswa Pusdikmin, di markas Pusdikmin Lemdikpol, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/6/2018).

Baca: Sudrajat: Hasil Pilgub Jawa Barat Belum Final

Lantaran berpapasan di gerbang dan sama-sama berhenti, membuat keduanya tak bisa lewat.

Ekotrio pun turun dari mobil dan memarahi para petugas jaga.

Meskipun saat itu anggota jaga markas telah berusaha mengarahkan mobil boks katering untuk memberi jalan pada mobil Ekotrio.

Kemudian terjadilah insiden pemukulan tersebut dengan menggunakan helm baja.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/pukul-7-anggota-dengan-helm-baja-kombes-ekotrio-dicopot-dari-jabatan-kapusdikmin

Kerja Saat Libur Pilkada Tak Dapat Uang Lembur, Laporkan ke Disnaker

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayar uang lembur karyawan yang tetap bekerja pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat 3 UUK Nomor 13 Tahun 2013.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sahat Sinurat mengatakan, pegawai bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan jika tidak menerima menerima haknya tersebut.

"Pegawai dapat membuat pengaduan untuk mendapatkan penyelesaian melalui Disnaker di mana pekerja bekerja," ujar Sahat kepada Kompas.com, Rabu (27/6/2018).

Kementerian Ketenagakerjaan tidak menyediakan hotline untuk pengafuan tersebut. Penyelesaian bisa dilakukan di daerah masing-masing dengan melampirkan beberapa syarat. Pertama, kata Sahat, pengadu membuat pengaduan tertulis beserta kronologi kejadian.

"Uraikan atau jelaskan antara lain perusahaan tempat kerja dan keluhannya," kata Sahat.

Kemudian, pengadu juga harus memiliki bukti saat melapor. Salah satunya membawa bukti adanya surat perintah lembur. Bagi pengusaha yang tak memberi uang lembur ke pegawaimya, ada sanksi yang mengancam. Sanksi diatur dalam Pasal 187 UUK nomor 13 Tahun 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan bagi yang melanggar ketentuan, maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan maksimal 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan presiden yang mengatur pada Rabu, 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional. Libur nasional ini diterapkan karena adanya pemungutan suara Pilkada Serentak 2018. Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, kebijakan libur nasional dilakukan dengan pertimbangan pekerja-pekerja yang memiliki hak pilih namun bekerja di luar daerah pemilihan. Selain itu, alasan lainnya agar karyawan tak bolos kerja dengan alasan harus nyoblos saat Pilkada.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kerja Saat Libur Pilkada Tak Dapat Uang Lembur, Karyawan Bisa Lapor ke Disnaker"

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/kerja-saat-libur-pilkada-tak-dapat-uang-lembur-laporkan-ke-disnaker

Soal Penggalangan Dana, PSI: Sekarang Gerindra Mengekor Langkah Kami

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi, merespon ucapan Wakil Ketua Umum Fadli Zon.

Sebelumnya Fadli Zon mengatakan bahwa penggalangan dana yang dilakukan partai Gerindra adalah bentuk politik partisipatif.

Politisi muda yang akrab disapa Uki ini menyinggung reaksi kader dan pendukung Gerindra yang dulu mencemooh PSI yang melaksanakan Patungan Rakyat Kartu Solidaritas.

Baca: Hitung Cepat LSI Denny JA: Herman Deru-Mawardi Yahya Masih Unggul Dalam Pilkada Sumsel

"Dulu kami adakan patungan rakyat dengan gaung politik partisipatif, kader dan pendukung Gerindra mentertawakan kami," kata Uki, Rabu (27/6/2018).

Akan tetapi, Uki menolak untuk membalas cemoohan kader dan pendukung Gerindra tersebut.

"Sekarang Gerindra mengekor langkah kami. Tidak apa-apa. Kami tidak ingin membalas cemooh," sambung Uki.

Baca: Hitung Cepat LSI Denny JA: Herman Deru-Mawardi Yahya Masih Unggul Dalam Pilkada Sumsel

Lebih lanjut, Uki menawarkan bantuan apabila Gerindra ingin belajar politik partisipatif dari PSI.

"Kalau Gerindra ingin belajar bagaimana caranya memahami dan menerapkan politik partisipatif dan menggalang dana, silakan hubungi kami. Nanti kami ajarkan," kata Uki.

Uki juga menjelaskan makna politik partisipatif yang tidak sesempit penggalangan dana.

Baca: Hasil Sementara Quick Count LSI Pilwalkot Serang, Syafrudin-Subradi Usuludin Unggul

"Politik partisipatif adalah cara berpolitik yang melibatkan publik. Politik partisipatif itu bukan hanya soal penggalangan dana. Ada yg lebih penting dari itu, yakni kepemilikan publik atas partai itu. Dalam politik partisipatif, publik memiliki akses dalam menentukan arah kebijakan partai," kata Uki.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/soal-penggalangan-dana-psi-sekarang-gerindra-mengekor-langkah-kami

Distribusi Logistik Pilkada Papua Terhambat Akibat Insiden Penembakan Pesawat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus penembakan terhadap pesawat pembaga logistik Pemilihan Kepala Daerah di Papua berimbas terhadap kesiapan jalannya pemungutan suara.

Penembakan pesawat terjadi di Bandara Keneyem, Nduga, Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan distribusi logistik sempat tertunda.

Baca: SBY Hadir Dalam Acara Doa Bersama Partai Demokrat Untuk Kelancaran Pilkada Serentak 2018

"Dengan adanya kejadian itu, maka ditunda," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Setyo menerangkan, selain memabawa logistik, pesawat Twin Otter Trigana Air PK-YRU rute Wamena–Keneyam tersebut pun membawa personel kepolisian yang akan bertugas melakukan pengamanan pilkada.

"Itu kan logistik yang dibawa dan personel yang mengamankan dan itu harus menempuh jalan terjal lagi," kata Setyo.

Baca: Fahri Hamzah Bantah Telah Menuduh Jokowi Menghimpun Fee Proyek

Polri meyakini pasca kejadian itu, kondisi keamanan di Papua tetap kondusif.

Sehingga penyelenggaran Pilkada Papua pada Rabu (27/6/2018) tetap berjalan lancar.

"Mudah-mudahan ini sekarang bisa kondusif dan besok sudah serentak bersama saudara kita seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada ada 171 daerah bisa bersama-sama,” harapnya.

Baca: Terpilih Lagi Jadi Presiden Turki, Jokowi Akan Telepon Erdogan

Polri masih melakukan pengejaran terhadap sekitar delapan pelaku penembakan.

Pengejaran dengan mengedepankan kehati-hatian mengingat pelaku penyerangan memegang senjata api.

"Kita harus hati-hati jangan sampai korban lagi, itu yang penting,” kata Setyo.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/26/distribusi-logistik-pilkada-papua-terhambat-akibat-insiden-penembakan-pesawat

Kasus Dugaan Pemukulan, Ronny Laporkan Anggota DPR Herman Hery ke MKD

Lap‎oran Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPR RI Herman Hery dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) . Herman dilaporkan oleh Ronny Yuniarto Kosasih karena dugaan pemukulan.

Kusa hukum Ronny, Febby Sagita mengatakan laporan tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti dalam 14 hari.‎ Pihaknya akan dipanggil untuk kemudian melengkapi bukti pelaporan.

Baca: Kebakaran Besar Melanda Tanah Tinggi Jakarta Pusat

"Tidak ada (foto pelaku), ya nanti mungkin itu CCTV yang mungkin akan dicari oleh polisi," kata Febby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menurut Febby pemukulan yang diduga dilakukan oleh Herman Hery masih berdasarkan pengamatan nomor plat kendaraan yang ada di lokasi kejadian. ‎Nomor kendaraan tersebut kemudian ditelusuri, sehingga mengarah kepada terduga pelaku pemukulan.

"Minimal saya tahu mobil ini apa. Ketika saya tahu, diriset dan bener kalau itu mukanya," katanya.

Febby mengatakan tidak ada muatan politis pihaknya melaporkan Herman Hery ke MKD. Pihaknya murni ingin mencari tahu dan meminta keadilan atas apa yang menimpa kliennya.

"Kalau kemudian ada yang memanfaatkan ini untuk menjadi ajang politik mereka tentunya itu diluar kami dan kita tidak ada ke arah itu," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/26/kasus-dugaan-pemukulan-ronny-laporkan-anggota-dpr-herman-hery-ke-mkd

Persiapan Hitung Cepat Litbang Kompas

Tim Litbang Kompas Korwil Surabaya melaksanakan persiapan akhir jelang pelaksanaan quick count atau hitung cepat suara di Pilkada JawaTimur27 Juni 2018. Puluhan pewawancara dan tenaga lapangan dikerahkan untuk menyukseskan hitung cepat pemilihan kepala daerah serentak ini.

Pimpinan proyek hitung cepat Litbang Kompas di Pilkada JawaTimur, Putri Rosaliana menyatakan telah disiapkan 81 orang untuk ditempatkan di 81 tempat pemungutan suara di wilayah Surabaya, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/26/persiapan-hitung-cepat-litbang-kompas

Soal Palestina, Uni Eropa Selaras dengan Sikap PKS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain membahas isu nasional, pertemuan negara-negara Uni Eropa dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyinggung isu kemerdekaan Palestina.

Uni Eropa setali tiga uang dengan PKS terkait kemerdekaan Palestina.

"PKS sebagai parpol yang berbasis Islam ya kami memiliki konsern yang sama," ujar Sohibul di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).

Ada kesamaan sikap, kata Sohibul, antara PKS dan Uni Eropa dimana isu kemerdekaan Palestina harus dijadikan agenda bersama.

"Sebagai partai politik yang berbasis Islam, PKS sampaikan tentang pentingnya isu itu," ungkap eks rektor Universitas Paramadina Jakarta itu.

Baca: Suriah Tuding Israel Jatuhkan Rudal di Dekat Bandara Damaskus

Dirinya pun tidak khawatir terkait keaman antar Uni Eropa terkait terdapat beberapa negara yang mendukung kebijakan Presiden Donald Trump soal pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.

"Saya kira kalau kita berbicara sebuah komunitas besar ketika kita melihat satu dua yang berbeda saya kira kita harus secara general. Tapi ini secara grup mayoritas mereka mendukung negara Palestina," ujar Sohibul.

Sohibul juga mengaanggap wajar jika beberapa negara sependapat dengan pendapat Presiden AS tersebut.

"Bahwa ada satu dua yang punya pandangan sama dengan AS ya wajar, tapi secara komunal kita mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Sohibul.

Hadir dalam dalam pertemuan tersebut Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen, Dubes Spanyol Jose Maria Matres Manso, Dubes Austria Helene Steinhausl, Dubes Polandia Beata Stoczynska, Dubes Romania Valeria Epure, Dubes Slovakia Michal Slivovic, Duta Besar Swedia Johanna Brismar Skoog.

Serta Dubes Portugal Rui Fernando Sucena Do Carmo, Dubes Belgia Patrick Herman, Charge d'Affaires Kedubes Perancis Charles-Henri Brosseau, First Secretary Kedubes Inggris Theresa O'Mahony dan First Secretary Kedubes Finlandia Tapani Kivela.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/26/soal-palestina-uni-eropa-selaras-dengan-sikap-pks

Sejumlah Menteri Hadiri Acara Open House Susi Pudjiastuti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan open house untuk merayakan Hari Lebaran atau Idul Fitri 1439 H di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V No.26, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Mengenakan pakaian berwarna putih serta rambut yang terikat, Susi tampak anggun saat menyapa para tamu yang hadir.

"Itu Bu Susi cantik, anggun pakai baju warna putih," ucap salah seorang tamu.

Baca: SBY dan AHY Sambut JK dan Istri di Rumah

Pada kesempatan yang sama, Susi juga menyempatkan waktu untuk menyapa para awak media yang menunggu nya.

"Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin", ucap Susi, ketika Tribunnews.com menyambangi kediamnya.

"Mohon maaf lahir dan batin juga Bu Susi," sambut para awak media.

Open House sendiri dilakukan mulai pukul 19.00 hingga 18.00 WIB.

Sejumlah pejabat negara juga tampak menghadiri open house Menteri Susi, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, turut hadir ketua KPK Agus Rahardjo, Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Sillahi, serta beberapa duta besar negara sebahat.

Usai bersalam-salam para tamu undang dapat langsung menyantap hidangan yang disuguhkan.

Para tamu undangan pun larut dalam suasana keakraban.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/sejumlah-menteri-hadiri-acara-open-house-susi-pudjiastuti

Wiranto Imbau Calon Kepala Daerah Siapkan Sikap Kesatria, Kalah Menang Hal Biasa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemungutan suara pada Pilkada serentak 2018 rencananya digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.

Sejumlah pemangku kebijakan pun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pejabat daerah menggunakan video conference yang difasilitasi Mabes Polri.

Menkopolhukam RI Wiranto pun memimpin rakor yang digelar secara tertutup dan menghadirkan sejumlah lembaga terkait.

Dalam konferensi pers yang dihelat siang tadi, ia menyebutkan apa saja yang disampaikan kepada para pejabat daerah terkait persiapan penyelenggaran pilkada serentak.

Baca: Jokowi Beberkan Alasannya Tandatangani Keppres Libur Nasional Saat Pilkada 27 Juni

Beberapa diantaranya terkait keamanan dan imbauam kepada partai politik (parpol).

Wiranto meminta agar para personel gabungan, baik TNI maupun Polri yang akan bertugas mengamankan jalannya pilkada, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.

Jika ada oknum yang mencoba untuk mengacaukan jalannya pemilihan, ia memerintahkan agar oknum tersebut ditindak tegas.

"Kepada aparat keamanan agar betul-betul waspada, tindak tegas pengacau pemilu," ujar Wiranto, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Selain itu, mewakili pemerintah pusat, ia meminta agar penyelenggara pilkada serentak mengimbau seluruh parpol agar tetap taat pada Undang-undang (UU) yang berlaku.

"Dan berikutnya, kita tadi beritahukan kepada teman daerah agar berikan ajakan kepada parpol untuk nggak melanggar UU yang udah ada," jelas Wiranto.

Selanjutnya, Wiranto juga mengingatkan agar siapapun yang kalah dalam kontestasi pilkada, harus berjiwa besar dan menyiapkan 'jiwa ksatria'.

Pasangan calon yang kalah harus bisa menerima karena menurutnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada berikutnya.

"Lalu kita imbau agar dari sekarang udah siapkan sikap-sikap ksatria, kalah menang istilah biasa, nggak perlu kecewa, nanti 5 tahun main lagi," tegas Wiranto.

Dalam rapat koordinasi pilkada 2018 yang dilanjutkan konferensi pers itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/wiranto-imbau-calon-kepala-daerah-siapkan-sikap-kesatria-kalah-menang-hal-biasa

Jokowi Sudah Tandatangani Keppres Libur Nasional Pilkada 2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Rabu 27 Juni 2018.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

"Baru saja saya tandatangani siang tadi," ujar Jokowi seusai meninjau Komplek Glora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Jokowi, penetapan libur nasional saat pencoblosan kepala daerah sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing.

"Untuk berikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa gunakan hak pilihnya," ucap Jokowi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/jokowi-sudah-tandatangani-keppres-libur-nasional-pilkada-2018

Alasan JK Katakan Pilkada 27 Juni Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perhelatan Pilkada serentak pada 27 Juni mendatang akan berlangsung biasa saja atau dengan kata lain aman.

"Ada beberapa alasan kenapa pilkada atau pemilu akan berjalan biasa saja," kata JK saat memaparkan Kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Politisi senior Partai Golkar memaparkan alasan terkait penilaiannya itu.

Pertama, Kalla mengatakan, mencairnya hubungan koalisi nasional dalam Pilkada, di mana tak ada koalisi nasional yang bercampur baur dalam Pilkada.

"Misalnya di provinsi ini Golkar bersama PDIP, atau di provinsi lain Golkar dengan Demokrat, jadi semua campur baur, tidak ada poros nasional. Tidak ada emosionalnya," ungkap Jusuf Kalla.

Kedua, penyelanggara Pilkada KPU kini memiliki aturan ketat dalam kampanye. Selama ini menurut JK, kampanye menjadi poin krusial terjadinya benturan antar pendukung.

"Tidak ada, hanya ada satu atau dua kali kampanye yang besar. Tidal ada arak-arakan, door to door, itu menyebabkan tidak terjadinya benturan, yang sejak jaman dulu terjadi benturan di tempat umum 1 kali, 2 kali. Memang masa kampanye panjang," tutur dia.

Selanjutnya, pengamanan Pilkada jauh lebih baik, polisi, tentara menjaga pemungutan suara bersih dan aman sejak awal pendaftaran.

"Keempat, masyarakat mendapatkan banyak informasi terkait Pilkada dari media sosial. Misalnya, banyak orang di pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca (cari tau), tidak hanya tau dari kiai saja, meski kiai itu penting," ujar JK.

Terakhir ujar JK, adalah partai politk yang ada kini tak se-ideologis partai dahulu.

Ia mengatakan dahulu ada partai islam, ada partai nasional, sekarang partai nasional suka lebih religius.

"Misalnya Nasdem dan PDIP lebih dulu bikin halalbihalal daripada PPP, atau buka puasa duluan. Jadi perbedaan partai agama partai nasional sangat tipis," kata Jusuf Kalla.

"Dikatakan partai religius tidak menampakkan poros-poros yang punya identitas kuat. Itu yang terjadi sehingga pilkada ini akan aman," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/25/alasan-jk-katakan-pilkada-27-juni-aman

Jumlah Kendaraan di Beberapa Ruas Tol Mulai Normal

Meski demikian warga diminta tetap mewaspadai potensi kepadatan kendaraan di Tol Cipularang. Arus balik lebaran di sejumlah ruas tol di Jawa Tengah dan Jawa Barat sudah kembali normal pada Minggu (24/6) pagi. Tidak ada lagi kepadatan kendaraan di ruas tol yang akan menuju ke Jakarta. Meski demikian Kakorlantas Polri mewaspadai Tol Cipularang yang berpotensi dipadati kendaraan dari Bandung menuju ke Jakarta.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/jumlah-kendaraan-di-beberapa-ruas-tol-mulai-normal

Jawaban Gibran Rakabuming saat Jokowi Diharap Gandeng Ahok Jadi Cawapres

TRIBUNNEWS.COM - Gibran Rakabuming menanggapi cuitan netizen yang berharap Joko Widodo menggandeng Ahok untuk menjadi cawapresnya di pemilu mendatang.

Hal tersebut disampaikan lewat akun Twitternya @Chilli_Pari, pada Senin (18/6/2018).

Berawal dari akun @McFatimah yang mengungkapkan harapannya agar Jokowi menggandeng Ahok sebagai cawapresnya.

@McFatimah: Semoga bapake Mas Kaesang gandeng Pak Ahok buat cawapres, amin.

SIMAK VIDEO DAN BERITA SELENGKAPNYA DI SINI >>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/jawaban-gibran-rakabuming-saat-jokowi-diharap-gandeng-ahok-jadi-cawapres

Mendagri Harus Jelaskan Alasan Mengangkat Iriawan ‎Sebagai PJ Gubernur Di Hadapan DPR

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai pengajuan hak angket DPR terkait pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat ( PJ) Gubernur Jawa Barat perlu dilakukan.

Hal itu agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat menjelaskan alasan pengangkatan Iriawan yang menuai polemik tersebut.‎

Baca: Iqbaal Ramadhan Prihatin Dengan Fakta Pendidikan Di Tanah Air

"Saya kira hak angket itu perlu lah. Bukan mendukung, tetapi pemerintah diberi kesempatan menjelaskan dan kami berdebat di sana. Supaya clear," kata Robert di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Ia mengatakan hingga saat ini Tjahjo belum menjelaskan secara rinci alasan dibalik pengangkatan Jenderal polisi bintang tiga tersebut sebagai PJ Gubernur.

Baca: Hasil Riset Terhadap Lima Provinsi Ditemukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada

Sampai saat ini Tjahjo hanya menjelaskan singkat di media massa mengenai alasannya tersebut.

"Sehingga ada forum formal untuk menjelaskannya," katanya.

‎Robert sendiri menilai pengangkatan Iriawan sebagai PJ Gubernur melanggar ketentuan.

Penunjukkan Iriawan telah melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) .

Baca: Ariana Grande Bantah Kabar Dirinya Sedang Hamil

"Dalam UU ASN, kekosongan jabatan daerah diisi oleh jabatan pimpinan tinggi madya. Apa jabatan tinggi madya? Dilihat dari UU ASN kelihatan ada sepuluh kualifikasi. Di antaranya sekjen dan lainnya itu adalah semua aparatur sipil," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/mendagri-harus-jelaskan-alasan-mengangkat-iriawan-sebagai-pj-gubernur-di-hadapan-dpr

Di Kontrakan Ini Sudah Dua Terduga Terorisme Diamankan Densus 88

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Rumah kontrakan di RT 06/RW 22, nomor 7A, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Depok ternyata memiliki catatan kelam terkait kasus terorisme.

Pada tahun 2010 ditempat yang sama terpidana kasus terorisme di Sukoharjo Echo Ibrahim digerebek anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Baca: Dituding SBY Tidak Netral, Gerindra: Sebaiknya Pimpinan BIN, Polri, dan TNI Introspeksi

Terbaru Densus 88, Sabtu (23/6/2018) sekira pukul 09.00 WIB mengamankan terduga teroris berinisial MM yang disebut-sebut bagian dari Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dilokasi yang sama.

"Udah dua kali kasus terorisme terjadi disini, saya juga sampe bingung," ujar Ketua RT 06/RW 22 Kelurahan Mekar Jaya, Depok, Endang Suhendar, saat ditemui Minggu (24/6/2018).

Baca: Buku dan Kitab Diamankan Densus 88 Dari Kediaman Terduga Teroris Di Cirebon

Saat Ibrahim digerebek Densus 88, Endang yang sudah menjabat RT pun tidak menyangka jika Ibrahim merupakan terduga teroris.

Sebab selama 7 tahun Ibrahim tinggal di kontrakan, ia berbaur dengan baik dengan tetangga sekitar.

"Tidak ada yang dicurigakan saat Ibrahim tinggal di sini, baik juga orangnya," ujar Endang.

Baca: BIN Beri Saran Kepada SBY Agar Melaporkan Lembaga Negara yang Tidak Netral Dalam Pilkada

Sedangkan saat terduga teroris MM diamankan, Endang mengaku sudah tidak kaget.

Sebab sebelum penggrebekan dirinya sudah diminta Densus 88 mengintai pergerakan MM.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/di-kontrakan-ini-sudah-dua-terduga-terorisme-diamankan-densus-88

Tanggapi Kasus Novel Baswedan, Andi Arief Mengaku Kawan-kawan Lamanya di Sekitar Kekuasaan 'Membisu'

(TribunWow.com/Tiffany Marantika Dewi)

TRIBUNNEWS.COM - Mantan staf khusus kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief memberikan komentar terkait kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Komentar tersebut diungkapkan Andi melalui akun Twitter @AndiArief__, Minggu (24/6/2018).

Menurut Andi, dalam kasus Novel Baswedan, kawan-kawan lamanya di sekitar kekuasaan membisu.

Kawan yang dimaksudkan Andi tersebut membisu karena membela kekuasaan.

"Bahkan dalam kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan, kawan2 lama saya di sekitar kekuasaan membisu hanya karena membela kekuasaan," tulis @AndiArief__.

Sebelum menuliskan tweet tersebut, Andi juga mengatakan bahwa demokrasi itu tidak penting.

Karena menurut Andi, yang lebih penting adalah berkuasa atau memiliki akses ke kekuasaan.

Itulah prinsip kawan-kawan Andi yang ia sebutkan dalam tweet yang sama dengan komentarnya terkait Novel Baswedan.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/tanggapi-kasus-novel-baswedan-andi-arief-mengaku-kawan-kawan-lamanya-di-sekitar-kekuasaan-membisu

Guntur Romli Pertanyakan Sikap SBY Terkait Penggeledahan Rumah Dinas Deddy Mizwar

(TribunWow.com/Woro Seto)

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PSI, Mohamad Guntur Romli menanggapi soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut rumah dinas Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar digeledah oleh Pj Gubernur Komjen M Iriawan.

Dilansir TribunWow.com, dari akun Twitter @GunRomli yang diposting Sabtu (23/6/2018), Guntur Romli menulis jika rumah dinas yang pernah ditempati Deddy Mizwar sudah dikembalikan kepada pemerintah provinsi (pemprov) sejak bulan Februari.

Guntur Romli menyayangkan sikap SBY yang menurutnya mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Komjen M Iriawan.

Guntur Romli menilai jika SBY sebaiknya berhenti main drama seperti sintreon politik.

"Rumdin Wagub Jabar Sudah Diserahkan Deddy Mizwar Sejak Februari terus kenapa @SBYudhoyono mempermasalahkan sampe jumpa pers segala? Jangan main drama terus, era sinetron politik sudah berlalu," tulis Guntur Romli.

Capture cuitan Guntur Romli (TWITTER)

Sebelumnya, SBY mengatakan rumah dinas Deddy Mizwar digeledah oleh Pj Gubernur Komjen M Iriawan.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/guntur-romli-pertanyakan-sikap-sby-terkait-penggeledahan-rumah-dinas-deddy-mizwar

Mayoritas Warga Jakarta Sudah Balik Mudik tapi Rina Baru Mau Pulang Kampung

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puncak arus balik para pemudik usai hari raya Idul Fitri 1439 H memang diperkirakan terjadi pada hari ini, Minggu (24/6/2018).

Kendati demikian, pantauan Tribunnews, masih ada saja calon penumpang yang hendak 'mudik' karena sengaja meminta wakti cuti pada nyaris dua pekan setelah lebaran.

Baca: Ferdinand Hutahaean Ingatkan KPU Jabar agar Netral: Kami Pantau Kalian 24 Jam

Seperti yang terlihat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rina (29) mengaku baru mau mudik menuju kampung halamannya pada hari ini karena sebelumnya masih memiliki urusan di Jakarta.

"Baru mau pulang sekarang, soalnya kemarin banyak kerjaan di sini, tapi nggak apa-apa kan udah diizinin kantor, keluarga juga nggak apa-apa," kata Rina, saat ditemui Tribunnews di lobby utama Stasiun Gambir.

Ia tampak tengah sibuk mengisi daya pada baterai ponsel pintarnya, gadis berkerudung itu mengaku tidak membawa banyak barang, hanya satu koper kecil saja yang berisi pakaian baru untuk diberikan kepada keluarganya di kampungnya di wilayah Jawa Tengah.

"Aku bawanya cuma koper kecil aja sih, ini juga isinya baju baru buat bapak, ibu dan saudara-saudaraku, baju aku ada di sana, yang baju baru ya yang aku pakai ini dan ada satu lagi di tas," jelas Rina.

Namun ia menyampaikan bahwa dirinya hanya akan menghabiskan waktu beberapa hari saja di kampung halamannya.

"Cuma tiga hari aja di sana karena di sini kan masih banyak kerjaan, nggak apa-apa lah yang penting kan ketemu sama keluarga di kampung," kata Rina sambil menyunggingjan senyumnya.

Hingga pukul 12.00 WIB, suasana di lobby utama Stasiun Gambir cukup ramai.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/24/mayoritas-warga-jakarta-sudah-balik-mudik-tapi-rina-baru-mau-pulang-kampung

Persebaya Gelar Latihan Pasca Libur Lebaran

Dalam latihan perdana ini pelatih fokus untuk mengembalikan kondisi fisik pasca libur lebaran. Empat pemain absen latihan tiga diantaranya harus bergabung dengan Timnas U-23. Pemain Persebaya Surabaya langsung digenjot latihan pasca libur lebaran. Dibawah arahan langsung Angel Alfredo Vera, Bajul Ijo fokus untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Hampir seluruh penggawa telah bergabung dalam latihan yang di gelar di Lapangan Mapolda Jawa Timur ini. Namun ada empat pemain yang absen latihan yaitu tiga pemain Irfan Jaya, Osvaldo Haay dan Nelsom Alom bergabung ke Timnas U-23 dan Ruben Sanadi yang masih ada urusan keluarga.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/23/persebaya-gelar-latihan-pasca-libur-lebaran

Politikus PKPI Sebut Penggalangan Dana oleh Prabowo Melanggar UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PKPI, Teddy Gusnaidi membeberkan jika penggalangan dana politik yang dilakukan oleh Prabowo merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus melanggar 3 Undang-undang.

Hal tersebut ia tuangkan dalam website pribadinya, www.teddygusnaidi.com, Sabtu (23/6/2018).

Teddy menilai yang dilakukan oleh Prabowo saat ini tidak bisa sefenomenal era Jokowi dan Ahok dimana rakyat berbondong-bondong menyumbangkan uang, tenaga, dan pikiran hingga Ahok meminta sumbangan dihentikan karena sudah berlebihan.

Hal ini lantaran image awal masyarakat dalam menilai Jokowi berbeda dengan penilaian terhadap Prabowo.

"Jokowi ketika muncul di percaturan nasional, backgroundnya sederhana dan memang beliau menyatakan tidak punya banyak uang sehingga masyarakat terpanggil untuk menyumbangkan dana, sedangkan Prabowo muncul di benak masyarakat dalam sosok yang perlente, elitis dan tidak anti mainstream. Orang akan bilang giliran bangkrut jadi sok idealis, karena isu Prabowo bangkrut sudah lama beredar", ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dirinya juga menyoroti tiga undang-undang yang mungkin akan dilanggar dengan adanya penggalangan dana tersebut.

Tiga undang-undang tersebut yakni; UU Partai Politik, UU Pilkada, dan UU Pemilu.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/23/politikus-pkpi-sebut-penggalangan-dana-oleh-prabowo-melanggar-uu-parpol-uu-pemilu-dan-uu-pilkada

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy

Laporan Puspen TNI, Letda Laut (KH) Dharma Hartono

TRIBUNNEWS.COM, LEBANON - Satuan Tugas (Satgas)  Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-J United Nations Interm Forces In Lebanon (UNIFIL) memberikan latihan Boarding atau latihan pemeriksaan kapal kepada Tim Visit Board Search Seizure (VBSS) Lebanese Armed Forces Navy (LAF Navy) dengan menggunakan  KRI Usman Harun-359 di laut Medierania, Jumat (22/6/2018).

Komandan KRI Usman Harun-359 yang sekaligus Komandan Satgas Maritime Task Force (MTF)  TNI XXVIII-J /UNIFIL  Kolonel Laut (P) Alan Dahlan, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa latihan pemeriksaan kapal dilaksanakan dengan skenario latihan  KRI Usman Harun-359 berperan sebagai kapal yang bernama MV Karimata berlayar menuju pelabuhan Beirut.

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy. (PUSPEN TNI/-)

Dalam latihan ini diawali dengan laporan dari Coastal Radar Station (CRS) L3-Beirut kepada Tim VBSS LAF Navy mengenai kapal MV Karimata yang menuju pelabuhan Beirut dengan tidak melewati koridor yang telah ditentukan oleh otoritas Lebanon dan tidak terdapat di dalam daftar kapal yang akan masuk ke Lebanon.

Berdasarkan keterangan tersebut tim CRS menindaklajuti hal tersebut dengan meminta MV Karimata untuk stop mesin dan mengirimkan tim VBSS LAFNavy dengan menggunakan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) milik LAF Navy untuk mendekati geladak kapal target dan kemudian 10 personil LAF Navy naik dengan tangga taktis dan berhasil on board di geladak heli KRI Usman Harun-359 yang diskenariokan sebagai kapal MV Karimata.

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy. (PUSPEN TNI/-)

Dalam aksinya Tim VBSS LAF Navy membagi dua tim yang bergerak secara terpisah menuju anjungan dan koridor utama kapal. Tim pertama tiba di anjungan melalui geladak torpedo dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Kapten dan empat kru kapal. Setelah diperiksa, empat kru kapal diamankan oleh tim kedua VBSS LAF Navy, sedangkan Kapten kapal dibawa masuk ke dalam anjungan oleh tim pertama untuk pengecekan berkas-berkas serta penggeledahan terhadap muatan kapal.

Selanjutnya tim VBSS LAF Navy menemukan bahwa berkas-berkas kapal cukup meragukan dan setelah dilaksanakan penggeledahan berulang kali,  tim VBSS LAF Navy menemukan barang terlarang yang dibawa oleh kapal tersebut sebagai tanda latihan berakhir.

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy. (PUSPEN TNI/-)

Usai Latihan, Komandan tim VBSS LAF Navy Lieutenant Ellie el Sayah memerintahkan seluruh anggotanya berkumpul di anjungan untuk melaksanakan debrief dari tim penilai yaitu Letda Laut (P) Damartama PAN, S.Tr.Han selaku Boarding Officer dari KRI Usman Harun-359. Tim penilai dari KRI Usman Harun-359 menyampaikan hasil secara singkat kegiatan yang telah dilaksanakan oleh personel tim VBSS LAF Navy dimulai dari penyampaian pre-boarding instruction terhadap kapal target, gerakan pengamanan visual mengelilingi kapal target dan penanganan terhadap kapten dan ABK kapal target.

Satgas MTF TNI Berikan Latihan Boarding Kepada Tim VBSS LAF Navy. (PUSPEN TNI/-)

Kolonel Laut (P) Alan Dahlan usai  kegiatan menyampaikan bahwa latihan pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan LAF Navy dalam melaksanakan pengamanan maritim yang merupakan salah satu tugas pokok MTF UNIFIL. Selain itu, juga untuk meningkatkan interoperability  CRS dengan tim VBSS LAF Navy terutama pengerahan pasukan menggunakan RHIB. (*)

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/23/satgas-mtf-tni-berikan-latihan-boarding-kepada-tim-vbss-laf-navy