Polda Metro Jaya memeriksa anggota Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari. Sebelumnya, Hasyim dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong, yaitu mengatakan KPU akan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah didapat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Putusan itu terkait dengan lolosnya PKPI sebagai peserta pemilu.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/31/polisi-periksa-anggota-kpu-hasyim-asyari-soal-laporan-pkpiThursday, May 31, 2018
Kata Fadli Zon, Prabowo dan Amien Rais Akan Bertemu Saat Umroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjalankan ibadah umrah bersama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
"Insya Allah Pak Prabowo umrah tanggal 1 (Juni), mungkin akan ketemu (Amien Rais) di sana," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Ia menampik keduanya bakal membahas terkait konsolidasi politik selama menjalankan umroh.
Ia mengatakan Amien dan Prabowo murni menunaikan ibadah.
Baca: Politisi PDI-P: Masa Presiden Jokowi Harus Sowan ke Amien Rais?
Saat ditanya apakah ada perwakilan PKS yang ikut umrah bersama keduanya, Fadli menjawab bisa jadi bakal ada kader partai tersebut yang ikut beribadah umrah.
"Ya pokoknya nanti ketemu di sana, yang datangnya kebetulan sama nanti buka puasa bareng, ibadah bareng. Saya kira nanti kawan PKS juga ada," lanjut Fadli.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Sebut Prabowo dan Amien Rais Bakal Umrah Bersama"
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Anggota Polisi Diamankan Propam, Diduga Terpapar Ideologi Terorisme
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membenarkan bahwa ada seorang anggota Polri di Jambi yang diamankan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena ia diduga terpapar ideologi terorisme.
"Dia diduga mulai agak terkena ideologi terorisme. Dia bersimpati ke sana," ujar Tito ketika dijumpai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Baca: Jengkel, Mahfud MD: Orang Ini Kurang Ajar, Terungkap Ini Isi Meme yang Dikirim Oleh Kader Parpol Itu
Tito tidak menjelaskan rinci siapa anggota Polri itu dan di mana tepatnya ia bertugas.
Tito juga tidak menjelaskan bagaimana bisa anggota Polri di Jambi itu terpapar ideologi terorisme.
Namun, Tito memastikan, saat ini Propam Polri sedang mengasesmen anggota Polri tersebut.
Propam ingin memastikan tingkat paparan ideologi terorisme pada yang bersangkutan.
"Tapi yang jelas, sekarang ini saya perintahkan Propam untuk memeriksa dia. Apakah dia ini adalah bagian dari jaringan, atau sekadar simpati, atau sekadar main-main," ujar Tito.
Baca: Aktor Temmy Rahadi Rayakan Ulang Tahun Pernikahan ke-3, Netizen Lihat Ada yang Berbeda pada Istrinya
"Saya akan ambil tindakan yang sangat tegas kalau misalnya dia melakukan unsur pidana. Saya akan pidanakan. Tapi kalau hanya melanggar kode etik, kami akan kenakan sanksi kode etik. Intinya kalau ada pelanggaran, apa pun pelanggarannya, dikenai sanksi," kata dia.
Informasi yang dihimpun Kompas.com, anggota Polri di Jambi itu diamankan Propam Polri Senin, 29 Mei 2018 lalu.
Anggota Polri disebut-sebut bertugas di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi.
Simak video di atas.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Anut Ideologi Terorisme, Seorang Polisi di Jambi Diamankan Propam"
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/31/anggota-polisi-diamankan-propam-diduga-terpapar-ideologi-terorismeSetelah Diprotes PAN-PKS, Gimana Kelanjutan Sekber Gerindra?
Bagaimana kelanjutan sekretariat bersama Gerindra, setelah dipotes PAN dan PKS? Syarat apa yang diajukan PAN dan PKS sebelum bergabung di sekretariat bersama itu?
Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, serta Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/31/setelah-diprotes-pan-pks-gimana-kelanjutan-sekber-gerindraWednesday, May 30, 2018
Ali Mochtar Ngabalin Ingatkan Amien Rais Untuk Menjaga Lisan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta mantan Ketua MPR, Amien Rais tidak bertindak seperti Allah.
Ali menanggapi pernyataan Amien Rais yang menunjuk foto Presiden RI Joko Widodo seraya mengatakan dalam pidatonya, bahwa Jokowi akan dilengserkan Allah SWT pada 2019.
Baca: Cegah Penularan HIV/AIDS, Kementerian PPPA Sosialisasi Di Panti Asuhan
"Jangan Anda bertindak seperti Allah kemudian menurunkan takdir berbuat semau mu. Jangan, jangan, jangan. Jaga lisanmu sebagai tokoh," ujar Ngabalin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Ngabalin menerangkan, keputusan Allah adalah hal yang gaib.
Tidak ada manusia yang bisa menentukan hal gaib seperti yang maha kuasa.
Baca: PNS Kota Kendari Pakai Istilah Kol Kalender Untuk Samarkan Istilah Uang
"Man jadda wa jadda, siapa berusaha dia dapat. Nanti Allah yang merubah nasib suatu kaum kalau kaum mau berubah," kata Ngabalin.
Ngabalin mengimbau agar Amien Rais sebagai tokoh, sebagai generasi, sebagai guru bangsa, bertutur kata dengan baik.
Baca: Jambret Handphone Ditangkap Setelah Korbannya Tarik Motor Pelaku Hingga Jatuh
Sehingga, ucap Ngabalin, Amien Rais bisa menempatkan suatu etika dan moral dalam berpolitik untuk diberikan pendidikan ke generasi yang akan datang.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/ali-mochtar-ngabalin-ingatkan-amien-rais-untuk-menjaga-lisanRI Ajak Anggota ILO Tingkatkan Dialog Sosial di Era Digital Ekonomi
Di hadapan negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization/ILO), Delegasi Indonesia mengajak anggota ILO untuk meningkatkan dialog sosial yang konstruktif dan produktif, serta tripartisme di era digital ekonomi.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan dialog sosial adalah instrumen untuk memperkuat kemitraan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk mendiskusikan dan memecahkan tantangan di tempat kerja.
"Dialog sosial yang inklusif akan mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan serta memperkuat tripartisme sehingga memberikan berkontribusi untuk memperkuat kinerja ekonomi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional,"kata Putri dalam keterangan Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (30/5).
Hal tersebut juga disampaikan Edi saat memaparkan pandangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labor Conference (ILC) ke 107 di Jenewa, Swiss.
Dikatakan Putri, dialog sosial yang dibangun melalui tripartisme pengusaha, pekerja dan pengusaha sesuai dengan ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama dan Konvensi No.144 tentang Konsultasi Tripartit.
"Pemerintah Indonesia juga mendorong agar setiap perusahaan harus membentuk kerjasama bipartit sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkonsultasi antara pengusaha dan karyawan mengenai hubungan industrial terkait di perusahaan,” katanya.
Ditambahkan Putri mengingat pentingnya dialog sosial, pemerintah terus mendorong pembentukan forum dialog sosial baik formal maupun informal di lembaga-lembaga tripartit atau lembaga tripartit-plus.
Dijelaskan Putri, Indonesia memiliki beberapa lembaga tripartit, termasuk Dewan tripartit, Dewan pengupahan, Dewan pelatihan dan produktivitas, Dewan jaminan sosial nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSH) serta hubungan industrial.
"Pemerintah Indonesia menghargai ILO atas kerja sama dan bantuan mereka kepada kami dalam mempromosikan dialog sosial dan tripartisme. Kami berharap para anggota ILO dapat memperkuat kerja sama mereka dan mengembangkan jaringan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional untuk menciptakan kemitraan yang harmonis,"kata Putri.
Delegasi Indonesia mengikuti rangkaian acara dalam Konferensi Perburuhan Internasional atau Internasional Labor Conference (ILC) ke-107 yang diselenggarakan di Jenewa Swiss.
ILC ke-107 ini diagendakan akan berlangsung dari 28 Mei hingga 8 Juni 2018 dan dihadiri oleh perwakilan delegasi dari 187 negara anggota International Labour Organization (ILO) dengan melibatkan jumlah delegasi yang mencapai sekitar 5.700 orang.
Pertemuan ILC ke-107 mengusung tema utama : "Building a Future With Decent Work" atau "Membangun Masa Depan dengan Kerja Layak" telah dibuka secara resmi pada tanggal 28 Mei 2018.(*)
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/ri-ajak-anggota-ilo-tingkatkan-dialog-sosial-di-era-digital-ekonomiAli Mochtar Ngabalin Berupaya Pertemukan Amien Rais dan Jokowi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sedang berupaya untuk mempertemukan Amien Rais dengan Presiden Joko Widodo.
"Iya Insya Allah bisa, Insya Allah," ujar Ngabalin saat dijumpai di Kantor KSP, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Upayanya itu tidak terlepas dari sosok Amien Rais yang selama ini seringkali melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi dan pemerintah.
Ngabalin sekaligus penasaran dan ingin bertanya kepada Presiden Jokowi tentang Amien yang kerap mengkritik pemerintah.
"Itu juga yang saya tidak tahu dan nanti kalau ketemu, saya mau tanya ke Presiden, 'Pak apanya yang belum beres dengan Pak Amin Rais? Kok dibenci banget sama Bapak ini.' Gue yang sehari-hari ada di sini kasihan juga ngeliatnya," ujar Ngabalin.
"Masak sih saya orang Papua lebih bagus pilihan katanya dibanding dengan Pak Amien yang orang Solo? Wah enggak benar ini," lanjut dia.
Baca: Amien Rais Menolak Bertemu Jokowi di Istana
Pertemuan Amien Rais dan Presiden Jokowi diharapkan memberikan keteladanan politik yang baik bagi bangsa Indonesia.
Pertemuan ini bisa membuktikan bahwa perbedaan pilihan politik tidak mesti merusak tali silaturahmi.
"Boleh berpolitik, kita boleh berbeda paham, berbeda pilihan. Tapi ada tata krama, tata cara orang dalam menggunakan etika, akhlak dan moral, dalam berpolitik. Jangan fitnah, adu domba, tidak bagus. Capek bangsa ini. Apalagi jika itu datang dari seorang tokoh," lanjut Ngabalin.
Diberitakan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengungkapkan, ada pihak yang mencoba mempertemukannya dengan Presiden Jokowi.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/ali-mochtar-ngabalin-berupaya-pertemukan-amien-rais-dan-jokowiPerzinahan Baru Dipidana Bila Video Tersebar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah rampungnya revisi Undang-undang anti terorisme, pemerintah dan DPR kini menggenjot pembahasan revisi KUHP. Terdapat sejumlah pasal yang pembahasannya masih alot mulai dari pasal penghinaan presiden, perilaku LGBT, dan perzinahan.
Untuk perzinahan sendiri Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengatakan tidak menyasar ruang privat. Perzinahan baru bisa dipidana bila disiarkan dan disebarluaskan.
"Sejauh perbuatan itu dilakukan di rumah dalam kamar itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu kemudian direkam, kemudian disiarkan disebarluaskan seperti video porno yang beredar hari-hari ini itu baru ada pidananya. Tapi sejauh itu tidak ya kita tidak masuk ruang private," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/5/2018).
Bamsoet mengatakan meskipun undang-undang yang mengatur perzinahan tidak masuk ke dalam ruang privat artinya negara tidak mengatur hal-hal yang sifatnya pribadi, perzinahan tetap dapat diproses. Perzinahan tersebut dapat diproses dengan delik aduan meskipun tidak ada video yang disebarluaskan.
"Tapi manakala ada pengaduan, ada delik aduan maka itu bisa diproses misalnya ada seorang istri melaporkan suaminya selingkuh itu kejadiannya di dalam kamar. Tapi karena ada yang mengadu maka itu akan diproses secara hukum," katanya.
Bamsoet mengatakan penyusuan pasal pasal RKUHP sendiri sudah masuk tahap finalisasi untuk kemudian diatur kesesuaian pasal perpasal dan redaksionalnya (sinkronisasi). Bila berjalan lancar menurutnya RKUHP dpat disahkan pada Agusutus mendatang untuk menjadi kita undang-undang hukum pidana yang baru.
"Baik pemerintah maupun dari panja DPR RI panja RUU KUHP mereka akan menyelesaikan Agustus dan akan menjadi kado ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/perzinahan-baru-dipidana-bila-video-tersebarMengungkap Alasan Kenapa Pelaku Aksi Terorisme Selalu Jamaahnya, Bukan Pimpinan Mereka
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak orang bertanya, dalam kelompok teroris kenapa yang jadi pelaku aksi selalu jamaahnya?
Termasuk ketika ada kejadian bom bunuh diri, kemana pimpinan mereka, katanya mendapat surga tanpa hisab, kenapa tidak pemimpin mereka dulu yang masuk surga? Demikian serangkaian pertanyaan terkait aksi terorisme.
Pendiri NII Crisis Center yang juga Mantan Komandan (Negara Islam Indonesia (NII), Ken Setiawan akan menjawab mengenai hal itu.
Menurut Ken, mereka, kelompok radikal mentafsikan bahwa pimpinan mereka adalah wakil Allah.
"Karena menurut mereka perintah pimpinan saja perintah ulil amri. Perintah ulil amri sama saja perintah Rasul. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah.
Jadi menurut mereka perintah pimpinan sama saja perintah Allah. Bahkan mereka mentafsikan bahwa pimpinan mereka adalah wakil Allah di muka bumi," jelas Ken kepada Tribunnews.com, Rabu (30/5/2018).
Untuk itu ia menjelaskan, perintah pimpinan wajib diaati sepenuhnya, tidak boleh bertanya atau menolak.
"Mereka doktrinnya adalah Sami'na Wa Atho'na, Kami Mendengar dan Kami Taat," ujarnya.
Lebih jauh Ken mengatakan, bila seorang jamaah sudah Sami'na Wa Atho'na (Kami Mendengar dan Kami Taat) maka di situlah permulaan ke dunia baru.
Yakni, kata Ken, orang tersebut akan menjadi radikal. Dan bila sudah menjadi radikal, ibarat buah itu sudah matang dan tinggal panen.
"Untuk menuju aksi terorisme tinggal selangkah, dipoles maka sudah jadi teroris," kata Ken.
Ini yang menurut ken, merupakan tragedi kemanusian, yakni anak muda yang punya semangat tapi belajar dan ketemu dengan orang yang salah. Sehingga jihadnya pun jihad di jalan yang salah.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/mengungkap-alasan-kenapa-pelaku-aksi-terorisme-selalu-jamaahnya-bukan-pimpinan-merekaBoyamin Sebut Masalah Gaji Coreng Citra Negarawan Anggota BPIP
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai masalah gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat membuat citra negarawan anggota dewan pengarah menjadi tercoreng.
Diketahui, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP terus dibahas dan menuai polemik masyarakat Indonesia.
Baca: Lengser dari PM Malaysia, Misteri Kematian Wanita Simpanan Najib Razak Kembali Diungkit
Boyamin mengatakan polemik tersebut dapat membuat para anggota BPIP menjadi tidak nyaman dalam bekerja.
"Kami menyayangkan BPIP yang begitu tinggi ini, ngurusin ideologi Pancasila oleh negarawan, jadi agak terkurangi kualitasnya, agak dicemooh oleh masyarakat gara-gara (polemik) ini," ujar Boyamin, di gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).
Ia menyebut para anggota yang awalnya bersemangat untuk membicarakan ideologi Pancasila, seperti berubah saat ini.
Perubahan itu, kata dia, apalagi kalau bukan saat disinggung masalah gaji tersebut.
"Kan ini menjadi seperti beliau-beliau yang tadinya semangat berbicara ideologi Pancasila, jadi kasihan kalau disinggung soal ini, jadi tutup mulut dan bingung," katanya.
Boyamin sendiri telah melaporkan dugaan maladministrasi atas implementasi perpres ini ke Ombudsman. Selain itu, Boyamin juga akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).
Dalam permohonan judicial review ke MA, ia akan mendasarkan pada tiga undang-undang. Adapun UU itu adalah yakni UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/30/boyamin-sebut-masalah-gaji-coreng-citra-negarawan-anggota-bpipTuesday, May 29, 2018
Polisi Tetapkan Korban Pembegalan Sebagai Tersangka
Korban ditetapkan sebagai tersangka lantaran membacok pelaku hingga tewas saat membela diri. Meski bermaksud membela diri korban berinisial M-I-B ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun status tersangka terhadap korban bisa menjadi gugur apabila dalam proses gelar perkara nanti mendapat kesaksian dari ahli hukum pidana dan berkordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/polisi-tetapkan-korban-pembegalan-sebagai-tersangka6 Fakta Kasus Penerbangan Terganggu Akibat Candaan soal Bom, Pelaku Bisa Dipenjara 8 Tahun!
TRIBUNNEWS.COM - Pada Senin (28/5/2018), Bandara Supadio sempat bikin geger saat ada ancaman bom.
Ancaman itu ternyata hanya candaan yang dilakukan seorang penumpang.
Penumpang itu menyebutkan membawa bom di dalam tasnya.
Hal itu memicu kepanikan dan membuat penumpang keluar dari pintu darurat.
General Manager Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio, Jon Muchtarita membenarkan adanya penumpang yang keluar dari dalam pesawat melalui pintu darurat
Berikut berbagai fakta tentang kejadian candaan bom di pesawat milik maskapai Lion Air seperti dirangkum dari Kompas.com.
1. Pelaku berinisial F
Pelaku yang melontarkan candaan bom berinial F.
Berdasarkan keterangan Kepala Polresta Pontianak AKBP Wawan Kristyanto sendirian saat berkomunikasi dengan pramugari.
"Istilahnya Joke Bomb. Jadi dia menyampaikan dengan pramugari. Berkata tentang bom saja itu tidak boleh di lingkungan bandara," ujar Wawan.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/6-fakta-kasus-penerbangan-terganggu-akibat-candaan-soal-bom-pelaku-bisa-dipenjara-8-tahunSetelah Kaus dan Aksesoris Lainnya, Kali Ini Muncul Mudik Bareng Relawan #2019GantiPresiden
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa menghadiri deklarasi akbar nasional relawan 9GantiPresiden di Silang Monas Barat Daya, Jakarta, Minggu (6/5/2018). Alasan deklarasi 9GantiPresiden dengan tujuan agar 2019 nanti ada presiden yang baru yakni karena ingin kondisi negara bisa lebih baik, adil, dan makmur. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TRIBUNNEWS.COM - Gerakan #2019GantiPresiden nampaknya terus mengepakkan sayapnya.
Sebelumnya, gerakan byang diprakasai oleh Mardani Ali Sera tersebut sudah melakukan deklarasi.
Tak hanya itu, mereka juga menjual aksesoris #2019GantiPresiden.
Mulai dari kaus, topi, pin, hingga tas bertuliskan #2019GantiPresiden.
Setelah menjual beberapa aksesoris, kali ini ada sesuatu yang baru dari gerakan tersebut.
Dilansir oleh TribunWow.com dari akun Instagram Mardani Ali Sera, ia mengunggah sebuah foto yang berisi pengumuman, pada Selasa (29/5/2018).
Paket Buka Puasa Murah untuk Warga Kurang Mampu
Umat muslim khususnya yang kurang mampu bisa mendapatkan paket berbuka dengan harga dua ribu lima ratus rupiah. Di bawah tenda sederhana yang terletak di halaman Rumah Sakit Katolik Jember, Kelompok Wanita Katolik Republik Indonesia sibuk menyiapkan makan dan minuman. Setiap hari selama Ramadan warung kasih menyediakan 200 menu berbuka puasa untuk umat Muslim. Satu paket menu berbuka yang terdiri dari nasi dan lauk pauk serta teh panas dijual dengan harga terjangkau yakni 2.500 rupiah. Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah umat Muslim khususnya para pengayuh becak berbuka puasa.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/paket-buka-puasa-murah-untuk-warga-kurang-mampuYonkomposit Gerak Cepat TNI Untuk Misi Kongo Diperiksa TIM PBB
Laporan Puspen TNI, Kol Arm Edwin Habel
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Sebagai realisasi komitmen dan janji Pemerintah Indonesia untuk tetap berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia, TNI kembali menyiapkan satu Satuan Tugas (Satgas) setingkat Batalyon dengan type Komposit untuk dikirimkan ke Misi PBB. Proses pengiriman sejak tahun 2017 lalu, dimulai dari pendaftaran pada Sistem PBB, dilanjutkan kunjungan penilaian awal Tim PBB, Negosiasi MoU di Markas PBB Newyork dan Kunjungan Tim Tinjau Medan TNI ke daerah Misi. PBB memproyeksikan Yonkomposit ini akan ditugaskan ke Misi PBB MONUSCO (The United Nations Organization Stabilization Mission In the Democratic Republic of the Congo) di Kongo sebagai Satuan Gerak Cepat atau RDB (Rapid Deployment Battalion).
Untuk mengecek dan memeriksa kesiapan Yonkomposit TNI sebelum pemberangkatan ke daerah Misi, Tim dari Markas besar PBB dan Misi PBB MONUSCO melaksanakan kegiatan PDV (Pre Deployment Visit) ke PMPP TNI Sentul-Bogor, Senin (28/05) sampai dengan Kamis (31/05). Tim delegasi disambut oleh Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Victor H. Simatupang M.Bus, didampingi pejabat teras PMPP dan Yonkomposit yang disiapkan. Turut hadir pada penyambutan tersebut Pejabat dan Staf terkait dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan, Kemenlu (diwakili oleh Dir KIPS Ibu Grata Endah Werdaningtyas), Kemenkopolhukam, Kemenhan dan Divhubinter Polri.
Tim delegasi PDV terdiri dari 5 orang diketuai Lt. Col Markus Schilcher (Staf FGS Markas PBB). Anggota Tim antara lain Mr Múcio Athayde loures Bandeira Dias (Staf Movcon Markas PBB), Maj. (FR) Raphaël OUDOT de DAINVILLE (Deputy G3/Ops MONUSCO), Lt. Col Madan M. Ghodke (Staf Training Cell MONUSCO) dan Mr. Jose Luis Medina (Staf COE MONUSCO). Tim PDV didampingi oleh Aspenmil PTRI New York, Letkol Inf Felix Lumban Tobing.
PDV bertujuan untuk mengecek kesiapan akhir Yonkomposit TNI sebelum diberangkatkan dan memberikan informasi terakhir daerah Misi Kongo dan proyeksi penugasan. Hal-hal yang diperiksa antara lain kelengkapan Personel, Alpal dan Materiil Satgas sesuai rancangan MoU (Major Equipment dan Self Sustainment); tingkat latihan dan materi latihan; pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan personel; kemampuan gerak cepat pasukan; kesiapan loading/unloading personel dan cargo untuk transportasi; pengisian formulir personel dan cargo; kesesuaian Timeline pergeseran pasukan ke daerah penugasan.
Hari pertama Kegiatan PDV diawali dengan kegiatan paparan oleh Tim PBB kepada Pejabat PMPP, Yonkomposit dan tamu undangan lainnya dilanjutkan pengecekan Alpal dan Materiil Satgas yang sudah selesai proses pengadaannya. Sekitar 80% dari keseluruhan Alpal dan Materiil Satgas sudah siap dan digelar dihadapan Tim PBB. Pelaksanaan kegiatan hari berikutnya adalah pengecekan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan personel melalui Situational Training Exercise (STX) yaitu kemampuan menembak siang dan malam; Navigasi darat dengan Kompas/Peta dan GPS; Komunikasi Radio; P3K dan Evakuasi.
Tim juga akan melihat latihan lapangan Satgas dengan skenario khusus Misi Kongo melalui Field Training Exercise (FTX) dan kecepatan loading/unloading Personel dan Materiil Unit-unit Satgas pada Pesawat Angkut Militer sekelas Hercules C-130. Pada akhir pelaksanaan PDV, Tim PBB akan memberikan evaluasi dan penilaian sementara terhadap kesiapan Satgas Yonkomposit TNI untuk diberangkatkan. TNI dan Pemerintah Indonesia sangat optimis bahwa Satgas Yonkomposit TNI akan memenuhi kriteria dan layak diberangkatkan ke daerah Misi di Kongo. Hasil PDV ini menjadi krusial dan sangat menentukan untuk dibawa ke Markas PBB sebagai laporan ke Pejabat tinggi PBB guna mendapatkan keputusan resmi.
Satgas Yonkomposit TNI rencananya akan mulai diberangkatkan pada awal Juli 2018 dimulai dari pemberangkatan Cargo melalui jalur laut, pemberangkatan Tim Advance dan Main Body Satgas melalui pesawat udara. Diharapkan pada Bulan Oktober 2018, Satgas Yonkomposit TNI sudah berada di Kongo dan siap melaksanakan tugas sebagai RDB misi PBB MONUSCO. (*)
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/yonkomposit-gerak-cepat-tni-untuk-misi-kongo-diperiksa-tim-pbbPengakuan Mantan Murid Aman Abdurrahman: Ustaz Sosok yang Dituakan dan Disegani Anggota ISIS
TRIBUNNEWS.COM - Seorang mantan anggota ISIS yang pernah dibaiat (sumpah) di dalam lapas menceritakan peranan besar Aman Abdurrahman.
Pria yang disapa Mr X ini juga merupakan mantan narapidana teroris didakwa sebagai penyuplai senjata.
Dalam wawancara di kanal YouTube Narasi Channel, yang diposting pada 19 Mei 2018 ini, ia menjelaskan peranan Aman Abdurrahman dalam beberapa kasus teror bom.
Awalnya, ia berpendapat soal bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak dan keluarga di Surabaya.
Ia pun mengaku tak tahu bagaimana pemahamannya ada ilmu baru lagi yang mereka ajarkan sampai mengajak anak kecil untuk melakukan bom bunuh diri.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/pengakuan-mantan-murid-aman-abdurrahman-ustaz-sosok-yang-dituakan-dan-disegani-anggota-isisMonday, May 28, 2018
Fahri Hamzah: E-KTP Tercecer Adalah Keteledoran
DPR meminta dilakukannya investigasi menyeluruh atas kasus itu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut tercecernya KTP elektronik sebagai sebuah keteledoran. Ia khawatir peristiwa ini akan memicu polemik di masyarakat soal potensi kecurangan dalam pemilu. Fahri meminta pemerintah tidak menganggap remeh peristiwa ini dan memberikan sanksi kepada jajaran di Kemendagri yang terbukti bersalah.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/fahri-hamzah-e-ktp-tercecer-adalah-keteledoranSindir Fahri Hamzah dan Fadi Zon, Ruhut Sitompul: Baru Sadar Mereka Anak 16 Tahun
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul memberikan sindiran Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul yang ia tuliskan pada Minggu (27/5/2018).
Diketahui sebelumnya, Fahri Hamzah menuliskan cuitan soal 'kacung'.
Bahkan ia menuliskan bahwa Jokowi bukanlah kacung, karena Jokowi adalah pemimpin tertinggi dan diatasnya adalah Tuhan.
Cuitan Fahri tersebut seolah menegaskan bahwa manusia hanyalah hamba tuhan sehingga tidak layak untuk merebut kebebasan manusia, merendahkan martabat dan mendzoliminya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/sindir-fahri-hamzah-dan-fadi-zon-ruhut-sitompul-baru-sadar-mereka-anak-16-tahunSensasi Melukis Pemandangan dari Ketinggian Gedung
Saat bulan Ramadan ini menunggu waktu berbuka bisa diisi dengan kegiatan unik dengan melukis suasana kota dari ketinggian. Salah satu gedung hotel ini menjadi tempat para seniman perempuan untuk menggambarkan isi hati mereka. Tenggelamnya matahari menambah dramatis suasana. Langit cerah bertabur warna jingga ini pun berhasil direkam dengan indah oleh para pelukis di atas kanvasnya. Para pelukis ini juga akan langsung memamerkan karya lukisnya di lobby hotel agar bisa dinikmati oleh pengunjung yang hadir.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/sensasi-melukis-pemandangan-dari-ketinggian-gedungPolisi Tidak Menemukan Unsur Sabotase E-KTP yang Tercecer
Sebelumnya sempat beredar informasi kartu tanda penduduk yang dibuang di pinggir jalan merupakan sabotase. Kartu tanda penduduk yang ditemukan di wilayah Kemang kabupaten Bogor ternyata merupakan KTP yang sudah mati dan rusak. KTP ini menurut rencana akan dimusnahkan bersama dengan ribuan KTP lain yang rusak di gudang milik Kementerian Dalam Negeri di wilayah Bogor, Jawa Barat. Tapi saat diangkut menggunakan truk engkel satu kardus KTP jatuh dan tercecer di pinggir jalan. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi melawan hukum dalam temuan ratusan KTP elektronik di pinggir jalan.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/polisi-tidak-menemukan-unsur-sabotase-e-ktp-yang-tercecerMencuri Sejak SD, Maling Koper Bandara Pernah Dikeluarkan Sekolah Usai Klepto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, TIGARAKSA - ABG pelaku pencurian koper di Bandara Soekarno-Hatta sudah terbiasa mencuri sejak Sekolah Dasar (SD).
Aksinya sempat berbuah petaka.
Ia dikeluarkan dari sekolahnya di bilangan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
DV (15), bocah SMP yang berhasil membobol Bandara Soekarno-Hatta sebanyak lima kali.
Ia pun berhasil menggondol 10 koper.
Usai mengelabui petugas Bandara Soekarno-Hatta sebanyak lima kali, DV dibekuk jajaran Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (26/5/2018).
Menurut kesaksian dari tetangga DV yang berlokasi di Tigaraksa, ABG berbadan bongsor tersebut mempunyai watak kurang baik yaitu klepto dan sudah terbiasa sejak SD.
"Si (DV) mah sudah terkenal suka klepto barang-barang, waktu itu SD kan dia dikeluarkan dari sekolahnya karena ketahuan maling barang di sekolahnya," ujar seorang tetangga DV yang enggan disebutkan identitasnya, Kabupaten Tangerang, Senin (28/5/2018).
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/mencuri-sejak-sd-maling-koper-bandara-pernah-dikeluarkan-sekolah-usai-kleptoMantan Wakil PM Malaysia Sebut Pemerintahan di Bawah Mahathir seperti Tempe
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perpolitikan di Malaysia mulai demokratis.
Kritik antara oposisi dengan pemerintahan mulai mencuat setelah Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri Malaysia.
Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi bahkan mengeluarkan kritik pedas terhadap pemerintahan baru di bawah Mahathir Mohamad.
Menurut wakil dari mantan PM Najib Razak itu, pemerintahan koalisi Pakatan Harapan sama saja dengan tempe.
Media lokal Malaysia, The Star melaporkan bahwa mantan Wakil PM itu juga mengkritik pemerintah Pakatan Harapan tidak memenuhi janji-janji pemilu.
"Kita lihat misalnya, ketika mereka menjadi pemenang, mereka mengatakan bahwa harga bahan bakar akan turun tetapi dalam kenyataannya tidak juga turun," kritis Ahmad Zahid seperti dikutip dari laman partai politik Umno Online, Senin (28/5/2018).
Baca: Cokelat untuk Polisi, Ledekan Warganet untuk Najib
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO)-partai politik terbesar di Malaysia dan pendiri dari koalisi Barisan Nasional.
"Mereka ini juga menyatakan bahwa pajak barang dan Jasa (GST) akan dihapuskan, tetapi harga dari barang belum turun meskipun GST sekarang nol persen. Ada 90 item yang telah meningkat harganya," tambahnya.
"Mereka mengatakan satu hal di pagi hari dan satu berbeda di sore harinya. Seperti tempe... Kacang kedelai di pagi hari, sore harinya telah menjadi tempe dan besok akan tumbuh jamur," katanya.
Dia juga menagih janji-janji kampanye pemerintah Pakatan untuk membebaskan pengembalian pinjaman PTPTN untuk penghasilan 4 ringgit Malaysia.
"Mereka juga mengatakan utang negara sebesar 1 triliun ringgit, pada kenyataannya itu hanya 686,8 miliar ringgit. Mereka mengatakan ada pinjaman luar negeri tapi itu benar-benar 'utang domestik', yang merupakan pinjaman domestik, ini berarti tidak ada aliran uang keluar," jelas Ahmad Zahid.
Ahmad Zahid mengatakan pemerintah baru juga menuduh pemerintahan sebelumnya membuat pinjaman dalam dolar AS dan Jepang yen tetapi Bank Negara Malaysia (BNM) telah membuktikan bahwa hanya dua persen dari pinjaman dalam mata uang dolar AS dan satu persen dalam yen.
"Itu berarti pinjaman kami dalam mata uang ringgit. Mereka juga mengatakan Bursa KL akan meningkatkan tetapi malah jatuh merosot."
"Mereka mengatakan bahwa ekonomi hancur dan negara hampir bangkrut tetapi sekarang mereka mengatakan ekonomi kuat. "
Dr Ahmad Zahid juga berharap semua anggota Parlemen dari Barisan Nasional akan bersatu untuk menjadi oposisi yang efektif di Dewan Rakyat untuk mengekang pencemaran nama baik oleh pemerintahan Pakatan Harapan. (The Star).
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/mantan-wakil-pm-malaysia-sebut-pemerintahan-di-bawah-mahathir-seperti-tempeBamsoet: Keselamatan dan Keamanan Pemudik Harus Terjamin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah benar-benar mempersiapkan pelayanan publik pada musim mudik Lebaran 2018. Menurutnya, keselamatan dan keamanan pemudik harus menjadi prioritas.
Bamsoet mengatakan, salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan mudik ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Legislator Partai Golkar itu mendorong Kemenhub benar-benar mempersiapkan sarana mudik dan memastikannya kelayakannya.
“Agar Kemenhub melakukan pengecekan kelaikan moda transportasi baik darat, laut, maupun udara dan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan moda transportasi umum saat arus mudik lebaran serta kesediaan saftey equipment (perlengkapan keamanan, red) di dalam setiap moda transportasi umum,” ujar Bamsoet, Senin (28/5/2018).
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) benar-benar memastikan kesiapan dan kelayakan infrastruktur bagi pemudik. “Lakukan pengecekan kelayakan jalan dan penempatan rambu serta marka jalan yang akan dilalui oleh pemudik,” ujarnya.
Sedangkan terkait persoalan keamanan saat musim mudik, Bamsoet meminta Polri meningkatkan pengamanan dengan memperbanyak penempatan personel di lokasi rawan macet. “Serta menempatkan intelijen kepolisian di setiap titik-titik rawan kejahatan,” katanya.
Selain itu Bamsoet juga mengharapkan lingkungan masyarakat yang sepi karena para penghuninya mudik bisa tetaop aman. “Menghimbau kepada masyarakat untuk berkoordinasi dengan aparat setempat, seperti RT/RW untuk keselamatan lingkungan,” pintanya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/bamsoet-keselamatan-dan-keamanan-pemudik-harus-terjaminSekjen Berkarya: Gaji Megawati Rp 112 Juta, Malu Pada Mahathir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengaku kaget mengetahui gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebesar Rp112 juta.
Padahal menurutnya gaji Presiden saja hanya sebesar Rp 62.740.030, sedangkan Wakil Presiden setiap bulan hanya mendapat Rp 42.160.000.
“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ini, sungguh tidak elok memberi gaji pejabat sebesar itu,” kata Priyo, Senin (28/5/2018).
Ia mengatakan pemerintah memang memiliki hak untuk memberikan gaji kehormatan. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, disebutkan, gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua DPR, MA, dan BPK, hanya sebesar Rp 5.040.000/bulan.
Bahkan, gaji Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPA, Wakil Ketua BPK, Wakil Ketua MA, dan Wakil Ketua MPR yang tidak merangkap Wakil Ketua DPR, hanya sebesar Rp 4.620.000 sebulan. Sehingga, ketika melihat gaji Megawati ini, besarannya sangat jauh melebihi rata-rata pejabat tinggi negara lainnya.
Priyo yakin cepat atau lambat, publik dan masyarakat luas akan tahu ketidakpantasan ini. akan segera timbul pertanyaan yang meluas di masyarakat.
“Atas dasar pamrih apa pemerintah memutuskan gaji Megawati sebesar itu? Apakah keputusan gaji besar itu tepat, adil, dan patut?” katanya.
Menurut Priyo, keputusan Presiden Jokowi memberi gaji besar kepada Megawati menjadi sangat paradoks jika dibandingkan dengan keputusan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang akan memotong gaji seluruh menteri kabinetnya sebesar 10 persen.
Di tengah situasi krisis ekonomi Malaysia yang juga terjerat hutang ribuan triliun, Mahathir mencoba mengatasi masalah finansial negaranya dengan memotong gaji. Sedangkan Indonesia yang juga terjerat hutang dan krisis finansial, malah memberi gaji sangat tinggi kepada Megawati dan BPIP lainnya.
“Harusnya, kita bisa belajar dari Mahathir yang berani memotong gaji para menterinya untuk urunan bayar hutang luar negeri," pungkasnya.
Sebelumnya Perpres nomor 42/2018 yang baru diteken Jokowi, pimpinan dan pejabat BPIP mendapat hak keuangan berserta sejumlah fasilitasnya. Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Para anggota dewan pengarah seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapat gaji Rp 100.811.000 per bulan.
Sementara itu Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji Rp 76.500.000.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/sekjen-berkarya-gaji-megawati-rp-112-juta-malu-pada-mahathirViral Video Porno Mirip Anggota DPR, Polri: Kami akan Dalami Pidananya
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri mengatakan pihaknya tengah mendalami soal video syur yang disebut mirip anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang viral di media sosial.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya akan mendalami unsur pidana Setya mengurai apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus itu.
Baca: Disebut Tak Cocok dengan Iko Uwais Hingga Dikatai Mirip Kerbau, Tanggapan Audy Item Ini Bikin Salut
Baca: Hidup Sederhana Usai Jadi Istri Polisi, Artis yang Sudah Jarang Muncul Ini Curi Perhatian
"Yang pertama kita mengurai dulu apa sebenarnya yang terjadi. Ketika kita yakin ada perbuatan melawan hukum, kita cek dulu perbuatan melawan hukumnya, apakah dapat dilakukan upaya persuasif, tindakan yang di luar hukum dalam kategori bisa keadilan dapat terwujud tapi hukum tidak perlu dilakukan," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/5/2018).
Ia menegaskan Polri akan melakukan pendalaman pada semua informasi yang ada.
Selain itu, upaya persuasif akan dikedepankan terhadap setiap kasus yang terjadi melalui media sosial.
Menurutnya, upaya persuasif lebih efektif untuk menggali informasi seperti siapa yang mem-posting terlebih dahulu dan apa motifnya.
Jika alasan memposting karena iseng atau tidak tahu, Polri akan menasehati pihak yang memosting itu.
Baru setelahnya, kata dia, baru masuk ke proses penyidikan.
"Bila terdapat bukti-bukti yang cukup melakukan perbuatan pidana, kita lakukan proses penyidikan," kata dia.
"Mungkin ada konten porno, dia tidak tahu siapa yang porno itu, diduga si A si B si C, yang mem-posting itu kita imbau, kita bina, kita monitor. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu background-nya, profilingnya, dan beberapa kali sudah mem-posting dengan motif atau niat tertentu, kita lakukan proses penegakan hukum," tandasnya.
Sebelumnya, beredar viral video syur yang disebut mirip anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, viral di media sosial.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/viral-video-porno-mirip-anggota-dpr-polri-kami-akan-dalami-pidananyaJaksa KPK Tidak Sependapat Sidang Korupsi BLBI Ditangguhkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam eksepsi di sidang Senin (21/5/2018) lalu, tim penasihat hukum mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) meminta agar persidangan kliennya di Pengadilan Tipikor Jakarta ditangguhkan.
Pasalnya, saat ini terdakwa sedang mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan dan PT PPA dan sedang proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
"Terhadap materi keberatan tersebut, kami tidak sependapat. Penasihat hukum terdakwa telah tidak tepat dalam menafsirkan obyek perbuatan terdakwa yang dijadikan dasar oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, yang juga obyek tersebut diajukan sebagai dasar gugatan terdakwa kepada Menteri Keuangan dan PT PPA merupakan subjudice," papar jaksa KPK, Haerudin, Senin (28/5/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Jaksa Haerudin melanjutkan penuntut umum berharap seharusnya yang dimaksudkan oleh penasihan hukum terdakwa sebagai subjudice adalah persengketaan atau perselisihan hukum (prejudicieel geschil) antara perkara pidana dan perkara perdata, mengenai perselisihan hukum ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA no 4 tahun 1980 yang menentukan bahwa penangguhan pemeriksaan karena adanya persengketaan atau perselisihan hukum hanya sekedar kewenangan dan bukan merupakan kewajiban.
"Serta hakim pidana ini tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti ditentukan dalam Pasal 3 Perma No 1 tahun 1956. Dasar hukum tersebut bersesuain pula dengan ketentuan Pasal 25 UU RI No 20 tahun 2001 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya," kata jaksa Haerudin.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/28/jaksa-kpk-tidak-sependapat-sidang-korupsi-blbi-ditangguhkanSunday, May 27, 2018
Kecelakaan Kapal di Sungai Musi, 1 Orang Tewas
Setelah dilakukan pencarian dengan cara menyisir lokasi kejadian jenazah Berlian seorang juru mudi perahu getek akhirnya berhasil ditemukan
Setelah dilakukan pencarian dengan cara menyisir lokasi kejadian jenazah Berlian seorang juru mudi perahu getek akhirnya berhasil ditemukan oleh tim Basarnas yang juga dibantu warga. Setelah di evakuasi jenazah korban langsung di bawa ke rumah duka di Palembang untuk dimakamkan. Saat ini kasus itu sedang di selidiki pihak kepolisian dari Polairud Polda Sumatera Selatan.
Hindari Perpecahan Pencalonan Wapres, Golkar Harus Gelar Rapimnas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi perpecahan dalam partai politik dalam proses pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup besar.
Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.
“Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional,” ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Gado-Gado Boplo, Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu (27/5/2018) petang.
Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres.
Lebih lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai. Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bis aputuskan 3-5 nama, baik figur muda maupun senior.
“Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai danmenyangkut masa depan partai. Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudah diputuskan, semua harus patuh,” papar Anwar Arifin yang beberapa periode menjadi anggota DPR RI.
Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.
Direktur Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara demokratis. Karena ituforum yang transparan dan demokratsi adalag Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden.
“Airlangga selaku ketua umum Golkar harus melakukan komunikasi dengan pengurus DPD I dan II dan kemudian membahas pencalonan. Jika calon ynag terpilih lewat Rapimnas, maka yang bersangkutan mendapat legitimasi partai. Mengenai jumlahnya berapa calon yang diusulkan, terserah Rapimnas yang memutuskan,” ujar Poempida.
Sementara itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsmara Amany juga setuju partai harus melakukan proses demokrasi di internal agar calon yang terpilih punya legitimasi kuat.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/hindari-perpecahan-pencalonan-wapres-golkar-harus-gelar-rapimnasMengiris Hati! Kisah Alif, Si Bocah Kecil Yang Sahur Dengan Nasi Garam dan Buka Dengan Air Putih
TRIBUNNEWS.COM - Kisah anak kecil bernama Alif Hidayat kini sedang viral di media sosial.
Hal ini berawal dari postingan Tika Lestari di Line.
Cerita berawal dari pertemuan Tika dengan Alif di kereta.
Saat itu Alif sedang berada di kereta bersama dengan neneknya.
Heni (nenek Alif) bercerita kepada Tika bahwa orang tua Alif sudah meninggal ketika cucunya tersebut berusia 11 bulan.
Orang tua Alif meninggal karena kecelakaan.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/mengiris-hati-kisah-alif-si-bocah-kecil-yang-sahur-dengan-nasi-garam-dan-buka-dengan-air-putihKemendgari Harus Jamin Tak Ada Penyalahgunaan E-KTP
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi meminta Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menjamin tak ada penyalahgunaan e-KTP yang tercecer di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2018).
Baca: MotoGP 2018, Kabar Lorenzo Balik ke Yamaha atau Mundur Musim Depan, Ducati Belum Perpanjang Kontrak
"Kemendagri harus melakukan pengecekan apakah e-KTP tersebut asli atau palsu? Jangan sampai Kemendagri kecolongan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap e-KTP," kata Awi, sapaannya, melalui pesan singkat, Minggu (27/5/2018).
Politisi PPP itu mengatakan, Kemendagri harus memastikan apakah semua muatan dalam mobil seluruhnya berisikan e-KTP atau hanya sebagian.
Jika tidak, nantinya e-KTP rusak atau invalid tersbebut bisa disalahgunakan saat pencoblosan pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Karena itu, Awi meminta Kemendagri menjamin kasus ini tak terkait dengan upaya tertentu untuk menyabotase dua pesta demokrasi tersebut.
"Sekarang mendekati momen politik. Jangan sampai e-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok," kata Awi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh membenarkan adanya sekardus e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018) kemarin.
Namun, ia mengatakan e-KTP tersebut invalid atau rusak. Ia mengatakan bahwa Kemendegari melalui Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha bersama jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor sudah mengecek langsung ke lokasi tercecernya e-KTP.
Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota Komisi II Minta Kemendgari Jamin Tak Ada Penyalahgunaan E-KTP",
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Ada 22 Ribu Aduan yang Masuk ke YLKI Terkait Korban Travel Umrah Bermasalah
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekiranya ada lebih dari 22 ribu aduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dari para konsumen yang gagal berangkat umrah.
Ribuan aduan tersebut, tercatat sejak bulan Mei 2017, dari para konsumen yang gagal berangkat pergi umrah karena ditipu oleh berbagai agen ataupun biro perjalanan umrah di Indonesia.
Baca: Mantan Aktivis 98 Berencana Gelar Pertemuan Bahas Bahaya Radikalisme di Indonesia
Untuk menyikapi fenomena ini, YLKI dan Filantropi Indonesia serta bersama Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan Forum Zakat, sepakat untuk membentuk sebuah kemitraan.
Kesepakatan tersebut bernama Kemitraan untuk Filantropi dan Advokasi bagi Konsumen Korban Travel Umrah, dan resmi diluncurkan hari ini.
Hamid Abidin selaku dari Filantropi Indonesia mengatakan, kemitraan ini akan berjalan selama delpan bulan ke depan, dan membantu ribuan konsumen yang gagal berangkat umrah.
"Selama delapan bulan, kami akan memberangkatkan sebanyak 99 orang yang sudah kami pilih dan seleksi," katanya dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Dompet Dhuafa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (27/5/2018).
Hamid juga mengatakan, bahwa kemitraan ini tidak akan berpotensi untuk menggantikan peran negara, dan juga tugas dari agen umrah tersebut untuk mengganti rugi ribuan konsumen calon peserta umrah.
Dengan adanya kemitraan ini, Hamid juga berharap mendapat respon dari pemerintah dan Kementerian Agama untuk lebih peduli lagi kepada para korban penipuan calon peserta umrah.
"Kami saja yang organisasi sipil peduli, masa iya pemerintah dan Kementerian Agama tidak peduli," ucap Hamid.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/ada-22-ribu-aduan-yang-masuk-ke-ylki-terkait-korban-travel-umrah-bermasalahKata Bekas Komandan Kelompok NII, Anak Jenderal Juga Bisa Terbujuk Ikut Paham Radikal
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perekrutan anggota kelompok radikal di Indonesia tidak hanya menyasar kepada kalangan pelajar dan mahasiswa atau masyakat umum saja.
Pendiri NII Crisis Center yang juga Mantan Komandan (Negara Islan Indonesia (NII), Ken Setiawan mengungkap, seorang anak jenderal TNI atau Polri saja bisa dengan mudah direkrut oleh kelompok-kelompok radikal yang pada akhirnya akan menjadikannya seorang teroris.
Baca: Potret Keluarga Pemain Real Madrid Usai Juara Liga Champions, Adem dan Harmonis Banget !
Meskipun Ken akui, dulu memang dalam perekrutan kelompok radikal agar menghindari keluarga dari kalangan TNI atau POLRI.
Dalam artian hanya menyasar masyakat umum saja, sebab bila ketahuan berakibat fatal dan mudah dalam pengembangan. Jadi berbahaya bagi kelompok, jangan sampai gara gara satu orang terus yang lain berbahaya.
"Tapi itu dulu, sekarang jangankan masyarakat umum apalagi yang masih remaja, seorang anak jendral TNI/ Polri saja bisa dengan mudah direkrut," ujar Ken kepada Tribunnews.com, Minggu (27/5/2018).
Intinya, Ken pun buka-bukaan mengenai teknis perekrutan, bila bisa diyakinkan meninggalkan dan berbohong kepada keluarga maka perekrutan pun dilanjutkan.
Faktanya, dia mengisahkan, banyak anak tentara dan polisi menjadi korban perekrutan.
"Bahkan tentara dan polisi aktif juga banyak terkena paham radikal sehingga meninggalkan tugas mulia sebagai abdi negara demi bergabung di kelompok radikal," jelasnya.
Luar biasanya menurut Ken, ada anak rektor kampus tentara yang juga direkrut kelompok radikal sehingga mengkafirkan orang tuanya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/kata-bekas-komandan-kelompok-nii-anak-jenderal-juga-bisa-terbujuk-ikut-paham-radikalBeredar Video Wanita Naik Kereta Tanpa Tiket Malah Menantang Petugas hingga Mengaku Teman Teroris
TRIBUNNEWS.COM - Beredar video seorang wanita yang menantang Polsuska di kereta.
Hal tersebut diunggah akun Facebook, Jujuk Juminten, Senin (27/5/2018).
Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB saat wanita itu naik dari stasiun Tegal.
Dia naik tanpa tiket dan gerak-geriknya cukup mencurigakan.
Akhirnya Polsuska mengeledah tas wanita tersebut dan menemukan 2 senjata tajam.
Kemudian wanita tersebut diturunkan di stasiun Cirebon namun dia marah-marah tidak jelas dan menantang petugas.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/beredar-video-wanita-naik-kereta-tanpa-tiket-malah-menantang-petugas-hingga-mengaku-teman-terorisParipurna DPR Perpanjang Pembahasan 2 RUU
Rapat Paripurna ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto yang memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi beberapa waktu yang lalu, telah disepakati Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Pimpinan Pansus meminta perpanjangan waktu masa sidang.
“Maka terhadap permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut, RUU Tentang Kekarantinaan Kesahatan dan RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara resmi diperpanjang,” ucap Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2018).
Politisi Partai Demokrat itu pun sebelumnya menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, apakah perpanjangan waktu pembahasan 2 RUU yakni RUU Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat setujui, dan dijawab ‘setuju’ oleh seluruh peserta rapat. (*)
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/27/paripurna-dpr-perpanjang-pembahasan-2-ruuSaturday, May 26, 2018
Jalani Ramadan Pertama Sebagai Menantu Keluarga Bakrie, Begini Potret Aktivitas Ling Ling
TRIBUNNEWS.COM - Sosok menantu keluarga konglomerat Bakrie, seringkali menjadi sorotan.
Tak hanya Nia Ramadhani, Rosalindynata Gunawan yang berprofesi sebagai desainer juga sempat menyedot perhatian.
Rosalindynata Gunawan yang akrab disapa Ling Ling ini, resmi menyandang status istri Aga Bakrie pada 11 Februari 2018.
Sebelum melangsungkan pernikahan, Aga dan Roslindynata telah bertunangan pada 5 November 2017 silam.
Aga Bakrie adalah putra dari Nirwan Bakrie, yang merupakan saudara kandung dari konglomerat Aburiezal Bakrie.
Meski tak pernah menanggapi rasa penasaran netter soal keyakinan yang dipeluknya, di bulan ramadan ini Ling Ling terlihat melakukan kegiatan buka bersama keluarga dan berbagai dengan anak yatim.
Baru-baru ini Ling Ling juga terlihat berbuka puasa bersama Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/jalani-ramadan-pertama-sebagai-menantu-keluarga-bakrie-begini-potret-aktivitas-ling-lingDitantang Kritik Anies Baswedan yang Menjual Saham PT. Delta, Ratna Sarumpaet: Aku Setuju Sama Dia
TRIBUNNEWS.COM - Ratna Sarumpaet menjawab tantangan netizen yangmemintanya untuk memberikan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @RatnaSpaet yang ia tuliskan pada Jumat (25/5/2018).
Diketahui sebelumnya Anies Baswedan dalam kampanyenya berjanji melepas PT Delta Djakarta, perusahaan yang memproduksi bir.
Dan kini, pelepasan itu tengah berjalan.
Meski belum resmi melepas, ini menjadi semacam penegasan bahwa Pemprov DKI tidak mau lagi berinvestasi pada industri ini. "Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. 26,25 persen itu pasti dilepas, jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (16/5/2018) yang dilansir dari Kompas.com.
Anies berharap, penjualan saham PT Delta bisa menambah pemasukan lebih dari Rp 1 triliun.
Hasil penjualan saham nantinya bisa dipakai untuk kegiatan pembangunan di DKI Jakarta.
Anies menilai, hasil penjualan itu begitu besar. Bandingkan dengan nilai dividen yang diberikan PT Delta setiap tahun sekitar Rp 38 miliar.
"Kalau kita mau mendapatkan Rp 1 triliun dengan mempertahankan saham di Delta, mungkin kita perlu 30 tahun lebih baru bisa dapat angka Rp 1 triliun," ujar dia.
Saat ini, proses pelepasan saham PT Delta Djakarta masih berjalan. Anies berharap, penjualan saham bisa berlangsung singkat dan tuntas. Keputusan Anies Baswedan itu menimbulkan pro dan kontra.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/ditantang-kritik-anies-baswedan-yang-menjual-saham-pt-delta-ratna-sarumpaet-aku-setuju-sama-diaKomnas HAM: TNI Belum Bisa Tangani Terorisme
Undang-undang antiterorisme telah disahkan kemarin (25/5) oleh DPR. Namun, Komnas HAM menolak pelibatan TNI untuk memberantas kasus terorisme tanpa adanya peraturan presiden.
Komnas HAM menyatakan, TNI tidak boleh turun selama peraturan presiden atau perpres belum diterbitkan. Menurut anggota Komnas HAM, Choirul Anam, perpres diperlukan untuk menindak jika terjadi pelanggaran HAM oleh TNI. Pernyataan Choirul ini sekaligus meminta TNI menahan pengerahan Koopsusgab untuk membantu polri menangani terorisme. Sebelumnya, TNI siap menurunkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk membantu Polri menangani kasus terorisme.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/komnas-ham-tni-belum-bisa-tangani-terorismePansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme
Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi hukum yang baru. Selain ada konten pencegahan juga ada tim pengawas, pemulihan korban, dan keterlibatan TNI.
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i mengemukakan hal ini di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Terorisme di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Pada UU No.15/2003 kontennya hanya memuat penindakan. Dan ini sudah tak cukup lagi menampung kebutuhan hukum terkini.
“Padahal, kita tahu penindakan ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu ada reproduksi teroris-teroris baru. Maka kita bangun konstruksi yang baru,” katanya.
Pencegahan adalah isu penting dalam RUU Terorisme tersebut. Pencegahan yang dimaksud bisa berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dengan aksi pencegahan, mereka yang terpapar atau terhasut para teroris, bisa mengurungkan niatnya melakukan teror di tengah masyarakat.
Sementara soal pelibatan TNI, Romo, begitu M. Syafi’i akrab disapa, RUU yang sedang dibahas ini telah membuka pintu. Sementara teknis pelibatannya diatur dalam Peraturan Presiden. TNI juga penting dilibatkan, karena skala gerakan terorisme terus meningkat. Konstruksi lainnya dalam RUU ini adalah dibentuknya tim pengawas. Pengalaman lalu, sering kali terjadi abuse of power dalam penanganan terorisme.
Tim pengawas inilah yang kelak akan memantau sejauhmana konsistensi aparat di lapangan dalam memerangi terorisme. Penegakan HAM tetap harus dikedepankan. Yang juga tak kalah pentingnya adalah pemulihan korban terorisme. Pada UU No.15/2003 korban terorisme hanya mendapat kompensasi dan restitusi.
“Sebelumnya, korban-korban teroris yang tidak berdosa itu hanya mendapat kompensasi dan restitusi. Di UU yang baru ini kita buat lebih detail. Selain pemulihan medis, ada pemulihan psikososial, pemulihan psikologi. Kompensasi dan restitusi tetap tidak dihilangkan. Semua korban teroris adalah tanggung jawab negara,” jelas Romo. (*)
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/pansus-bangun-konstruksi-hukum-baru-pada-uu-terorismeKomisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.
“Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor,” kata Nasir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Dengan tegas politisi Partai Demokrat ini meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan-perusahaan yang disinyalir bermain dalam proses perizinan ekspor pertambangan. “Biar sama-sama kita Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut,” tegas Nasir.
Kejadian seperti ini menurut Nasir akan terulang bila tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat semberawut perizinan ekspor di Indonesia.
“Persyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B,” tegas politisi dapil Riau itu.
Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan. “Banyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan,” terangnya sembari berharap agar Kementerian ESDM dapat mengevaluasi dan menyelesaikan secara baik, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (*)
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/komisi-vii-desak-ditjen-minerba-evaluasi-izin-ekspor-pertambanganSri Mulyani Beri Jawaban Lugas yang 'Mematikan' Nyinyiran Fadli Zon soal Kebijakan THR untuk PNS
TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru kabar gembira diterima oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang lebaran.
Sebab, mereka akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Meski demikian, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan THR bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunan masih juga dikritik.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyebut, kebijakan THR itu bermuatan politis.
Wakil DPR RI Fadli Zon sebelumnya mengatakan, kenaikan besaran THR tahun ini ada maksud dari pemerintah yang berkaitan dengan tahun politik.
BACA: Pegawai Non-PNS dan Tenaga Harian Lepas di Cimahi Tuntut THR
Fadli juga memandang PP 19/2018 belum mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini UU APBN 2018.
Selain itu, Fadli juga menyayangkan pemerintah yang tidak mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer dalam ketentuan THR tahun ini.
Dia menilai, mereka juga layak memeroleh THR meski status kepegawaiannya belum jelas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon soal pemberian THR 2018 yang dinilai bermotif politik.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/26/sri-mulyani-beri-jawaban-lugas-yang-mematikan-nyinyiran-fadli-zon-soal-kebijakan-thr-untuk-pnsFriday, May 25, 2018
Presiden Serahkan 7.000 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Rakyat di Kuningan
TRIBUNNEWS.COM, KUNINGAN - Pada hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyerahkan 7.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Istana Kepresidenan, penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung kepada 2.500 penerima.
"Yang kita serahkan hari ini adalah 7.000 sertifikat, tetapi yang kita undang hari ini adalah 2.500 undangan. Coba diangkat, saya mau hitung. Artinya yang dibagikan betul-betul 2.500 dari 7.000 yang hari ini dibagikan semua," ujar Presiden dalam sambutannya pada Jumat, (25/5/2018) di GOR Seni dan Budaya Ewangga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Presiden mengatakan alasan pemerintah untuk terus mempercepat penyerahan sertifikat, yaitu karena persoalan sengketa lahan yang sering terjadi.
Dengan adanya sertifikat, maka rakyat memiliki tanda bukti hak atas tanah jika harus bersengketa di pengadilan.
"Jangan berlama-lama, jangan berbelit-belit, cepat. Karena tanpa kita pegang tanda bukti hak atas tanah, itu sengketa. Tapi kalau sudah pegang sertifikat mau apa? Ada orang lain datang klaim, jelas, mau diajak pengadilan kalau sudah ke pengadilan juga menang," katanya.
Dari 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan di seluruh Tanah Air, lanjut Presiden, sampai akhir 2014 baru 46 juta bidang yang telah bersertifikat.
"Separuh saja belum ada, masih kurang 80 juta," lanjutnya.
Oleh karena itu, Presiden mengatakan, dirinya memerintahkan kepada jajarannya agar sertifikat ini cepat diserahkan kepada rakyat.
Pemerintah sendiri menargetkan 7 juta sertifikat harus diserahkan kepada masyarakat tahun ini. Sebelumnya pada tahun lalu, target yang dicanangkan pemerintah sebanyak 5 juta sertifikat berhasil dicapai.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/25/presiden-serahkan-7000-sertifikat-hak-atas-tanah-untuk-rakyat-di-kuninganBerikut Ini Besaran THR yang Akan Diterima oleh Pimpinan dan Pegawai Non-PNS di Lembaga Non-Struktural
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural, Rabu (23/5/2018).
Selain itu, Jokowi juga menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
LNS yang pimpinan dan pegawai non-PNS diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
“Tunjangan hari raya sebagaimana, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PP.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/25/berikut-ini-besaran-thr-yang-akan-diterima-oleh-pimpinan-pegawai-non-pns-di-lembaga-non-strukturalIngin Tambah Momongan, Gibran Rakabuming Sebut Karakter Marvel Cocok jadi Nama Anak Laki-laki
(TribunSolo.com/Noorchasanah Anastasia Wulandari)
TRIBUNNEWS.COM.COM -- Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, mengutarakan rencana untuk menambah momongan.
Hal tersebut terungkap usai Gibran menjawab pertanyaan dari sejumlah warganet di Twitter.
Seperti diketahui, pernikahannya dengan Selvi Ananda selama tiga tahun, baru dikaruniai seorang putra.
Putra semata wayang yang lahir pada 10 Maret 2016 diberi nama Jan Ethes Srinarendra.
"Rencana pingin punya anak berapa mas?" tanya @hamdanudin13.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/25/ingin-tambah-momongan-gibran-rakabuming-sebut-karakter-marvel-cocok-jadi-nama-anak-laki-laki
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
Côte-Saint-Luc first responders fundraise for colleague on life support in Barbados - CBC.ca
nnnindonesia.blogspot.com First responders in Côte-Saint-Luc are worried and heartbroken after their colleague, volunteer Clifford Jordan, ...
Postingan Populer
-
nnnindonesia.blogspot.com The Green Bay Packers entered Week 6 in search of the elusive complete game from the offense, defense and special...
-
nnnindonesia.blogspot.com Geralt of Rivia’s third video game adventure will get some new gear inspired by Netflix's The Witcher seri...
-
Colorado GOP Sen. Bob Gardner accused of undue influence in colleague’s court case - The Denver Postnnnindonesia.blogspot.com [unable to retrieve full-text content] Colorado GOP Sen. Bob Gardner accused of undue influence in colleague’s c...
