Kemendag Diminta Kaji Ulang Izin Impor Gula

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri diminta segera mengusut dugaan bocornya gula rafinasi yang ternyata dijual di pasaran untuk konsumsi.

Sebelumnya Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menemukan gula rafinasi yang harusnya untuk industri ternyata merembes ke pasar konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ia mengatakan, merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula maka gula rafinasi tidak boleh diperdagangkan ke pasar. “Meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya gula rafinasi yang beredar di pasar tradisional, mengingat gula rafinasi seharusnya digunakan oleh industri,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Mantan ketua Komisi Hukum DPR yang punya nama panggilan Bamsoet itu mengatakan, Kementerian Perdagagan (Kemendag) harusnya menindak tegas produsen gula pemegang izin impor gula rafinasi dan perusahaan distribusi yang menjualnya ke pasar. Sebab, praktik kecurangan itu membuat harga gula lokal anjlok sehingga merugikan petani.

“Pimpinan DPR meminta Kemendag dan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan agar kasus beredarnya gula rafinasi di pasar tidak terjadi kembali,” tuturnya.

Bamsoet juga meminta Kemendag mengkaji ulang izin impor gula mentah sebanyak 111 ribu ton yang diperkirakan masuk pada bulan September 2018. “Sebaiknya rencana untuk melakukan impor gula dikaji ulang dengan memperhatikan stok yang ada saat ini dan pasokan dari petani dalam negeri,” harapnya.

Pemerintah lanjutnya, semestinya memperhatikan petani tebu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membeli gula hasil petani dalam negeri. Bamsoet menegaskan, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan Bulog. “Meminta Kemendag mendesak Perum Bulog untuk menyerap gula yang diproduksi oleh petani dalam negeri,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/31/kemendag-diminta-kaji-ulang-izin-impor-gula

Zulkifli Minta Bawaslu Konsisten Terapkan Larangan Mantan Napi Ikut Pileg

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsisten dalam menerapkan aturan larangan mantan narapidana korupsi ikut dalam Pemilu Legislatif 2019.

Sebelumnya Bawaslu kembali meloloskan dua Bakal Calon Legislatif dalam Pileg mendatang. Sehingga, total ada 5 Bacaleg yang telah diloloskan Bawaslu.

"Bawaslu harus konsisten dong kita sudah tanda tangan ya, Bawaslu datang ke tempat kita, tanda tangan pakta intergritas. Semua partai tandatangan pakta intergritas ya,"ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (31/8/2018).

Menurut Zulkifli partainya sudah mencoret Bacaleg yang pernah menjadi mantan Napi Korupsi. Partainya kata Zulkifli, serius dalam menjalankan aturan tersebut.

"Saya sudah teken langsung sama ketua Bawaslu. Pakta intergritas, ini-itu banyak sekali kita baca itu. Akhirnya kita tidak memasukan Caleg-caleg (mantan Napi) ya. Harus konsisten dong," katanya.

Zulkifli meminta Bawaslu konsisten menerapkan aturan larangan tersebut. Sehingga, segala keputusan yang dikeluarkan dapat dipercaya publik.

"Kalau enggak nanti tidak dipercaya publik," katanya.

Untuk diketahui dalam meloloskan Bacaleg mantan napi korupsi, Bawaslu merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sementara larangan mantan Napi ikut dalam Pileg diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun 5 Mantan Napi Korupsi yang lolos menjadi Bacaleg tersebut berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/31/zulkifli-minta-bawaslu-konsisten-terapkan-larangan-mantan-napi-ikut-pileg

Sarana Pembayaran Cicilan Pinjaman non-tunai TCASH untuk YCAB Ventures

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TCASH mendukung program YCAB Ventures memberikan pinjaman bagi Ibu-ibu pengusaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pinjaman tersebut disalurkan melalui akun TCASH dan dapat dicairkan dengan mudah melalui toko retail Alfamart, Indomaret, GraPARI, dan Konter Pembayaran Resmi Bang TCASH.

Sedangkan, pembayaran cicilan pinjaman juga dapat dilakukan melalui TCASH melalui kode akses UMB *800*9222#. Sebagai langkah awal, layanan ini dapat dilaksanakan di wilayah Rawa Belong, Jakarta Barat.

Muhammad Farhan, Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Foundation mengatakan, YCAB selalu berusaha untuk mengadopsi cara-cara inovatif dan inklusif untuk mempermudah kegiatan mitra usahanya.

"Karenanya kami percaya kolaborasi dengan TCASH ini merupakan salah satu kemudahan bagi ibu mitra usaha kami, dalam mendapatkan pinjaman dan melakukan pembayaran. Melihat kemudahannya, kami optimis layanan ini dapat bermanfaat bagi anggota komunitas YCAB," katanya, Rabu (29/8/2018).

Baca: TCASH Kini Bisa Dioperasikan di Semua Operator

Untuk memanfaatkan layanan pembayaran pinjaman menggunakan TCASH ini, mitra usaha YCAB Ventures cukup memastikan akun TCASH mereka telah diubah menjadi akun full service/premium.

Selain lebih mudah, aman, dan cepat, Ibu-ibu pengusaha mikro mitra usaha YCAB Ventures pun dapat memanfaatkan berbagai layanan TCASH, seperti pembayaran tagihan (listrik, PDAM, BPJS, telepon), pembelian pulsa/data, ataupun pembayaran di merchant favorit.

Tak hanya YCAB Ventures, TCASH pun menjalin kerja sama strategis dengan lembaga non-profit Indonesia Mengajar, untuk mendukung penggalangan donasi (Iuran Publik).

Hasil dari penggalangan donasi (Iuran Publik) akan digunakan untuk pembiayaan program Pengajar Muda dalam mengirimkan pemuda-pemudi terbaik yang siap untuk ditugaskan ke berbagai daerah di penjuru Indonesia.

Dukungan dapat disalurkan oleh pelanggan TCASH melalui fitur donasi digital dalam aplikasi TCASH Wallet, yang memudahkan pelanggan agar bisa menentukan sendiri nilai donasi sesuai preferensi.

Tak hanya itu, untuk mengajak lebih banyak pelanggan berdonasi, TCASH pun menyelenggarakan kampanye “Donasi #pakeTCASH - Indonesia Mengajar”, selama periode 29 Agustus-31 Oktober 2018 guna memaksimalkan pencapaian donasi digital untuk mendukung keberangkatan 48 pengajar muda angkatan ke-17 yang akan ditempatkan di enam kabupaten, yaitu Aceh Singkil, Natuna, Nunukan, Kepulauan Sula, Kepulauan Yapen, dan Pegunungan Bintang.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/30/sarana-pembayaran-cicilan-pinjaman-non-tunai-tcash-untuk-ycab-ventures

Jokowi dan Prabowo Berpelukan, Sujiwo Tejo: Hanifan Mengingatkan Sejatinya Kita Ini Satu

TRIBUNNEWS.COM - Budayawan Indonesia Sujiwo Tejo turut menanggapi terkait video yang memperlihatkan Prabowo dan Jokowi berpelukan bersama atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah peraih medali emas di ajang Asian Games 2018.

Hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter @sudjiwotedjo pada Kamis (30/8/2018).

Diberitakan sebelumnya, Hanifan Yudani Kusumah berhasil meraih medali emas usai mengalahkan pesilat asal Vietnam Thau Linh Nguyen, Rabu (29/8/2018).

Usai pertandingan, Hanifan diberi bendera Indonesia, kemudian dirinya langsung berlari menuju tribun VVIP dan menghampiri Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto untuk diberikan ucapan selamat.

Setelah itu, momen langka dan tak terduga terjadi.

SIMAK VIDEO DAN BERITA SELENGKAPNYA DI SINI >>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/30/jokowi-dan-prabowo-berpelukan-sujiwo-tejo-hanifan-mengingatkan-sejatinya-kita-ini-satu

Ketua DPP Golkar: Tudingan Eni Saragih Sepihak dan Tidak Benar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan Eni Maulani Saragih bahwa aliran dana korupsi, digunakan untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 2017.

Bantahan itu disampaikan Ace menanggapi tudingan Eni Maulani Saragih yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Riau.

"Tidak benar pernyataan saudara Eni M. Saragih tentang adanya dana yang dipergunakan untuk pembiayaan Munaslub 2017," kata Ace saat dikonfirmasi, Kamis (30/8/2018).

Dirinya mengaku telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ibnu Munzir sebagai Ketua SC.

"Keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni M. Saragih untuk pembiayaan Munaslub 2017 tersebut. Pernyataan Eni Saragih merupakan pernyataan yang sifatnya sepihak yang perlu pembuktian dan sama sekali tidak benar," kata Ace.

Selanjutnya Ace juga menegaskan ucapan Eni Saragih bahwa ada aliran dana untuk keperluan SC dan digunakan untuk katering dan sewa hotel sebagaimana pengakuannya.

"Perlu kami tegaskan bahwa pembagian tugas kepanitiaan Munaslub, untuk penyediaan katering atau makanan peserta itu ditangani oleh Panitia OC bukan SC. Tugas SC itu mengarahkan dan menyiapkan materi Sidang, bukan menyiapkan katering dan sewa hotel," katanya.

Menurutnya Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, berkomitmen untuk terus mewujudkan Golkar Bersih.

"Karena itu, setiap sumber pembiayaan Partai berasal dari sumber-sumber keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masuk ke rekening resmi Partai Golkar," kata Ace.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

Hal itu dikatakan Eni seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Karena saya petugas partai, ya pasti semua itu, saya ada perintah ketua umum," ujar Eni sebelum menaiki mobil tahanan.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/30/ketua-dpp-golkar-tudingan-eni-saragih-sepihak-dan-tidak-benar

Presiden Jokowi dan Presiden Geingob Sepakat Kerjasama Bidang Infrastruktur hingga Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan ‎Presiden Namibia, Hage Gottried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor, menghasilkan berbagai kerjasama di sektor infrastruktur hingga maritim.

Presiden Jokowi menjelaskan, kedua negara membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama bilateral‎, yang pertama di bidang infrastruktur dengan membangun perumahan rakyat di Namibia.

"Saya mendorong partisipasi BUMN Indonesia, PT Wika (Wijaya Karya) dalam pembangunan infrastruktur di Namibia, khususnya perumahan rakyat 2 ribu unit," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (30/8/2018).

Menurut Jokowi, pembangunan rumah di Namibia bisa lebih banyak lagi dan diharapkan Presiden Geingob dapat mendukungnya agar kesepakatan bisnis tersebut segera ditandatangani oleh Indonesia dan Afrika Infrastruktur Dialog yang akan dilaksanakan pada Agustus 2019 di Bali.

‎"Kemudian di bidang perdagangan, saya telah mendorong peningkatan perdagangan melalui pembuatan target dan roadmap yang jelas, saya juga mengusulkan penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara," ujar Jokowi.

‎"Saya juga mendorong kerjasama di bidang industri strategis dan saya senang delegasi Namibia akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung, besok," kata Jokowi.

‎Kesepakatan kerjasama lainnya, kata Jokowi, juga di bidang maritim dan perikanan dengan mengajak pemerintahan Namibia memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

"Kerjasama ‎tersebut telah disepakati dengan penandatanganan MoU terkait perikanan dan kelautan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/30/presiden-jokowi-dan-presiden-geingob-sepakat-kerjasama-bidang-infrastruktur-hingga-maritim

Polda Metro Jaya Siap Bantu Penyelidikan Kasus Nur Mahmudi Ismail di Depok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski kasus yang menjerat mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, melibatkan nilai korupsi yang cukup tinggi hingga Rp 10 miliar, namun perkara ini bakal tetap ditangani oleh Polres Metro Kota Depok.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan. Namun Adi memastikan Polda Metro Jaya tetap akan membantu Polres Metro Depok dalam penanganan kasus ini.

"Saya pembina teknisnya. Saya akan support (Polres Metro Kota) Depok untuk menyelesaikan kasusnya," ujar Adi di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (29/8/2018).

Adi menegaskan bahwa segala penanganan kasus ini ditangani oleh Polres Metro Kota Depok. Namun sebagai pembina teknis, Adi menegaskan siap memberikan bantuan apabila dibutuhkan.

"Jadi gini, yang punya data (Polres Metro Kota) Depok, Depok mengawali penanganan kasus. Dia tahu dan dia sudah menjelaskan kepada kita. Kita lihat penjelasan Depok luar biasa kontruksinya bagus. Maka, kita support Depok," jelas Adi.

Sebelumnya, polisi menetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Status tersangka ternyata telah disandang Nur Mahmudi sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Penetapan status tersangka Nur Mahmudi ini dilakukan setelah gelar perkara setelah ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Bukan hanya Nur Mahmudi, penetapan tersangka juga dilakukan kepada mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto.

Dari hasil penyidikan, Argo mengatakan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp 10,7 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/29/polda-metro-jaya-siap-bantu-penyelidikan-kasus-nur-mahmudi-ismail-di-depok

Akhir Pekan Ini, Jokowi Ke Lombok Tinjau Pembangunan Rumah Warga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Presiden Joko Widodo pada akhir pekan ini, berencana kembali meninjau‎ penanganan gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jokowi mengatakan, ‎pemerintah menginginkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Lombok berlangsung dengan cepat .

Khusus perbaikan infrastruktur terdampak gempa, kata Jokowi, telah diberikan target selama enam bulan agar dapat menyelesaikan perbaikan dan pembangunan.

"Kemudian pembagian bantuan ke masyarakat secepat-cepatnya terus diberikan, sehingga selain memberikan dampak ekonomi menjadi hidup kembali, masyarakat juga semangat membangun kembali rumahnya," ucap Jokowi dalam keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut Jokowi, ‎pembangunan rumah bagi para korban terdampak gempa akan dilakukan dengan menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang telah teruji tahan gempa.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berencana datang kembali ke Lombok untuk memulai sekaligus mendampingi rekonstruksi rumah-rumah milik warga.

"Ada pendampingan. Nanti saya ke sana insyaallah Sabtu atau Minggu mengecek mulainya rekonstruksi rumah-rumah," ujarnya.

Diketahui, Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018 mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB telah ditandatangani Presiden pada 23 Agustus 2018.

Dengan amanat itu, sebanyak 19 menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah mengemban tugas dalam upaya pemulihan NTB pascagempa.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/29/akhir-pekan-ini-jokowi-ke-lombok-tinjau-pembangunan-rumah-warga

560 Orang Meninggal akibat Gempa Lombok, 1.469 Luka-luka, 396.032 Lainnya Mengungsi

TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Hingga Rabu (29/8/2018),  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 560 orang meninggal dunia akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 1.469 orang luka-luka, dan 396.032 orang mengungsi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kerusakan fisik meliputi 83.392 unit rumah rusak, dan 3.540 unit fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak.

"Distribusi bantuan untuk pengungsi terus disalurkan hingga saat ini. Masa transisi darurat ke pemulihan ditetapkan Gubernur NTB selama 180 hari yaitu 26 Agustus 2018 hingga 26 Februari 2019," kata Sutopo dalam rilisnya.

Baca: Pembunuh Munir Akhirnya Bebas Setelah Jalani Pidana 14 Tahun, Berikut Perjalanan Kasus Pollycarpus

Menurut Sutopo, pemerintah pusat terus mendampingi Pemda NTB dan kabupaten/kota terdampak gempa bumi.

Kebutuhan mendesak saat ini untuk korban gempa d Lombok dan Sumbawa adalah tenda, terpal, logistik permakanan, khususnya makanan siap saji, air bersih, MCK, sanitasi, layanan kesehatan, trauma healing, selimut, tikar, seragam anak-anak sekolah dan peralatan sekolah, kebutuhan bayi dan balita, kebutuhan wanita, peralatan dapur untuk memasak, dan lainnya.
 

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/29/560-orang-meninggal-akibat-gempa-lombok-1469-luka-luka-396032-lainnya-mengungsi

Khawatir Gempa Susulan Pengungsi Bertahan di Tenda

Hingga saat ini ribuan pengungsi masih bertahan di sejumlah tenda. Mereka memilih untuk tidak pulang karena khawatir adanya gempa susulan. Meski bantuan telah digelontorkan warga mengaku masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti tenda yang layak selimut dan sarana MCK. Selengkapnya kita simak liputan jurnalis KompasTV Kyka Madona dan juru kamera Donny Ardianto dari lapangan Islamic Center Mataram.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/khawatir-gempa-susulan-pengungsi-bertahan-di-tenda

Tahun Baru Islam 2018 - 1 Muharram Jatuh Hari Apa? Berikut Amalan yang Dapat Dilakukan

TRIBUNNEWS.COM - Setelah Idul Adha 2018 berlalu, kini umat muslim akan menyambut Tahun Baru Islam 2018.

Lalu kapan 1 Muharram 1440 H sebagai tanda Tahun Baru Islam 2018 ?

Baca: Jonatan Christie Raih Emas Asian Games 2018, Ternyata Pernah Dapat Raket Estafet Taufik Hidayat?

Berdasarkan kalender Masehi saat ini, 1 Muharram 1440 H sebagai tanda Tahun Baru Islam 2018 jatuh pada Selasa, 11 September 2018.

Kurang lebih 2 minggu lagi umat muslim akan merayakan bergantian tahun baru.

Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang juga dimuliakan dan lumbung meraih pahala.

Simak halaman selanjutnya--------->>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/tahun-baru-islam-2018-1-muharram-jatuh-hari-apa-berikut-amalan-yang-dapat-dilakukan

Polisi Dalami Keterkaitan Penembak Polantas di Cirebon dengan JAD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto masih mendalami dugaan keterkaitan penembak dua anggota Polantas di Kabupaten Cirebon dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Diketahui, dua anggota Polantas bernama Aiptu Widi dan Ipda Dodon terluka akibat ditembak orang tak dikenal di Tol Palikanci di dekat Gerbang Tol Mertapada, tepatnya di KM 224.

"(Keterkaitan dengan JAD) Itu masih kita dalami. Tim gabungan sudah bekerja. Kita tunggu saja semoga cepat terungkap," ujar Agung, di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (28/8/2018).

Adapun, ia mengatakan tim gabungan yang bekerja tersebut terdiri dari para anggota Polres Cirebon, Polda Jawa Barat serta Mabes Polri.

Hingga saat ini, pihaknya telah meminta keterangan dari empat orang saksi soal insiden yang merenggut nyawa dari Ipda Dodon tersebut.

"Sudah ada 4 orang saksi," kata Agung.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan dugaan itu berdasarkan orang tua dua pelaku tersebut pernah terlibat dengan JAD. Kasus orang dua pelaku dulu ditangani oleh Densus 88 Antiteror.

"Saya belum bisa memastikan, tapi kemungkinan besar itu kelompok JAD. Karena orang tua yang bersangkutan, yang menjadi target ini, pernah ditangani Densus, kelompok JAD di Cirebon," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/polisi-dalami-keterkaitan-penembak-polantas-di-cirebon-dengan-jad

Soal Tagar 2019GantiPresiden, Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie Minta Ferdinand Tak Bersedih

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Jimly Asshidiqie tampak menanggapi postingan Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai tagar #2019GantiPresiden.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @JimlyAs yang diunggah pada Selasa (28/8/2018).

Awalnya, Ferdinand Hutahaean mengaku bersedih mendengar penyataan Jimly yang dianggapnya turut bermain opini terkait polemik #2019GantiPresiden.

Dalam cuitannya, Ferdinand Hutahaean turut mentautkan berita yang memuat pernyataan Jimly yang mengatakan jika gerakan ganti presiden itu menyebar kebencian kepada Jokowi.

@LawanPoLitikJW: Sedih mendengar seorang Prof bidang Hukum sprt ini.

Mestinya Prof @JimlyAs menjelaskan pelanggaran hukum atas tagar #2019GantiPresiden , UU mana dan pasal berapa serta sanksinya apa.

Bukan malah ikut bermain opini dgn membangun persepsi tanpa dasar yg jelas thd tagar itu.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/soal-tagar-2019gantipresiden-mantan-ketua-mk-jimly-asshidiqie-minta-ferdinand-tak-bersedih

Relawan Juara Pasang Target 20 Juta Suara untuk Duet Jokowi Maruf Amin

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Relawan Jokowi-KH Maruf Amin Suara Hati Rakyat (Juara) pasang target. 20 juta suara dipastikan akan dicapai untuk memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. 

Pada Senin (27/8/2018) malam, Relawan Juara menggelar Silaturahim Kebangsaan Koordinator Nasional Relawan Juara di Pondok Pesantren Abdurahhman Wahid Sokotunggal, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kegiatan itu digelar atas inisiatif Pembina Relawan Juara Nuril Arifin Husein yang kerap disapa Gus Nuril. Dalam kesempatan itu, Gus Nuril mengungkapkan silaturahmi kebangsaan menjadi penting di tengah adanya upaya memecah belah bangsa. Upaya merusak persatuan ia mengingatkan yang dilakukan kelompok radikal yang 'bersembunyi' dalam politik.

“Saya sengaja mengundang saudara-saudara yang tergabung dalam Relawan Juara, melakukan silaturahmi kebangsaan. Mengingat kondisi kebangsaan kita sudah sangat memprihatinkan. Dan Kebetulan, saya adalah salah satu Pembina Relawan Juara ini,” Gus Nuril menjelaskan.

Ditegaskan, dirinya tak segan-segan untuk melakukan gerakan menghalau jika keadaan memaksa dan sudah tidak dapat dikendalikan. Dan memastikan kemenangan untuk pasangan Jokowi-Maruf Amin. “Kita targetkan 20 juta suara untuk kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” ia memastikan.

Terkait aksi #2019GantiPresiden, Gus Nuril meminta seluruh anggota Relawan Juara untuk menahan diri. Para relawan jangan terpancing, tetapi jika kondisinya sudah mengarah ke perpecahan antarsesama anak bangsa, para Relawan Juara akan turun tangan untuk mencegahnya.

Dalam kesempatan itu, Sekertaris Jenderal Relawan Juara, Troy Pomalingo menambahkan, silaturahmi kebangsaan yang digelar Relawan Juara ini adalah yang pertama. Dijelaskan, organisasi ini baru berdiri pada 8 Agustus 2018 lalu, sehari sebelum Jokowi mengumumkan nama KH Maruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.

“Ini silaturahmi pertama dari Relawan Juara. Nama ‘Juara’ ini, entah kebetulan, atau memang pertanda kemenangan, yang diberikan oleh Dewan Pembina Juara, Effendi Asnawi, sehari sebelum Pak Jokowi mengumumkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres,” ujarnya.

Relawan Juara lanjutnya, akan bekerja mengawal suara Jokowi-Maruf di semua tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019. “Relawan Juara akan fokus mengawal suara Jokowi-KH Maruf Amin di semua TPS di Indonesia. Kami dibekali aplikasi saksi hasil rancangan Sarwoto Atmosutarno, mantan Direktur Utama PT Telkomsel, yang juga sebagai Dewan Penasihat Relawan Juara,” ia menjelaskan.

Menyemangati semangat kerja Relawan Juara di lapangan nanti, lanjutnya lagi,penyanyi terkenal Deddy Dhukun yang juga salah Presidium Koordinator Nasional Juara, menciptakan lagu dengan judul “Jokowi Suara Hati Rakyat” dan akan dirilis di bawah bendera Nagaswara, pimpinan Rahayu Kertawiguna, yang juga Penasihat Relawan Juara.

Ketua Presidium bidang Perencanaan Relawan Juara, Hendrik Karosekali untuk menunjang kinerja sudah disiapkan tiga posko pemenangan. Diantaranya terletak di Cakung, kawasan Jalan Hayam Wuruk, dan Menteng sebagai pusat kendali operasi.

10.000 anggota satuan tugas (satgas) Relawan Juara dipastikan sudah bergabung dengan Patriot Garuda Nusantara,dilatih langsung oleh Gus Nuril.

Ketua Koordinator Daerah (Korda) Relawan Juara Sulawesi Selatan, Taty Patturusi memastikan, jaringan Relawan Juara sampai tingkat RT akan segera terbentuk. “Kami, di Sulawesi Selatan, akan membentuk jaringan hingga tingkat RT demi kemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/relawan-juara-pasang-target-20-juta-suara-untuk-duet-jokowi-maruf-amin

MA Benarkan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan Dijemput KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara.

Juru Bicara MA, Suhadi membenarkan KPK menjemput beberapa hakim dan panitera. Mereka diantaranya Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Merauke dan Meri Purba, serta panitera ‎Oloan Sirait dan Elfandi.

"Saya dengar mereka dibawa dijemput oleh KPK, dari kantornya dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Sumatera Utara)," kata Suhadi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/8/2018).

Suhadi belum mengetahui secara pasti kasus yang melibatkan para pejabat di lingkungan pengadilan itu sampai berurusan dengan KPK.

Dia menduga lantaran terdapat hakim ad hoc yang ikut diamankan, OTT yang dilakukan KPK itu terkait perkara tindak pidana korupsi yang tengah disidang.

"Belum ada kejelasannya kasus mana," katanya.

Masih menurut Suhadi, berdasarkan laporan dari petugas pengadilan, tim penindakan KPK mendatangi PN Medan sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah itu, para hakim tersebut dan panitera dibawa ke ruangan untuk pemeriksaan awal.

Selanjutnya tim KPK membawa hakim dan panitera itu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Informasi yang dihimpun, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo sempat menangani perkara yang menjerat Bupati nonaktif Batubara OK Arya Zulkarnain saat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan kasusnya ditangani KPK.‎

Namun, belum bisa dipastikan apakah OTT yang dilakukan KPK terkait dengan perkara dugaan suap OK Arya yang dipegang oleh Wahyu Prasetyo selaku majelis hakim. OK Arya telah divonis pada akhir April 2018 lalu.

OK Arya, dijatuhi vonis 5 tahun enam bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 5,9 miliar karena terbukti menerima suap Rp 8,035 miliar dari rekanan Pemkab Batubara terkait sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Kasus lainnya, teranyar Wakil Ketua Pengadilan Negeri PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo juga baru saja memvonis Meliana selama 18 bulan bui terkait kasus Tanjung Balai.‎ Tidak terima, Meliana resmi mengajukan banding.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/28/ma-benarkan-ketua-dan-wakil-ketua-pn-medan-dijemput-kpk

Beredar Isu Jadi Timses Jokowi, Najwa Shihab Diminta Mundur Jadi Jurnalis oleh Sudjiwo Tedjo

TRIBUNNEWS.COM - Budayawan dan sastrawan Sudjiwo Tedjo meminta Najwa Shihab mundur sebagai wartawan.

Bukan tanpa alasan, pendapat Sudjiwo Tedjo itu ia sampaikan setelah beredar kabar soal nama Najwa Shihab yang disebut-sebut calon kandidat Tim Sukses (Timses) Presiden Joko Widodo.

Hal itu ia ungkapkan melalui cuitan di akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Senin (27/8/2018).

Sudjiwo Tedjo menanggapi pemberitaan salah satu portal media online yang menyebut bahwa Najwa Shihab sebagai kandidat ketua timses Jokowi.

Meski dalam berita tersebut, nama Ketua Panitia Asian Games 2018, Erick Thohir juga disebutkan, namun Sudjiwo Tedjo tampaknya hanya fokus pada Najwa saja.

Menurutnya, jika berita itu benar maka program Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab harus tutup sampai Pilpres 2019 selesai.

Selain itu, Najwa yang berprofesi presenter televisi juga harus mundur dari pekerjaannya jika benar menjadi timses.

BACA ARTIKEL SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/27/beredar-isu-jadi-timses-jokowi-najwa-shihab-diminta-mundur-jadi-jurnalis-oleh-sudjiwo-tedjo

Erupsi Gunung Dukono, Bandara Gamar Malamo Ditutup Hingga Besok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bandar Udara Gamar Malamo di Desa Dukolamo, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara ditutup hingga Selasa (28/82018) siang.

Penutupan Bandara Gamar Malamo mulai pukul 13.35 Waktu Indonesia Timur (WIT) Senin (27/8) siang, karena terdampak abu vulkanik dari Gunung Dukono. Keputusan penutupan tersebut berdasarkan Notam C9196/18.

"Bandar Udara Gamar Malamo di Galela ditutup dari 27 Agustus 2018 pukul 13.35 WIT sampai dengan estimasi 28 Agustus 2018 pukul 11.00 WIT, karena terdampak abu vulkanik dari Gunung Dukono," ujar Humas Ditjen Perhubungan Udara, Sindu Rahayu kepada Tribunnews.com, Senin (27/8/2018).

Kondisi terakhir Gunung Malamo hingga 26 Agustus 2018 berasap kawah bertekanan lemah teramati dengan intensitas tebal dan tinggi 200-300 meter di atas puncak kawah.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/27/erupsi-gunung-dukono-bandara-gamar-malamo-ditutup-hingga-besok

Jenguk Korban Bencana Gempa Lombok, Zulkifli Hasan Dengar Aspirasi Warga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkilfli Hasan menemui dan melihat langsung proses perawatan pasien korban gempa di tenda rawat inap RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (27/8/2018).

Zulkilfli sempat berdialog dengan beberapa pasien, salah satunya Hj Salamah, warga Desa Dopang, Lombok Barat.

"Selain rumahnya roboh, ibu ini juga patah tangan ketika sedang menolong anaknya,” kata Zulkilfli yang didampingi Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono,Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, dan Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti.

Hadir pula Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, Ketua DPP PAN Dedi Gumilar alias Miing dan Wasekjen PAN Yasmin Mumtaz.

Kedatangannya ke Lombok, Zulkifli mengaku ingin melihat sekaligus ingin membantu langsung korban.

"Kita ingin dengar apa aspirasi rakyat dan penanganan apa yang perlu cepat dilakukan,” kata Zulkilfli.

Menurut Ketua MPR, hal yang paling penting untuk ditangani adalah rasa trauma masyarakat.

“Mereka trauma dirawat di ruangan rumah sakit meskipun Dinas PU di sini menyatakan ruangan rumah sakit masih layak digunakan. Siang hari warga pulang, tapi trauma tidur di rumah di malam hari," ujarnya.

Untuk sementara, seluruh layanan kesehatan di RSUD Mataram dipindahkan ke tenda-tenda yang didirikan di halaman rumah sakit, termasuk ruangan operasi.

"Untuk ruangan operasi, kami mendapat bantuan enam kontainer dari Pemrov Jawa Timur. Kontainer itu yang disulap menjadi ruang operasi," kata Wali Kota Ahyar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/27/jenguk-korban-bencana-gempa-lombok-zulkifli-hasan-dengar-aspirasi-warga

Tamrin Tomagola dan Zara Zettira Tanggapi soal Najwa Shihab yang Masuk Bursa Ketua Timses Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Nama jurnalis Najwa Shihab masuk dalam bursa ketua tim sukses pemenangangan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.

Hal tersebut turut ditanggapi Guru Besar Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Tomagola dan politikus partai Demokrat, Zara Zettira.

Menurut Tamrin, jika Najwa Shihab menjadi ketua timses Jokowi maka ia harus melepaskan independensi dari seorang jurnalis.

Padahal, menurut Tamrin, Najwa telah banyak mencerahi publik dengan membongkar sisi gelap elit politik yang terlibat korupsi.

"Akankah Najwa Shihab melepaskan independensi journalism investigatif nya yg telah banyak mencerahi publik dengan membongkar sisi2 gelap elit politik yg korup ?

Long road tests the horse !" tulis Tamrin melalui Twitter @Tamrintomagola, Minggu (26/8/2018).

Sementara itu, hal berbeda dilontarkan Zara Zettira yang mendukung Najwa Shihab jadi tim ketua pemenangan.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/27/tamrin-tomagola-dan-zara-zettira-tanggapi-soal-najwa-shihab-yang-masuk-bursa-ketua-timses-jokowi

Viral Video Pengendara Ngotot Minta Surat Tugas Razia Ternyata Tak Punya SIM, Polisi Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah video yang menunjukkan pengendara sepeda motor ngotot meminta polisi menunjukkan surat tugas razia viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Facebook Krisna Wahyudi pada Sabtu (25/8/2018) kemarin.

Hingga Minggu (26/8/2018) pukul 16.00 WIB, video tersebut sudah dilihat lebih dari 320 ribu kali dan dibagikan lebih dari 5.300 kali.

Dalam video itu, polisi mulanya memberhentikan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor. Polisi meminta pengendara itu menunjukkan STNK dan SIM-nya.

BACA DAN TONTON VIDEO SELENGKAPNYA DI SINI >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/26/viral-video-pengendara-ngotot-minta-surat-tugas-razia-ternyata-tak-punya-sim-polisi-beri-tanggapan

Unggah Video Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Fadli Zon: Polisi Pasung Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah sebuah video saat polisi berusaha membubarkan aksi Deklarasi '2019 Ganti Presiden' di Surabaya, Minggu (26/8/2018).

Dalam video yang diunggah Fadli di akun Twitternya @fadlizon, tampak beberapa demonstran beradu mulut dengan polisi.

"Masyarakat mana yang terganggu? Saya juga masyarakat Surabaya, saya juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi," ujar seorang wanita berkerudung bunga-bunga yang merupakan seorang relawan #2019GantiPresiden.

Polisi pun memberikan peringatan pada para pendemo untuk membubarkan aksi mereka.

"Atas nama undang-undang, kegiatan bapak atau ibu tidak dapat dilaksanakan. Silakan, kami persilakan kepada bapak ibu untuk meninggalkan tempat," ujar seorang polwan dengan pengeras suara.

Sementara itu, sang wanita tersebut tetap menolak bubar dari lokasi demo dengan meneriakkan beberapa pasal.

Namun teriakannya juga dilawan oleh seorang petugas polisi yang membalasnya dengan menyebutkan beberapa pasal mengenai kegiatan demo yang tidak mendapat persetujuan.

BACA SELENGKAPNYA >>>>>>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/26/unggah-video-deklarasi-2019-ganti-presiden-di-surabaya-fadli-zon-polisi-pasung-demokrasi

Garuda Tanam 5 Ribu Bibit Pohon di Kawasan Danau Toba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Maskapai Garuda Indonesia melalui program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) melakukan penanaman 5 ribu bibit pohon atau reforestasi di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, Sabtu (25/8/2018).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Sipitu, Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan perbatasan langsung wilayah perairan Danau Toba.

Baca: Sukses Jojo dan Anthony Ginting Membuat Tunggal Putra Pecah Telur

Penanaman bibit pohon alpukat, sirsak, sukun, nangka, jambu biji, kulit manis, hingga mahoni tersebut dilakukan guna mendukung upaya konservasi daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba.

Direktur Umum dan SDM Garuda Indonesia, Sari Suharso mengungkapkan reforestasi DTA tersebut diharapkan mampu menyehatkan kualitas debit air di kawasan perairan Danau Toba.

Hal tersebut menurutnya penting guna mendukung upaya peningkatan potensi wisata Danau Toba sebagai wisata unggulan nasional melalui komitmen konservasi ekosistem perairan di wilayah Danau Toba.

Baca: Anthony Ginting Jujur-jujuran Soal Kemenangan atas Peraih Medali Emas Olimpiade 2016

"Pemilihan lokasi bagi program CSR dan PKBL Garuda Indonesia ini tidak terlepas dari potensi yang dimiliki dan ditetapkannya Danau Toba sebagai kawasan pariwisata unggulan," kata Sari Suharso dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (26/8/2018).

Lanjut dia, sejak 2007 hingga 2018, Garuda Indonesia telah melaksanakan penanaman sedikitnya 312.983 pohon yang tersebar di berbagai daerah di seluruh nusantara.

"Dengan komitmen reforestasi yang kami laksanakan di wilayah perairan Danau Toba ini, kami harapkan hingga kedepannya Garuda Indonesia dapat terus memaksimalkan komitmen reforestasi lahan konservasi nasional di wilayah-wilayah lainnya,”katanya.

Baca: Ingin Menjaga Hafalan Alquran, Pemuda 19 Tahun Nikahi Wanita 43 Tahun, Videonya Viral

Sari mengatakan sebagai maskapai nasional yang memiliki jalur penerbangan ke Silangit, Garuda Indonesia tergerak untuk turut serta melestarikan alam melalui pelaksanaan program bina lingkungan di wilayah Silangit sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA) Bina Lingkungan tahun 2018.

"Kami berharap, program ini mendapatkan sambutan yang baik dan selanjutnya dapat menyejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan tentunya membantu pengembangan sektor pariwisata yang menjadi program andalan pemerintah baik dalam lingkup kabupaten, propinsi, maupun secara nasional," jelas Sari.

Selain reforetasi, dalam kesempatan yang sama Garuda Indonesia pun turut melaksanakan program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga medis yang didatangkan secara khusus.

Pada kesempatan tersebut Garuda Indonesia juga memberikan bantuan berupa fasilitas rumah baca di SDN 173417 yang nantinya juga akan dijadikan pusat edukasi dan fasilitas umum masyarakat setempat untuk memperluas wawasan melalui koleksi buku yang disediakan di rumah baca tersebut.

Fasilitas rumah baca tersebut akan menjadi fasilitas rumah masyarakat baca pertama yang didirikan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang juga akan menjangkau lebih dari 19 Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Pollung.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/26/garuda-tanam-5-ribu-bibit-pohon-di-kawasan-danau-toba

Sastra Indonesia Berduka, Penulis Ternama Hamsad Rangkuti Meninggal Dunia

TRIBUNNEWS.COM- Sastrawan kondang Tanah Air, Hamsad Rangkuti, meninggal dunia.

Dikabarkan ia meninggal pada hari ini, Minggu, 26 Agustus.

Hamsad meninggal pada usia 75 tahun.

Ungkapan duka cita pun mengalir untuk penulis yang memiliki nama lahir Hasyim Rangkuti ini.

antauan TribunSolo.com, di akun Instagram, sejumlah komunitas sastra hingga penerbitan menyampaikan ungkapan bela sungkawa.

"Turut berduka cita atas meninggalnya sastrawan #HamsadRangkuti (1943-2018).

"Scripta manent, verba volant." (Yang tertulis abadi, yang terucap berlalu bersama angin," tulis akun @warungarsip.

Baca halaman selanjutnya >>>>>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/26/sastra-indonesia-berduka-penulis-ternama-hamsad-rangkuti-meninggal-dunia

Neno Warisman Diadang Massa saat Hendak Aksi 2019GantiPresiden di Pekanbaru, Ini Fakta-faktanya

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Kedatangan Neno Warisman di Pekanbaru ternyata tidak mulus.

Neno Warisman sempat tertahan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru karena masyarakat mengadangnya dan tidak dibolehkan keluar.

Neno meradang. Kedatangannya ke Pekanbaru guna menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden Minggu (25/5/2018).

Berikut adalah sejumlah kejadian terkait kedatangan Neno Warisman:

1. Pengacara Neno Warisman Ribut Diamankan Polisi

Pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, diamankan petugas kepolisian di lokasi massa yang memblokade gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.

Pantauan Kompas.com, sebelum diamankan petugas, Mursal terlihat ribut dengan salah satu petugas kepolisian.

Nyaris terjadi perkelahian. Beruntung cepat dilarai petugas lainnya.

Dari informasi yang dihimpun, keributan dipicu karena Mursal dianggap provokator karena ingin mendatangkan massa ke lokasi penghadangan Neno Warisman.

Selengkapnya Baca di Sini

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/25/neno-warisman-diadang-massa-saat-hendak-aksi-2019gantipresiden-di-pekanbaru-ini-fakta-faktanya

BPBD Terus Distribusikan Bantuan ke Titik Pengungsian

BPBD terus mendistribusikan bantuan untuk para korban gempa di Lombok, sementara itu perubahan status penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi pemulihan juga merubah sistem pemberian bantuan dari BPBD, Sabtu (25/8). Hingga kini BPBD Lombok Timur mendata ada 28 ribu jiwa lebih yang terdampak gempa Lombok. BPBD hingga kini terus mengupayakan seluruh titik pengungsian mendapat distribusi bantuan. Namun karena banyaknya titik pengungsian juga dinilai menjadi faktor distribusi bantuan belum merata.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/25/bpbd-terus-distribusikan-bantuan-ke-titik-pengungsian

Prabowo Dituding Menculik saat Jadi Danjen Kopassus, Gerindra Ungkap Fakta Sebenarnya

TRIBUNNEWS.COM -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu dikaitkan dengan Isu terkait kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) saat menjabat menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Prabowo dituding sebagai dalang penculikan sejumlah aktivis 98.

Tudingan itu pun kembali menyerangnya jelang pilpres 2019.

Salah satunya muncul dari akun netizen @djun_bang, Rabu (22/8/2018).

Netizen tersebut mengunggah foto beberapa orang dengan warna monokrom atau hitam putih.

"Ini korban Penculikan Sang Bowo," tulis netizen @djun_bang.

SIMAK VIDEO DAN BERITA SELENGKAPNYA DI SINI >>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/25/prabowo-dituding-menculik-saat-jadi-danjen-kopassus-gerindra-ungkap-fakta-sebenarnya

Tanggapi Pernyataan Ariel Heryanto, Sudjiwo Tedjo: Di Sini Krisis Berat, Warga Saling Tikam

TRIBUNNEWS.COM - Budayawan Sudjiwo Tedjo turut memberikan tanggapan atas pernyataan akademisi, Ariel Heryanto.

Tanggapan itu diberikan Sudjiwo Tedjo melalui Twitter miliknya, @sudjiwotedjo, Jumat (24/8/2018).

Mulanya, Ariel Heryanto melalui Twitter @Ariel_heryanto menuliskan keadaan politik pemerintahan di Australia.

Krisis politik yang dialami Australia mengakibatkan para petinggi saling tikam, namun masyarakatnya tidak turut andil.

Menurut Ariel, hal ini dikarenakan masyarakat telah jemu dengan para petinggi politik mereka.

BACA SELENGKAPNYA >>> 

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/25/tanggapi-pernyataan-ariel-heryanto-sudjiwo-tedjo-di-sini-krisis-berat-warga-saling-tikam

Diduga Menerima Janji dari Pengusaha, KPK Tetapkan Idrus Marham Sebagai Tersangka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka Idrus Marham, Jumat (24/8/2018).

Pengumuman tersangka diumumkan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Basaria mengatakan penetapan tersangka kepada Idrus merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (13/7/2018) di kediaman Idrus Marham.

Baca: Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Terpilihnya Agus Gumiwang sebagai Pengganti Idrus Marham

Selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan ditetapkan dua tersangka yaitu Eni Maulani saragi (EMS) anggota komisi VII DPR RI dan Johannes Budisutrisno Kotjo pihak swasta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

"Dalam proses penyidikan KPK, ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan menetapkan satu tersangka yaitu IM (Idrus Marham). Sehingga dalam kasus ini ada tiga tersangka yang diproses KPK," kata Basaria.

Baca: Ace Hasan Apresiasi Sikap Idrus Marham Mundur dari Jabatan Menteri Sosial dan Kepengurusan Golkar

‎Basaria melanjutkan Idrus Marham diduga bersama-sama dengan tersangka Eni telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno, pemegang Saham BNR (Blackgold Natural Resources Limited) terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

Sebagai pemenuhan salah satu hak tersangka, lanjut Basaria, penyidik telah mengirimkan pemberitahuan tersangka pada Idrus Marham, Kamis (23/8/2018).

Baca: Kahar Muzakir Gantikan Posisi Idrus Marham di DPP Golkar

Atas perbuatannva, Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) kel KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/diduga-menerima-janji-dari-pengusaha-kpk-tetapkan-idrus-marham-sebagai-tersangka

CPNS 2018 - Berikut Daftar Pertanyaan Paling Sering Ditanyakan Calon Pelamar dan Jawaban BKN

TRIBUNNEWS.COM - Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 memang belum diketahui pasti kapan akan dibuka.

Walaupun demikian, antusiasme calon pelamar untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup tinggi.

Secara aktif, mereka mengikuti segala bentuk update yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Twitter resmi @BKNgoid.

Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti penerimaan CPNS gelombang ketiga ini, membuat mereka aktif pula untuk bertanya.

Banyaknya pertanyaan yang terus diajukan pada BKN membuat badan ini memutuskan untuk merangkum pertanyaan tersebut ke dalam daftar Frequently Asked Question (FAQ).

Beberapa pertanyaan yang diajukan pun tak jauh berbeda dengan yang diajukan ketika CPNS 2017.

Apa saja pertanyaannya?

Berikut TribunStyle.com rangkum dari akun resmi sscn.bkn.go.id, beberapa pertanyaan penting CPNS 2017 yang bisa jadi akan ditemui saat melakukan pendaftaran penerimaan CPNS 2018.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/cpns-2018-berikut-daftar-pertanyaan-paling-sering-ditanyakan-calon-pelamar-jawaban-bkn

Laporan Haji - Kompas Siang 24 Agustus 2018

Pemerintah Indonesia menyediakan ratusan bus selama 24 jam untuk melayani jemaah haji reguler Indonesia. Berita lainnya, saat ini jemaah haji

Jumat, 24 Agustus 2018 15:50 WIB

Pemerintah Indonesia menyediakan ratusan bus selama 24 jam untuk melayani jemaah haji reguler Indonesia. Berita lainnya, saat ini jemaah haji indonesia telah menjalani prosesi ibadah haji.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/laporan-haji-kompas-siang-24-agustus-2018

Uang Gratifikasi Zumi Zola Disebut Dipakai Istri Belanja Online, Begini Gaya Hidup Sherrin Tharia

TRIBUNNEWS.COM -- Nama istri Zumi Zola, Sherrin Tharia disebut-sebut ikut mencicipi uang hasil gratifikasi Zumi Zola.

Zumi Zola diketahui beberapa kali memberikan uang kepada sang istri melalui Asrul Pandapotan Sihotang.

Uang tersebut digunakan membayar belanja online Sherrin Tharia.

"Asrul Pandapotan Sihotang pada tanggal 27 September 2017, 4 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 membayar belanja online Sherrin Teria dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BCA atas nama Wilina Chandra yakni masing-masing sejumlah Rp 19.700.000 Rp 12.550.000, Rp 4.000.000," jelas dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilansir Tribunnews.com.

Selain itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola juga pernah memberikan uang sejumlah Rp 20 juta untuk tim media yang diterima oleh Sherrin Tharia.

Tak hanya sang istri, ibunda Zumi Zola Harmina Djohar pun rupanya ikut mencicipi uang gratifikasi tersebut.

Baca selengkapnya disini =====>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/uang-gratifikasi-zumi-zola-disebut-dipakai-istri-belanja-online-begini-gaya-hidup-sherrin-tharia

Ketua KPK Akui Kecolongan Soal Status Tersangka Idrus Marham

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo angkat bicara soal pengakuan Idrus Marham yang menjadi tersangka atas kasus suap proyek PLTU Riau.

Ditemui awak media usai pelantikan 15 pejabat struktural KPK, Jumat (24/8/2018) sore, Agus ‎mengaku kedahuluan soal status tersangka Menteri Sosial Idrus Marham.‎

Menurut Agus seharusnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang berencana mengumumkan langsung status hukum dari Idrus Marham.

Namun sayangnya Idrus sudah lebih dulu bersuara mulai dari penetapan tersangka hingga menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).‎

"Jadi gini, yang itu kami sebenarnya kedahuluan, jadi nanti sebenarnya Bu Basaria yang akan konpers," ujar Agus.

Karena belum diumumkan secara resmi, Agus masih belum mau terus terang mengenai status hukum mantan sekretaris jenderal Partai Golkar itu.
‎
Dia meminta baiknya awak media menunggu konferensi pers yang rencananya bakal digelar hari ini. ‎Dalam konferensi pers itu, Agus berjanji akan menjelaskan alasan penetapan tersangka sekaligus pasal yang menjerat Idrus.

"S‎aya hanya mengklarifikasi akan ada konpers tersendiri. ‎Kalau saya jelaskan, nanti malah mendahulukan pengumuman. Biarkan nanti yang mengumumkan mengenai status Pak Idrus Marham. Biar nanti pengumuman saja," ungkap Agus.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/ketua-kpk-akui-kecolongan-soal-status-tersangka-idrus-marham

Gantikan Idrus Marham, Ini Rekam Jejak Agus Gumiwang, Menteri Sosial yang Akan Dilantik Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Agus Gumiwang Kartasasmita akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan posisi Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, pada Jumat (24/8/2018) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Januari 1969 lalu adalah anak dari Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita dengan Yultin Harlotina.

Ketua DPP Golkar itu dikaruniai tiga orang anak dari pernikahannya dengan Loemongga H. Salomons.

Pada Pilpres 2014 lalu, Agus Gumiwang pernah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.

Agus bersama sejumlah kader muda Golkar mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa di pemilihan presiden 2014.

"Ya, saya dicopot dari Komisi I, atas perintah ARB karena secara terbuka mendukung Jokowi-JK," kata Agus ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (26/5/2014).

Bahkan Agus Gumiwang, pernah mengalami pemecatan dari DPP Partai Golkar.

Menurut dia, kalau proses pemecatan yang dilakukan DPP benar tentunya tidak masalah.

"Yang ingin kami pertanyakan adalah proses keluarnya surat pernyataan ini. Seperti misalnya ada surat peringatan dulu," ujar Agus dalam keterangan pers di Senopati Suites Apartment, Jalan Senopati Raya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2014) malam.

Dia mengakui belum pernah mendapat surat peringatan dan teguran apapun dari DPP Partai Golkar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/gantikan-idrus-marham-ini-rekam-jejak-agus-gumiwang-menteri-sosial-yang-akan-dilantik-jokowi

Ditanya Mundur dari Mensos, Idrus: Kalau Iya Kenapa, Kalau Enggak Kenapa?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Idrus Marham terlihat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018) siang.

Dalam agenda Istana Kepresidenan hari ini, tidak dijadwalkan adanya pertemuan antara Jokowi dengan Idrus Marham.

Setelah pertemuan, terpantau Idrus keluar kompleks istana Kepresidenan ditemani Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada pukul 11.20 WIB.

Awak media pun mencecar mantan Sekjen Golkar itu terkait kabar mundurnya dirinya dari kursi Menteri Sosial.

"Ya, kalau iya kenapa? kalau enggak kenapa?" jawabnya sembari tertawa kepada awak media.

Tak puas dengan jawaban Idrus, awak media kembali mempertanyakan maksud pertemuannya dengan Jokowi untuk menyampaikan pengunduran dirinya.

"Ya nanti saya jelaskan semua. Bagaimana, ini kan tadi laporan, ke presiden," katanya.

"Ada kabar Anda mau mengundurkan diri hari ini?" timpal wartawan kembali bertanya.

"Siapa yang bilang? ini saya mau ke kantor kementerian sosial nih," jawab Idrus.

"Jadi belum?" tanya wartawan kembali kepadanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/ditanya-mundur-dari-mensos-idrus-kalau-iya-kenapa-kalau-enggak-kenapa

Agus Gumiwang Dikabarkan akan Gantikan Idrus Marham Jadi Menteri Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menggantikan posisi Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Nama Agus Gumiwang tersebut Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan Tribunnews.com, Jumat (24/8/2018) dari berbagai sumber.

Sebelumnya, Idrus Marham dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendadak bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kompleks istana Kepresidenan sebelum salat Jumat.

Idrus Marham mengembalikan kursi Menteri Sosial kepada Presiden Jokowi.

Menurut sumber Tribunnews.com, jabatan yang ditinggalkan mantan Sekjen Golkar itu akan diisi Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang.

Baca: Asian Games 2018 Belum Usai, Pebulu Tangkis Asal Thailand Tiba-tiba Pamit

Bahkan dikabarkan, Presiden Jokowi akan melantik anak Ginandjar Kartasasmita itu pada Sore nanti.

Hingga berita ini diturunkan Tribunnews.com masih berusaha mengklarifikasi informasi yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait termasuk Golkar dan Istana Kepresidenan.

Idrus Akui Mundur

Hari Jumat (24/8/2018), Idrus Marham resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/24/agus-gumiwang-dikabarkan-akan-gantikan-idrus-marham-jadi-menteri-sosial

KPK Geledah Apartemen Milik Model Steffy Burase Terkait Kasus Korupsi Gubernur Aceh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga titik di Jakarta terkait dengan kasus korupsi Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, Kamis (23/8/2018) .

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, membeberkan sejumlah tempat yang digeledah penydik KPK.

Lokasi pertama di apartemen milik model Steffy Burase di Setiabudi Residence, Jakarta Selatan.

Baca: Selain Djoko Santoso, Nama AHY dan Gatot Nurmantyo Masuk Bursa Calon Ketua Tim Pemenangan Prabowo

“Kedua KPK menggeledah salah satu kerabat Steffy bernama Farah di Jalan Pengadegan Timur Raya Nomor 23, Jakarta Selatan,” kata Febri dalam keterangannya.

KPK juga dikabarkan menggeledah kediaman kuasa hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bernama Sayuti Abubakar.

Febri menegaskan bahwa proses penggeledahan masih berlangsung hingga sore hari.

Baca: Sidang Lanjutan Kasus BLBI, Syafruddin Tumenggung Mengaku Ditunjuk Megawati Jadi Kepala BPPN

"Kami juga sampaikan agar pihak-pihak terkait dalam penggeledahan kooperatif terhadap proses hukum,” kata Febri.

Sebelumnya Steffy berulang kali diperiksa KPK karena diduga mengetahui aliran uang yang ditujukan kepada Irwandi Yusuf.

Bahkan Steffy yang merupakan staf ahli kegiatan Aceh Marathon 2018 diperiksa selama kurang lebih 11 jam pada 1 Agustus 2018.

Baca: Jokowi Masih Optimis Indonesia Masuk 10 Besar Perolehan Medali di Asian Games 2018

Irwandi Yusuf diduga terlibat dalam dugaan suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

KPK menduga Bupati Bener Meriah, Ahmadi memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepada Irwandi sebagai bagian dari fee Rp 1,5 miliar dalam proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari DOKA tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/kpk-geledah-apartemen-milik-model-steffy-burase-terkait-kasus-korupsi-gubernur-aceh

Istri dan Ibunda Zumi Zola Ikut Menikmati Uang Gratifikasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Uang gratifikasi yang diterimanya Zumi Zola sebagian mengalir kepada anggota keluarga.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap beberapa kali Zumi Zola memberikan uang gratifikasi kepada ibunya, Harmina Djohar dan istrinya, Sherin Teria.

Pemberian tersebut dilakukan melalui orang kepercayaan Zumi Zola, Asrul Pandapotan Sihotang.

Baca: Sejumlah Pengusaha Setor Uang Miliaran Rupiah kepada Zumi Zola, Ini Rinciannya

"Asrul Pandapotan Sihotang pada bulan September 2017 dan bulan Oktober 2017 di Pondok Labu, Jakarta Selatan atas permintaan terdakwa memberikan uang kepada Harmina Djohar (ibunda terdakwa) melalui orang kepercayaannya yang bernama Adi yakni sejumlah Rp 200 juta dan Rp 100 juta," ungkap jaksa penuntut KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Selain kepada ibunya, Zumi Zola juga beberapa kali memberikan uang kepada istrinya melalui Asrul Pandapotan Sihotang.

Baca: Zumi Zola Gunakan Uang Gratifikasi untuk Beli Mainan Marvel dari Singapura

Uang tersebut digunakan membayar belanja online Sherin.

"Asrul Pandapotan Sihotang pada tanggal 27 September 2017, 4 Oktober 2017, 18 Oktober 2017 membayar belanja online Sherin Teria dengan cara setor tunai ke Rekening Bank BCA atas nama Wilina Chandra yakni masing-masing sejumlah Rp 19.700.000 Rp12.550.000, Rp 4.000.000," jelas jaksa.

Baca: Jalani Sidang Perdana, Zumi Zola Tidak Ditemani Pihak Keluarga

Selain itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola juga pernah memberikan uang sejumlah Rp 20 juta untuk tim media yang diterima Sherin.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/istri-dan-ibunda-zumi-zola-ikut-menikmati-uang-gratifikasi

Terlibat Pungli SIM, Kapolres Kediri AKBP ER Akan Dijerat UU Tipikor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan Kapolres Kediri AKBP ER akan dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Iya akan kita lakukan dan terapkan seperti itu (pengenaan UU Tipikor). Ini sudah berkali-kali diingatkan," ujar Arief, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018).

Arief mengaku kaget karena pungutan liar (pungli) kembali terjadi di Korps Bhayangkara usai sudah lama 'hilang'.

Padahal, saat dirinya menjadi kapolres, tidak pernah terbesit untuk melakukan tindakan tak terpuji tersebut.

"Kami semua pernah jadi kapolres, kami tidak pernah melakukan itu kok. Waktu Pak Wakaba (Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar) jadi kapolres sudah tidak ada (pungli), makanya ini kami kaget kok ada lagi," ceritanya.

Ia pun menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan pungli. Terutama apabila jajarannya merupakan pelakunya.

Mantan Asisten SDM Kapolri ini juga telah memerintahkan jajaran Subdit Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) untuk menyelidiki kemungkinan adanya pungli.

"Saya juga sudah perintahkan kepada jajaran tipikor di seluruh polda karena ini berkaitan dengan citra kepolisian yang sudah dibangun oleh Pak Kapolri," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Kediri AKBP ER diketahui telah menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri terkait pungutan liar (pungli) di Satpas Polres Kediri.

Penangkapan Kapolres Kediri AKBP ER ini berawal dengan OTT, dimana ditemukan pungli di Satpas Polres Kediri, Sabtu (18/8).

Diketahui, ada penarikan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sementara biaya penarikannya beragam, mulai Rp 500 ribu hingga Rp 650 ribu.

Dari hasil tersebut, setiap hari uang Rp 300 ribu disetorkan kepada pegawai ASN berinisial AN. Lalu, uang tersebut dikumpulkan AN kepada oknum personel Polres Kediri berinisial Bripka IK. Selanjutnya, Bripka IK mengumpulkan uang dan diduga didistribusikan setiap minggunya ke kapolres sebesar Rp 40-50 juta.

Tak hanya kepada kapolres, uang itu diduga disetorkan kepada kasat lantas Rp 10-15 juta. Lalu, untuk Baur SIM dan KRI, mereka diduga memperoleh setoran mulai Rp 2-3 juta setiap minggunya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/terlibat-pungli-sim-kapolres-kediri-akbp-er-akan-dijerat-uu-tipikor

Zumi Zola Gunakan Uang Gratifikasi untuk Beli Mainan Marvel dari Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa aliran dana kepada terdakwa Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola, terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana kasus dugaan gratifikasi dan suap Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Uang yang diterima Zumi Zola ternyata digunakan olehnya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Uang tersebut diterima dirinya dari beberapa orang kepercayaannya.

Baca: Hendardi Sebut Kasus Meiliana Serupa dengan Pola Kasus Ahok

"Bahwa uang yang diterima terdakwa melalui Dody Irawan, Asrul Pandapotan Sihotang, maupun Arfan keseluruhan mencapai jumlah Rp 6.838.000.000, USD 177,300 dan SGD100.000 tersebut, kemudian digunakan untuk kepentingan terdakwa maupun keluarga terdakwa," ujar jaksa penuntut KPK membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Bahkan di dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola membeli beberapa action figure atau mainan menggunakan uang gratifikasi.

Mainan tersebut dibeli Zumi dari Singapura.

Baca: Kerja Keras dan Kompak, Modal Utama Beto dkk Hadapi Uni Emirat Arab

"Asrul Pandapotan Sihotang pada bulan Oktober 2017 membayar Action Figure seharga Rp 52.000.000 yang dipesan terdakwa pada tahun 2016 dengan cara ditransfer ke penjualnya di Singapura," ungkap Jaksa.

Zumi Zola tidak hanya sekali membeli mainan dengan menggunakan uang gratifikasi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/zumi-zola-gunakan-uang-gratifikasi-untuk-beli-mainan-marvel-dari-singapura

Wasekjen PPP Tegaskan Pemanggilan Romahurmuziy Tidak Ada Kaitan dengan Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad 'Romy' Romahurmuziy memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/8/2018).

Ia hadir pada pukul 13.05 WIB dan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka oejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersebut tidal ada kaitannya dengan partai.

KPK hanya meminta keterangan kepada Romy, terkait nama kader yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"(Pemeriksaan) tidak ada kaitan (dengan partai), karena Ketum PPP dimintai keterangan terkait status di kepengurusan terhadap nama-nama kader PPP yang diduga terlibat dalam kasus dana perimbangan," ujar Baidowi, dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.

Ia juga menegaskan, barang bukti uang yang ditemukan di rumah seorang kader pun tidak berkaitan dengan PPP.

"Ditemukannya barbuk di salah satu rumah pengurus PPP, tidak ada kaitan dengan partai," tegas Baidowi.

Anggota DPR RI itu pun kembali menekankan, kader PPP tersebut memposisikan diri sebagai pengusaha saat membahas proyek anggaran itu.

Bukan menggunakan posisi sebagai seorang kader partai.

"Karena pengurus PPP yang dimaksud, atas dasar (profesinya) sebagai pengusaha, bukan sebagai pengurus PPP, saat membahas proyek anggaran, tidak ada kaitan dengan PPP," kata Baidowi.

Hingga saat ini, Romy pun masih dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa pihaknya kini tengah mendalami apakah Romy memiliki peran dalam kasus tersebut.

Hal itu karena KPK telah menemukan uang senilai Rp 1,4 miliar dalam pecahan dollar Singapura serta menyita dokumen lainnya sat melakukan penggeledahan terhadap rumah seorang pengurus PPP di kawasan Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

"Ya check and balance, dia menjelaskan apa kaitannya, nanti kami lihat sejauh apa kaitannya dia berperan di situ, KPK tidak pernah memanggil kalau dia tidak relevan dengan yang kami lagi dalami," kata Saut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/wasekjen-ppp-tegaskan-pemanggilan-romahurmuziy-tidak-ada-kaitan-dengan-partai

Hendardi Sebut Kasus Meiliana Serupa dengan Pola Kasus Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, menyoroti vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang diberikan hakim Penadilan Negeri Medan kepada Meiliana.

Meiliana divonis karena melontarkan pendapatnya tentang volume suara adzan.

Hendardi mengatakan vonis tersebut merupakan bentuk peradilan sesat karena memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.

"Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan," kata Hendardi dalam keterangan yang diterima tribunnews.com, Kamis (23/8/2018).

Baca: Calon Kepala Desa di Tasikmalaya Gelapkan Tiga Unit Mobil Sewaan untuk Bayar Utang Kampanye

Lanjut dia, proses hukum terhadap Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Menurutnya proses hukum yang dijalani Meiliana menggambarkan lemahnya institusi peradilan atas tekanan massa kelompok intoleran.

"Kinerja ini pula menggambarkan bahwa intoleransi, cara pikir dan cara kerja diskriminatif melekat dalam institus-institusi peradilan di Indonesia. Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tetapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara," katanya.

Baca: Seorang Gadis Batalkan Pernikahannya Akibat Tunangannya Menonton Film Dewasa

Menurut dia, perkembangbiakan intoleransi di Tanah Air terjadi sejak 2004 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dan membiarkan aspirasi intoleransi itu hingga 10 tahun masa kepemimpinannya berakhir.

Sementara, selama hampir 4 tahun masa kerjanya, Joko Widodo juga nyaris tidak mengambil tindakan nyata mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

"Alih-alih mengambil tindakan nyata menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, Jokowi sebatas membubarkan organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia, lebih karena alasan keberadaannya yang mengancam secara politik, tetapi tidak genuine untuk membela kebebasan beragama atau berkeyakinan," ungkapnya.

Baca: Donald Trump Ungkapkan Keinginannya Kembali Bertemu Kim Jong Un

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/23/hendardi-sebut-kasus-meiliana-serupa-dengan-pola-kasus-ahok