Pendaftaran CPNS 2018 - Jangan Lakukan! 6 Kesalahan Ini Bisa Bikin Gagal Lolos Tes Administrasi

TRIBUNNEWS.COM - Ingin lolos tes administrasi harus cermat saat pendaftaran CPNS 2018. Jangan sampai 6 kesalahan sepele ini membuatmu gagal ikut tes CPNS 2018!

Rabu (19/9/2018) mendatang pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 sudah bisa dilakukan di situ resmi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN) Republik Indonesia https://sscn.bkn.go.id

Ketelitian dan kecermatan saat melakukan pendaftaran CPNS 2018 menjadi poin penting agar lolos tes administrasi.

Proses pendaftaran CPNS 2018 perlu diperhatikan dengan seksama agar pendaftar lolos ke tahap selanjutnya.

Pasalnya dari pengalaman sebelumnya, banyak pendaftar yang gagal lolos di tes administrasi yang merupakan seleksi tahap pertama tersebut.

Dirangkum oleh TribunStyle.com, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan pendaftar yang bisa membuat tidak lolos tes administrasi.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/14/pendaftaran-cpns-2018-jangan-lakukan-6-kesalahan-ini-bisa-bikin-gagal-lolos-tes-administrasi

Lowongan Kerja Kementerian Koordinator Perekonomian untuk Lulusan S1, Berikut Link yang Bisa Diakses

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (EKON) membuka lowongan pegawai non-PNS untuk lulusan strata 1 (S1).

Pendaftaran kandidat berlangsung hingga Selasa (18/9/2018), seperti yang dilansir TribunJakarta.com dari laman resmi Kementerian EKON.

Diketahui, Kementerian Koordinator Perekonomian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kemeterian di bidang perekonomian.

Kementerian EKON tengah membuka kesempatan kerja di posisi Tenaga Pendukung Teknis Komputer Infografis Asisten Deputi Pengembangan Investasi.

Proses seleksi calon pegawai pemerintah non-PNS ini tak dipungut biaya.

Berikut syarat pendaftarannya:

• Laki – Laki / Perempuan
• Usia max. 25 tahun
• Pendidikan min. S1 Jurusan Komputer / Desain Grafis
• Lulusan PTN atau PTS dengan akreditasi A
• IPK min. 3,00
• Sehat jasmani dan rohani

Halaman Selanjutnya>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/14/lowongan-kerja-kementerian-koordinator-perekonomian-untuk-lulusan-s1-berikut-link-yang-bisa-diakses

Jimly Asshiddiqie Serahkan Kasus Agustinus Woro ke Komnas HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003 - 2008 Jimly Asshiddiqie mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/9/2018) pukul 10.57 WIB.

Jimly mengaku datang untuk membantu pemanjat baliho di Pasar Rebo, Jakarta Timur Kamis (13/9/2018) Agustinus Woro yang menuntut penyelesaian kasus keponakannya yang meninggal di Ngada, Nusa Tenggara Timur pada 2016 silam.

"Saya serahkan kepada Komnas HAM untuk melakukan tindak lanjut agar serius. Jangan dia melapor tapi tidak dilayani dengan baik. Nah sekarang komisioner sendiri yang menangani," kata Jimly di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (14/9/2018).

Jimly yang membujuk Agustinus turun dari baliho di Pasar Rebo pada Kamis (13/9/2018), mengatakan juga telah mengantarnya ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur, dan Polres Jakarta Timur untuk diberkas.

"Dengan polsek sudah diajak bicara dan diteruskan ke polres. Dia diantar untuk diberkas. Agar keluhannya dicatat semua. Sesuai tupoksi kepolisian ditindak lanjuti sebagaimana mestinya," kata Jimly.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik membenarkan pernyataan Jimly di tempat dan waktu yang sama.

"Kasusnya sebenarnya sudah pernah diadukan 2016 dan sudah ditangani tapi kita juga setelah itu tidak mengikuti perkembangan lagi. Maka tadi malam ketika dapat informasi dari Prof Jimly kita kumpulkan lagi bahan bahan," kata Taufan.

Namun hingga Jumat (14/9/2018) pukul 13.00 WIB, Agustinus belum tampak di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/14/jimly-asshiddiqie-serahkan-kasus-agustinus-woro-ke-komnas-ham

Pemprov DKI Jakarta Paling Banyak Pekerjakan PNS Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat hingga saat ini terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap). 

Menjadi tanda tanya, meski sudah dinyatakan koruptor, mereka masih bekerja di berbagai instansi pemerintah mulai dari kementerian, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota.

Baca: SKB Ditandatangani, PNS yang Tersangkut Kasus Korupsi Siap-siap Dipecat Akhir Tahun

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa mengatakan dari data yang dimilikinya sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.

"Melalui sinergitas ini, BKN berharap ada pertambahan jumlah yang signifikan atas PNS Tipikor inkracht yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi mengingat apa yang dilalakukan PNS pelaku Tipikor inkracht itu telah merugikan negara," ujar Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas BKN, melalui siaran pers, Kamis (13/9/2018).

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, sebanyak 52 orang.

Data BKN per 12 September itu, menyebutkan ke-52 orang tersebut tersebat di tingkat kabupaten/kota di seluruh DKI Jakarta. 

Peringkat berikutnya disusul oleh Provinsi Sumut untuk Pemerintah Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang. 

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat kedua yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

 Yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0). 

Namun untuk dpemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Sementara Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai masih banyaknya PNS terlibat korupsi yang tetap berstatus aktif lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012. 

Baca: Iklan Capaian Pemerintah di Bioskop‎, Jokowi : Itu Amanat Undang-Undang

Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

 “Ini kesalahan Kementerian Dalam Negeri titik. Karena apa? Karena ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang isinya memang tidak mengharuskan pemda provinsi, kota, kabupaten memberhentikan dengan tidak hormat,” ujar Tjahjo saat sambutan Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Sinergitas Penegakan Hukum bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018)

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/14/pemprov-dki-jakarta-paling-banyak-pekerjakan-pns-korupsi

Usai Diperiksa KPK, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Buru-buru Naik Taksi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, telah usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keluar sekira pukul 16.45 WIB, Wahyu enggan menjawab banyak sejumlah pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh awak media.

"Sudah saya sampaikan semua kepada penyidik," ucapnya saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Mengenakan batik lengan pendek, dirinya terus berjalan sembari berusaha menghindari kejaran para wartawan.

Baca: KPK Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Suap Hakim PN Medan

Sesampainya di halaman Gedung KPK, dia langsung menaiki taksi biru yang sudah menunggunya.

Diketahui, pada hari ini Wahyu diperiksa untuk Tamin Sukardi.

Mereka yakni Hakim Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, terdakwa Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin Sukardi, Hadi.

Oleh penyidik, Merry dan Helpandi diduga menerima suap dari Tamin dan Hadi untuk mempengaruhi putusan majelis hakim di vonis Tamin.

Total uang suap yang diberikan 280 ribu dolar Singapura.

Dalam perkara Tamin, Merry merupakan anggota majelis hakim.

Sedangkan keduanya, Wahyu Prasetyo, Wakil Ketua PN Medan yang sempat diamankan KPK namun akhirnya dilepaskan dan berstatus saksi.

Di Putusan yang dibacakan pada Senin (27/8/2018), Merry menyatakan dissenting opinion.

Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/13/usai-diperiksa-kpk-wakil-ketua-pengadilan-negeri-medan-buru-buru-naik-taksi

Gus Nur: Sebusuk Apa pun Rezim Ini, Bersyukur Saja

Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berlokasi di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur, mengatakan sebejat apa pun rezim yang tengah berlangsung ini, umat islam diharapkan untuk bersabar.

"Sebusuk apa pun rezim ini, syukuri saja. Nanti Allah SWT akan menurunkan hukumnya dengan ribuan variabel caranya," ujarnya, Kamis (13/9/2018).

Nama Gus Nur belakangan kerap dicap sebagai sosok penceramah yang kontroversial.

Satu di antaranya ketika Gus Nur mencocokkan nama Presiden Joko Widodo dengan surat di Alquran, yakni Surat Al-Muthoffifin, yang artinya 'Kumpulan Orang-Orang yang Curang'.

Kontroversi itulah, seperti diceritakan Gus Nur, yang membuat dirinya dipersekusi dan kerap mendatangi kepolisian karena dilaporkam oleh Banser.

"Di rezim ini, misalkan anda kehilangan sapi, anda sabar saja, enggak usah lapor polisi. Nanti malah anda yang ditangkap," ujarnya.

Namun, apa yang dialaminya tidak membuatnya gentar dalam berdakwah.

Gus Nur mengatakan, ada nikmat spritual tersendiri saat dirinya mengalami persekusi saat menjalani dakwah.

"Mungkin ini hukum alam, masyaallah. Betapa nikmatnya perjuangan ini, Kalau enggak ada tantangan kan bukan perjuangan ya," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/13/gus-nur-sebusuk-apa-pun-rezim-ini-bersyukur-saja

Sandiaga Uno Ingin Jadikan OK OCE Program Nasional, Guntur Romli Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Mohamad Guntur Romli mempertanyakan omongan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang akan membawa program OK OCE ke kancah nasional jika ia terpilih nanti.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Guntur Romli melalui laman Twitter miliknya @GunRomli pada Kamis (13/9/2018).

Seperti diketahui, OK OCE (One Kecamatan One Center of Enterpreneurship) adalah program ekonomi yang dicanangkan Sandiaga kala dirinya menjalani kampanye sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca: Media Asing Sebut Ada Konspirasi Uang Besar Era SBY, Andi Arief Harap Sri Mulyani Beri Penjelasan

Dalam kicauannya, Guntur Romli tampak mengunggah tangkap gambar berisi berita yang menyebutkan OK OCE sepi pengunjung.

"Ini yg mau dijadikan program nasional oleh @sandiuno ? Kalau belanja di sini 100 ribu cuma dapat bawang & cabe, atau tempe setipis kartu ATM ya jelas gulung tikar... cukup warga DKI saja yg tertipu!" kicau Guntur Romli.

BACA SELENGKAPNYA>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/13/sandiaga-uno-ingin-jadikan-ok-oce-program-nasional-guntur-romli-beri-tanggapan

Kehabisan Tiket Pesawat, Roy Suryo Tak Bisa Datang ke Kemenpora

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Roy Suryo, Tigor Simatupang, bertemu dengan Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018) pagi ini.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti undangan pertemuan yang hari Senin lalu disampaikan Tigor kepada Sesmenpora.

Namun, dalam mediasi ini tak terlihat Roy Suryo.

Baca: Unggah Foto Berdua dengan Prabowo Subianto, Andi Arief: Saya Tidak Pernah Mengkhianati Kebenaran

Tigor mengatakan bahwa kliennya tersebut masih berada di Yogyakarta dan tidak bisa hadir lantaran kehabisan tiket pesawat.

"Ya, tidak dapat tiket, sudah pesan tapi tidak ada tiketnya," kata Tigor saat menjawab pertanyaan awak media kenapa Roy Suryo tidak hadir.

"Tadi masih banyak tiket yang kosong loh Pak, apa harus bisnis?" sahut awak media kepada Tigor.

"Tidak tahu, itu pribadinya beliau, beliau pilihnya yang mana kita tidak tahu," jawabnya.

Baca: Bobotoh Jadi Alasan, Jonathan Bauman Siap Pulangkan Arema FC Tanpa Poin

Dalam kesempatan tersebut, Tigor juga mengatakan bahwa kliennya tidak memberikan pesan apapun terkait pertemuan dengan Kemenpora.

"Tidak ada pesan khusus, kita datang ke sini kan untuk penyelesaian," kata Tigor.

Hasil dari pertemuan pertama ini, Kemenpora meminta pihak Roy Suryountuk mengajukan secara tertulis hal-hal yang akan ditanyakan, semisal masalah rincian barang-barang.

"Pertemuan ini sebagai apa yang diamanatkan oleh Pak Imam, dan saya dalam hal ini mewakili Kemenpora. Kalau mengenai pengembalian barang itu di ranah korespondensi secara tertulis antara kami dengan pihak Pak Tigor," kata Sesmenpora.(Tribunnews.com/Abdul Majid)

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/13/kehabisan-tiket-pesawat-roy-suryo-tak-bisa-datang-ke-kemenpora

Puluhan Pejabat Tinggi Kemendes PDTT Dilantik di Kampung Mataraman Bantul Pakai Busana Jawa

Laporan Reporter Tribun Jogja Ahmad Syarifudin

TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Puluhan Pejabat dari lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dilantik dan diambil sumpahnya di kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Rabu (12/9/2018)

Puluhan pejabat yang dilantik ini terdiri dari pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian desa PDTT.

Uniknya, ketika dilantik, puluhan pejabat ini tidak menggunakan pakaian dinas resmi ataupun jas dan peci.

Namun mereka mengenakan busana adat Jawa.

Berupa surjan ataupun lurik, lengkap dengan blangkon dan keris.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi dan disaksikan oleh Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

Dalam kesempatan ini, Anwar Sanusi mengatakan, prosesi pelantikan pejabat kementerian desa yang dilakukan diluar kantor dinas ini merupakan tradisi baru.

Bertujuan untuk mengubah paradigma aparatur negara sebagai pelayan masyarakat.

"Ini pelantikan (di luar kantor) yang kedua. Setelah sebelumnya pelantikan pejabat Kemendes dilakukan diwilayah transmigrasi di Bengkulu," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/12/puluhan-pejabat-tinggi-kemendes-pdtt-dilantik-di-kampung-mataraman-bantul-pakai-busana-jawa

Ditegur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Farhat Abbas Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Farhat Abbas, salah satu anggota dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta maaf.

Farhat Abbas meminta maaf terkait postingannya di Instagram miliknya di hari Senin (10/9/2018) lalu.

Permintaan maaf Farhat Abbas tersebut disampaikan melalui akun instagram miliknya

Dalam postingannya, Farhat Mengunggah foto dirinya yang sudah ditambahi tulisan: "Sehubungan dengan beredarnya pantun saya, saya ditegur sekjen PKB Pak Abdul Kadir Karding yth agar tidak menggunakan kalimat-kalimat yang membully.menghina calon Presiden. Saya minta maaf atas pantun yang membuat sebgaian orang gagal paham.”

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/12/ditegur-tim-kampanye-nasional-jokowi-maruf-amin-farhat-abbas-minta-maaf

KPK Periksa Eni Saragih untuk Tersangka Idrus Marham

KPK terus mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang telah menjerat nama sejumlah pejabat, termasuk mantan Menteri Sosial Idrus Marham. KPK pun memeriksa tersangka Eni Maulani Saragih, Rabu (12/9).

Selain Eni, terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1, KPK juga memeriksa Direktur PT Smelting Indonesia, Prihadi Santoso dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN, Ahmad Rofiq.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/12/kpk-periksa-eni-saragih-untuk-tersangka-idrus-marham

KPU Bongkar Alasannya Kenapa Ada Daftar Pemilih Ganda di Pemilu 2019?

TRIBUNNEWS.COM - "Kami coba melihat di berbagai negara, hampir tidak pernah ada negara yang memiliki DPTnya 100 persen bersih, sekalipun negara dengan jumlah penduduknya sedikit dan pendekatan sistem pencatatan sipilnya cukup baik. Bahkan Amerika di Pilpres lalu juga terdapat persoalan pemilih, " tegas Komisioner KPU, Viryan Azis.

Viryan Azis mengatakan hal tersebut seiring dengan adanya polemik daftar pemilih ganda untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.

Viryan menuturkan, satu suara dalam Pemilu itu sangat bermakna.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada saat penetapan DPT di Kabupaten Bogor beberapa hari sebelumnya, terdapat selisih 4 pemilih diantara di daftar kami dan yang akan ditetapkan.

"Kami tegaskan tak boleh ada selisih," tuturnya.

Viryan menerangkan, daftar pemilih ganda bisa saja terjadi karena orang bersangkutan terdata dua kali.

"Di sejumlah daerah, kami temukan ada orang yang memiliki KTP ganda. Ada juga yang terjadi data di KTP dan KK itu berbeda. Kasus berikutnya NIK di KTP dan KK itu berbeda," katanya.

Halaman Selanjutnya>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/12/kpu-bongkar-alasannya-kenapa-ada-daftar-pemilih-ganda-di-pemilu-2019

Syiar Di Masjid, Menhub Ingatkan Pentingnya Keselamatan Berkendara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam suasana tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijiriah, Budi Karya Sumadi disela kesibukan sebagai Menteri Perhubungan menyempatkan shalat berjamaah di Masjid Al I’tishom, Cipete, Jakarta Selatan.

Mengenakan koko putih dengan peci hitam, Menhub Budi Karya Sumadi disambut langsung oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Ahmad Mubasyir. Karena datang bertetapan usainya adzan berkumandang, Menhub langsung naik ke lantai dua guna bergegas shalat. Ia langsung mengisi shaf pertama untuk menunaikan shalat tahyatul masjid lebih dulu.

Usai shalat maghrib berjamaah, sedikit syiar Menhub kepada para jamaah. Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu mengingatkan betapa pentingnya menjaga keselamatan diri dalam berkendara.

“Sebagaimana tugas saya sebagai Menteri Perhubungan, saya ingin menyampaikan Syiar walaupun hanya sebentar, tetapi manfaatnya untuk adek-adek dan anak-anak kita sangat banyak,” ujar Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II.

Syiar Di Masjid, Menhub Ingatkan Pentingnya Keselamatan Berkendara. (TRIBUNNEWS.COM/IST)

Kecelakaan lalu lintas, kata Menhub adalah penyebab kematian setelah penyakit stroke. Padahal kecelakaan lalu lintas bisa dikendalikan dan dimanage. “Caranya sederhana sekali, makanya saya share disini, agar bisa disampaikan ke teman-teman dan anak-anaknya,” imbuh Menhub menjelaskan.

Hanya tiga hal mendasar, yang harus dipegang teguh saat berkendara. Yang pertama, jelas Menhub, kurangi kecepatan. Dengan kita mengendalikan kecepatan kendaraan secara sadar hal itu dapat menimbulkan angka keselamatan sebesar 30 persen.

“Ini angka dari statistik, bukan saya ngambil macem-macem,” terang Menhub.

Lalu yang kedua, jika berkendara roda dua jangan lupa memakai helm. Karena dari fakta yang ada, masyarakat kita menomor duakan pentingnya memakai helm dalam berkendara. “Misalnya dari rumah mau ke masjid, gak pakai helm, tiba-tiba terjadi sesuatu, jika pakai helm itu mengurangi angka kecelakaan 20 persen,” jelas Menhub.

Kemudian yang ketiga, fokuslah dalam berkendara dengan tidak menggunakan alat komunikasi, karena hal itu sangat membahayakan bukan hanya bagi diri sendiri melainkan pengendara lain.

“Semoga apa yang saya sampaikan ini barmanfaat bagi kita semuanya,” tutup Menhub Budi Karya Sumadi.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/11/syiar-di-masjid-menhub-ingatkan-pentingnya-keselamatan-berkendara

Abdul Kadir Karding: Bergabungnya Banyak Kepala Daerah dari Demokrat Jadi Indikasi Prestasi Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Tim Kampanye, Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding angkat bicara soal tudingan politik dua kaki yang dilakukan Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @Kadir_Karding, Selasa (11/9/2018).

Mulanya, Abdul Kadir Karding mengunggah foto saat dirinya menjadi narasumber di sebuah stasiun televisi swasta.

• Wasekjen Demokrat: Perintah SBY Itu Jelas, Memang 2 Kaki, Pileg dan Pilpres

Lantas, Abdul Kadir Karding mengatakan jika pihaknya tidak pernah memaksa kader Demokrat untuk bergabung di kubu Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Menurut Sekjen PKB itu, kader Demokrat yang beralih memberikan dukungan kepada Jokowi adalah tokoh yang dewasa dan punya cara pandang serta sikap politik sendiri.

BACA ARTIKEL SELENGKAPNYA DI SINI >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/11/abdul-kadir-karding-bergabungnya-banyak-kepala-daerah-dari-demokrat-jadi-indikasi-prestasi-jokowi

Ferdinand Hutahean Ditanya Soal Isu Prabowo dengan Aktivis 98 : 'Prajurit Harus Melakukan Kewajiban'

TRIBUNNEWS.COM -- Prabowo Subianto yang sempat dikaitkan dengan hilangnya aktivis 1998 kembali diungkit jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ferdinand Hutahaean, selaku Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat pun angkat bicara menaggapi kabar yang dilayangkan seorang warganet di akun Twitter pribadinya.

Warganet dengan akun twitter bernama @TheArieAir terlebih dahulu bertanya pada Ferdinand Hutahaean dan Rachlan Nashidik yang merupakan kader partai Demokrat terkait masa lalu Prabowo.

Masa lalu Prabowo ini sering kali dikaitkan dengan penculikan dan penghilangan paksa para aktivis dan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998.

"@LawanPoLitikJW @RachlanNashidik apa yang akan kau katakan tentang masa lalu Prabowo terkait dengan Penculikan dan penghilangan paksa para aktivis dan mahasiswa?

saya ingin tahu kejujuran nuranimu," tanaya akun @TheArieAir, Selasa (11/9/2018).

Halaman selanjutnya =====>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/11/ferdinand-hutahean-ditanya-soal-isu-prabowo-dengan-aktivis-98-prajurit-harus-melakukan-kewajiban

MPW ICMI Muda DKI Jakarta Lantik Anggota Pengurus MPD ICMI Muda Jakarta Timur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Muda (ICMI Muda), Abdul Aziz Khafia melantik anggota pengurus Majelis Pimpinan Daerah (MPD) ICMI Muda Jakarta Timur.

"Ditetapkan sebagai pengurus Majelis Pimpinan Icmi Muda Jakarta Timur periode 2018-2023," ucap Aziz kepada anggota ICMI Muda Jakarta Timur, di Kampus STAI Azziyadah, Klender, Jakarta Timur, Selasa (11/9/2018).

Baca: Barack Obama Pernah Diusir dari Disneyland Karena Merokok Ketika Naik Gondola

Dalam sambutannya, anggota DPD RI itu menyampaikan dua hal yang harus menjadi modal bagi pengurus menjalankan organisasi ICMI Muda.

"Pertama, saya bangga dan memgucapkan selamat kepada jajaran ICMI Muda Jakarta Timur yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan sesuai semangat tahun baru Islam, melakukan transformasi, hijrah ke arah yg lebih baik," ujar Aziz.

"Yang kedua momen tempatnya di sini. Ini adalah Azziyadah, artinya bertambah, orang yanh masuk Azziyadah mudah-mudahan bertambah berkahnya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua ICMI Jakarta Timur terpilih, Rofi'atul Fithriyyah mengungkapkan ketelitiannya dalam memilih personel pengurus.

Sebab, menurutnya pengurus ICMI Muda Jakarta Timur harus memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi.

"Saya sangat hati-hati memilih personel sesuai keinginan dan kemampuan. Seperti kita ketahui organisasi ICMI Muda Jakarta Timur anggotanya dituntut memiliki loyalitas yang tinggi," ucap Rofi'atul Fithriyyah.

Baca: Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok

Lanjutnya, dia mengajak kepada seluruh pengurus untuk bekerja sama membangun kemajuan organisasi ICMI Muda Jakarta Timur.

"Ke depannya, saya mengajak untuk bekerja sama menjalankan program ICMI Muda Jakarta Timur dengan komitmen yang didkukung komunikasi sebagai kunci kemajuan organiasani ini," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/11/mpw-icmi-muda-dki-jakarta-lantik-anggota-pengurus-mpd-icmi-muda-jakarta-timur

Ratna Sarumpaet Ajak Mahasiswa Bergerak, Tuding Profesor yang Ada di Universitas Negeri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sebuah artikel di koran cetak turut memantik komentar aktivis, Ratna Sarumpaet.

Artikel yang terbit di salah satu harian memiliki judul "Kabinet Kerja Yang Bisanya Mencekik Rakyat. Jokowi Bikin Indonesia Hancur Nggak Karuan".

Dikenal sebagai aktivis yang kerap memberikan kritikan terhadap pemerintah, Ratna Sarumpaet pun memberikan pendapatnya.

Cuitan Ratna Sarumpaet (Twitter @ratnaspaet)

Dilansir dari laman Twitternya, Ratna Sarumpaet dengan keras memberikan peringatan kepada Mahasiswa yang ada di Indonesia.

Halaman selanjutnya >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/11/ratna-sarumpaet-ajak-mahasiswa-bergerak-tuding-profesor-yang-ada-di-universitas-negeri

Jusuf Kalla Minta Kemendagri Percepat Cetak E-KTP untuk Pemilih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat proses cetak KTP elektronik atau KTP-El bagi jutaan penduduk yang disebut KPU terancam kehilangan hak milih karena tak memiliki KTP-El.

JK juga menerangkan setiap tahunnya sekitar 4 juta penduduk di Indonesia memasuki usia 17 tahun, di mana usia tersebut sudah memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umun.

"Memang kurang lebih 4 juta orang di Indonesia harus diberikan KTP elektronik karena melampaui usia 17 tahun. Ini perhitungan pertumbuhan penduduk kita 1,5% setiap tahun. Harus departemen dalam negeri mempercepat pembuatan KTP Elektronik," kata Kalla di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Baca: Bu Risma Kembali Marah-marah Melihat Antrean Panjang Pemohon KTP Elektronik di Dispendukcapil

Mengacu Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu diketahui, seluruh pemilih saat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019, wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Namun kata JK, jika Kemendagri tak dapat mencapai target untuk mempercepat proses cetak KTP-El maka belajar dari pemilihan sebelumnya, penyelenggara pemilu dapat mengizinkan penggunaan surat keterangan dari Kelurahan maupun Kartu Keluarga.

"Kalaupun tak bisa dicapai (cetak KTP-El) seperti pengalaman pemilu atau pilkada sebelumnya daftar (pakai), kartu keluarga bisa dipakai. Alasannya dia belum sempat dapat E-KTP," ujar Kalla.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/jusuf-kalla-minta-kemendagri-percepat-cetak-e-ktp-untuk-pemilih

Edy Rahmayadi Minta DPRD Sumut Awasi Kinerjanya

Jabatan Gubernur Sumatera Utara diserahterimakan dari penjabat gubernur, Eko Subowokepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, dalam Paripurna DPRD Sumatera Utara, Senin (9/10). Dalam sidang paripurna ini, gubernur Sumatera Utara yang baru, Edy Rahmayadi menyampaikan pidato pertamanya.

Pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, langsung mendapat ucapan selamat dari unsur muspida Sumatera Utara.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/edy-rahmayadi-minta-dprd-sumut-awasi-kinerjanya

Tak Laik Jalan, Polri Akan Periksa Pemilik Bus yang Masuk Jurang di Cikidang Sukabumi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri mengatakan pemilik bus yang jatuh ke jurang di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, dapat turut diperiksa untuk dimintai pertanggungjawaban.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri telah meninjau lokasi kecelakaan atau TKP.

"Kakorlantas yang baru sudah ke TKP, sudah meneliti, bahkan sudah menyampaikan ke saya bahwa pemilik kendaraan bisa dilibatkan (dalam pemeriksaan)," ujar Setyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

Dari informasi yang diterimanya, bus itu disebut tak laik jalan. Sebab, kata Setyo, bus itu tidak pernah melakukan pengujian kendaraan atau KIR sejak 2016 silam.

Baca: Kronologi Lengkap Bus Masuk Jurang di Cikidang, Sukabumi yang Tewaskan 21 Orang Penumpang

Sehingga bila terjadi kecelakaan atau sesuatu akibat kendaraan tersebut, maka pemilik ikut bertanggung jawab.

"Kendaraan itu sudah beberapa tahun tidak diperiksa ke Dinas Perhubungan, kelaikan jalannya. Makanya perlu dipertanyakan kondisi kendaraannya. Kalau kondisi tidak layak, kenapa dioperasionalkan? Itu tanggung jawab dari pemilik," kata dia.

Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pengusutan dalam kasus kecelakaan tersebut.

Setyo mengatakan Polres Sukabumi telah membentuk tim khusus penyelidikan dan penyidikan.

Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi pada Sabtu, 8 September lalu ketika bus Jakarta Wisata Transport terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di Jalan Alternatif Cikidang-Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat pada pukul 12.14 WIB.

Tercatat 21 orang tewas dan 18 lainnya luka. 

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/tak-laik-jalan-polri-akan-periksa-pemilik-bus-yang-masuk-jurang-di-cikidang-sukabumi

Pengacara Sebut Roy Suryo Telah Kembalikan Aset Negara yang Diminta Kemenpora

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Tigor Simatupang menegaskan kliennya tersebut telah mengembalikan aset negara yang diminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Aset negara yang dimaksud adalah 3.226 unit barang yang dikelola Kemenpora yang dikabarkan belum dikembalikan oleh Roy Suryo sejak dirinya masih menjadi Menteri Menpora.

"Dari Pak Roy pengakuannya sudah dikembalikan," ucapnya di Kantor Kemenpora, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Tigor pun menjelaskan barang-barang aset negara tersebut merupakan pengadaan dari Kemenpora saat Roy Suryo masih menjabat sebagai Menpora.

Namun, ia menyebut pengadaan barang itu belum tentu sepengetahuan dari Roy.

"Kalo itu Kemenpora yang mengadakan barangnya. Belum tentu sepengetahuan Pak Roy. Urusannya kan ada bagian masing-masing. Ada bagian rumah tangga, ada bagian kelengkapan, yang menyimpan pasti mereka-mereka pastinya," kata Tigor.

Untuk diketahui, Kemenpora menyurati Roy Suryo untuk memintanya mengembalikan barang-barang milik negara.

Dalam surat bernomor 1711/MENPORA/INS.VI/2016 itu, Kementerian meminta Roy mengembalikan ribuan unit barang senilai miliaran rupiah.

Kemenpora meminta Roy Suryo karena sedang menginventarisasi barang milik negara sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempersoalkan status Barang Milik Negara (BMN), seperti dalam surat BPK Nomor 100/2/XVI/05/2016.

Dari surat setebal 20 halaman itu, dirincikan barang yang belum dapat diinventarisasi di rumah dinas menteri periode 2013-2014.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/pengacara-sebut-roy-suryo-telah-kembalikan-aset-negara-yang-diminta-kemenpora

Bukan Kamar Mewah, Ini yang Ditemukan Tim Najwa Shihab di Rutan Salemba, Ada Musik Dugem

TRIBUNNEWS.COM -- Najwa Shihab membocorkan bahwa ia dan tim akan membongkar kehidupan para napi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.

Ini merupakan kali kedua Najwa Shihab melakukan investigasi setelah beberapa waktu yang lalu mengungkap rumah para tahanan korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung.

Dalam akun Instagram pribadinya, Najwa Shihab menyebutkan ada beberapa ruangan khusus untuk para tahanan.

Bahkan dalam lapas tersebut juga ada ruang musik dugem.

Meski disebut rumah tahanan, tapi narapidana atau napi di rutan Salemba ini diduga masih bisa mengkonsumis narkoba.

 "Ada ruang khusus di blok C dan S.

Ada musik dugemnya di blok C.

Ribuan orang yang pakai hampir setiap hari. Seratus ribu rupiah bisa dapat lebih banyak barang daripada di luar. ."

Halaman selengkapnya ====>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/10/bukan-kamar-mewah-ini-yang-ditemukan-tim-najwa-shihab-di-rutan-salemba-ada-musik-dugem

Wakil Ketua TKN Jokowi Berharap Pemilik Media Pendukung Jokowi-Maruf Amin Tetap Netral

TRIBUNNEWS.COM - Tiga pemilik media di Indonesia telah menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.

Diketahui, tiga pemilik media tersebut adalah Surya Paloh pemilik Media Grup, Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Media Grup, dan terakhir Erick Thohir pemilik Mahaka Media Grup.

Walaupun didukung oleh para pemilik media, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Lodewijk Freidrich Paulus meyakini media yang mereka miliki akan tetap profesional.

"Ya tentunya media sebagai media profesional, itu pasti dia tidak berpihak. Tetapi saya katakan kemampuan figur-figur itu tentunya kami harus optimalkan untuk mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin," kata Lodewijk yang dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (9/9/2018).

BACA SELENGKAPNYA >>>>>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/wakil-ketua-tkn-jokowi-berharap-pemilik-media-pendukung-jokowi-maruf-amin-tetap-netral

Jenazah Anggodo Widjojo Disemayamkan di Pluit dan Akan Dimakamkan di San Diego Hills

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha Anggodo Widjojo disemayamkan di lantai 1 Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (9/9/2018).

Puluhan karangan bunga berjejer di depan Suite Room Nomor 111-112, tempat Anggodo Widjojo disemayamkan.

Baca: Pengurus Demokrat Menyanyikan Lagu Ojo Podo Nelongso dalam Acara Ulang Tahun SBY

Puluhan kerabat duduk di atas bangku putih, mengenang pengusaha yang sempat menjabat sebagai Direktur PT Saptawahana Mulia.

Kerabat Anggodo, Christian Putra Hutahaen (46) mengatakan, menerima kabar Anggodo meninggal dunia melalui pesan WhatsApp dari pihak keluarga.

"Semalam saya dapat kabar Pak Anggodo meninggal dunia di Surabaya. Beliau saya kenal sebagai sosok yang baik ya," ucap Christ di lokasi, Minggu (9/9/2018).

Baca: Adian Napitupulu: Anggota Partai Koalisi di DPR Jangan Hakimi Menteri

Anak-anak dari Anggodo terlihat tersedu di dalam ruangan, dua di antaranya, Ika Widjojo dan Robert Wijaya.

Mereka sedang berbincang dengan beberapa kerabat yang mengenakan kemeja putih.

Keduanya enggan memberikan keterangan, terkait penyebab meninggalnya Anggodo Widjojo.

Baca: Ustaz Abdul Somad Dilarang Ceramah Soal Politik, Ahmad Dhani Sindir Ketua Ulama Jadi Cawapres

Rencananya, jenazah Anggodo akan dimakamkan pada Selasa (11/9/2018) di Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

"Setahu saya Selasa ya di San Diego," kata Christ.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/jenazah-anggodo-widjojo-disemayamkan-di-pluit-dan-akan-dimakamkan-di-san-diego-hills

Demokrat Cari Formula Agar Tidak Dituduh Main Dua Kaki Dalam Pilpres 2019

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya akan memberi dispensasi kepada empat DPD yang memberikan dukung kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, pihaknya menurut Ferdinand sedang mencari fomula agar Demokrat tidak dituduh main dua kaki dalam Pemilu presiden.

Formula tersebut dibutuhkan agar Demokrat tidak jeblok dalam Pemilu Legilatif 2019 dan tetap all out mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca: Kurang Dari 24 Jam, Jasa Raharja Bayarkan Santunan Korban Kecelakaan Bus Masuk Jurang di Cikidang

"Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya," ujar Ferdinand di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Satu formula yang sedang digodok yakni meminta pengurus partai Demokrat di empat provinsi yang diberi dispensasi tersebut untuk tidak masuk dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Pengurus Demokrat Menyanyikan Lagu Ojo Podo Nelongso dalam Acara Ulang Tahun SBY

"Jadi kalau dia engga ada di tim pemenangan tapi bekerja diam untuk memenangkan yang didukung secara pribadi, ya itu kan tidak terlalu mengganggu soliditas partai," katanya.

‎Sebelumnya, terdapat empat DPD Demokrat yang diberikan dispensasi oleh pengurus pusat untuk mendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dispensasi tersebut diberikan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mayoritas mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Peringati Haornas dan Anniversary Day ke-23 KIBIF Gelar Olahraga Jalan Sehat

"Ada sekitar 4 provinsisi yang diberikan dispensasi,"ujar Ferdinand.

Ke empat provisnsi tersebut yakni Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.

Ferdinand mengatakan dari 34 Provinsisi yang menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) sebenarnya ada 7 provinsi yang menginginkan Demokrat mendung Jokowi.

Hanya saja dari 7 provinsi tersebut hanya empat provinsi yang keinginannya sangat tinggi sehingga DPP mempertimbangkan untuk memberi dispensasi.

"Ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Prabowo, ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Jokowi, tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 ya. hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus," katanya.

Adapun alasan pemberian dispensasi khusus tersebut karena DPP Demokrat tidak mau membuat para Celganya yang bertarung di kantong suara Jokowi tersebut tidak dipilih masyarakat karena Demokrat mendukung Prabowo.

"Mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita. jadi nanti kami akan cari formula khusus lah supaya partai Demokrat juga hidup, kami juga bisa memenangkan pak Prabowo nanti," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/demokrat-cari-formula-agar-tidak-dituduh-main-dua-kaki-dalam-pilpres-2019

Bacaan Doa Awal dan Akhir Tahun Lengkap dalam Latin, Tahun Baru Islam 2018/1 Muharram 1440 H

TRIBUNNEWS.COM - Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1440 Hijriah, jatuh pada 11 September 2018, tepatnya pada Selasa.

Sebelum menjalani amalan-amalan pada bulan Muharram, ada baiknya untuk membaca doa akhir dan awal tahun untuk mengawalinya.

Doa akhir tahun yang dibaca sebelum memasuki tahun baru Islam atau pada hari terakhir di bulan Dzulhijjah.

Biasanya dibaca setelah Salat Ashar hingga sebelum Maghrib tiba.

Berikut doanya:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِى هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِى عَنْهُ فَلَمْ اَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلِمْتَ عَلَىَّ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِى وَدَعَوْتَنِى اِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ جَرَا ئَتِى عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَإِنِّى اَسْتَغْفِرُكَ فَغْفِرْلِى وَمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِى عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَاَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ يَاكَرِيْمُ يَاذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ اَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنِّى وَلاَ تَقْطَعَ رَجَائِى مِنْكَ يَاكَرِيْمُ وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Baca: Tahun Baru Islam 1440 H: Inilah Makna dan Keistimewaan Bulan Muharram Bagi Umat Islam

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.

Allaahumma maa ‘amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani ‘anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa uquubati wa da’autani ilattaubati minhu ba’da jur’ati alaa ma’siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa’adtani ‘alaihits-tsawaaba fas’alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha’ rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallam

Artinya: Dengan menyebut asma Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Semoga Alloh tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/bacaan-doa-awal-dan-akhir-tahun-lengkap-dalam-latin-tahun-baru-islam-20181-muharram-1440-h

HUT ke-17 Partai Demokrat, Instruksi SBY: Mari Bantu Atasi Kesulitan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berulang tahun yang ke-69 pada Minggu (9/9/2018).

Bersamaan dengan itu, Partai Demokrat juga merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17.

Sebagai pendiri dan penggagas partai berlambang mercy itu, SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono mengungkapkan harapannya.

Dalam postingannya, SBY mengajak kader Demokrat untuk membantu kesulitan rakyat yang berangkat dari kondisi perekonomian Indonesia.

BACA SELENGKAPNYA >>>>>>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/hut-ke-17-partai-demokrat-instruksi-sby-mari-bantu-atasi-kesulitan-rakyat

SBY Berulang Tahun, Fahri Hamzah Sindir Soal Pemimpin Populer yang Tak Berkualitas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui tengah berulang tahun ke 69, pada Minggu (9/9/2018).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah lantas memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada SBY.

Tak hanya ucapan selamat ulang tahun, Fahri Hamzah juga menyampaikan harapannya kepada presiden ke enam itu.

Fahri Hamzah menyebut SBY telah hampir mengabadikan seluruh hidupnya untuk Indonesia.

Maka dari itu Fahri Hamzah meminta SBY untuk tidak berdiam diri.

Pasalnya menurut Fahri Hamzah SBY memiliki banyak pegetahuan yang dapat digunakan untuk membangun bangsa.

Tak hanya itu Fahri Hamzah juga menyindir soal terpilihnya pemimpin yang populer namun tidak berkualitas.

BACA SELENGKAPNYA>>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/sby-berulang-tahun-fahri-hamzah-sindir-soal-pemimpin-populer-yang-tak-berkualitas

Doa Awal dan Akhir Tahun Sambut 1 Muharram 2018, Berikut Bacaannya Versi Arab dan Latin

TRIBUNNEWS.COM - Dua hari lagi umat Islam akan menyambut Tahun Baru Islam 2018.

1 Muharram 1440 H yang juga bertepatan dengan malam 1 Suro menurut penanggalan Jawa jatuh pada Selasa, 11 September 2018.

Bulan Muharram sendiri menurut Islam merupakan bulan yang dihormati selain Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Rajab Mudhar.

Beberapa amalan juga bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam.

Salah satunya adalah dengan membaca doa akhir dan awal tahun.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/09/doa-awal-akhir-tahun-sambut-1-muharram-2018-berikut-bacaannya-versi-arab-dan-latin

Soal Kasus Roy Suryo, Hotman Paris Peringatkan SBY: Ini Menyangkut Nama Baik Bapak, Tolong Diusut

TRIBUNNEWS.COM - Pengacara kondang Hotman Paris menanggapi kasus dugaan aset negara yang dibawa oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.

Bahkan, Hotman juga memberikan pesan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengurus anak buahnya itu.

Hal itu disampaikan Hotman melalui video yang diunggah dalam akun Instagramnya, @hotmanparisofficial, Sabtu (8/9/2018).

Hotman terlihat sedang berada di tempat makan dan dikerumuni masyarakat.

Sambil memegangi sendok dan garpu, Hotman mengingatkan SBY untuk segera mengurus anak buahnya.

Berikut isi tanggapan Hotman:

Halo Bapak SBY, nonton TV nggak? Katanya, diduga anak buah Bapak, kata BPK lho.

Katanya ada beberapa perabot-perabot yang belum dikembalikan ke negara.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/08/soal-kasus-roy-suryo-hotman-paris-peringatkan-sby-ini-menyangkut-nama-baik-bapak-tolong-diusut

Apindo: Erick Thohir Dibutuhkan Untuk Timses

Terpilihnya bos Mahaka, Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional pasangan Jokowi-Maruf Amin menjadi perbincangan di kalangan pengusaha. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Tutum Rahanta berharap agar Erick Thohir jangan terkontaminasi terlalu jauh oleh politik. Menurut Tutum terpilihnya Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional lantaran unggul dalam manajemen sehingga dibutuhkan tim sukses.Tutum juga menyebut tak menutup kemungkinan ada perbedaan dukungan di kalangan pengusaha.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/08/apindo-erick-thohir-dibutuhkan-untuk-timses

Ferdinand Hutahaean: Erick Thohir untuk Sasar Suara Pengusaha

TRIBUNNEWS.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan komentar terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Hal ini diungkapkan Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter-nya, @LawanPoLitikJW, Sabtu (8/9/2018).

Menurutnya, tujuan utama keberadaan Erick Thohir dalam TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah menyasar suara dari kalangan pengusaha.

Ferdinand Hutahaean berpendapat, suara dari kalangan milenial tidak menjadi tujuan utama.

Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean menyebut Erick Thohir beruntung karena Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan mengganggu bisnis siapapun jika terpilih dalam Pilpres 2019.

SIMAK VIDEO DAN BERITA SELENGKAPNYA DISINI>>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/08/ferdinand-hutahaean-erick-thohir-untuk-sasar-suara-pengusaha

Tanggapi Kasus Korupsi di Malang, Jokowi Sebut Butuh Waktu Panjang Untuk Pulihkan Kepercayaan Warga

(TribunWow.com/Maria Novena Cahyaning Tyas)

TRIBUNNEWS.COM - Kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang turut mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini ia sampaikan melalui akun media sosial Twitter dan Instagram @jokowi pada Jumat (7/9/2018).

Jokowi tak menulis banyak terkait hal ini.

Presiden RI ini hanya berbicara mengenai kepercayaan serta pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini.

Menurut Jokowi, membangun kepercayaan dari masyarakat itu tidak mudah sebab memerlukan waktu yang cukup panjang.

Oleh sebab itu, mantan Walikota Surakarta ini mengingatkan para pejabat yang kini tengah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif agar menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

Hal ini demi kebaikan bagi masyarakat di daerah yang dipimpin ataupun diwakili, serta bagi negara.

"Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Yang bisa kita petik dari masalah ini adalah bahwa tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat.

Itu memerlukan waktu yang panjang.

Karena itulah, saya mengingatkan semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat -- baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif -- untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/tanggapi-kasus-korupsi-di-malang-jokowi-sebut-butuh-waktu-panjang-untuk-pulihkan-kepercayaan-warga

Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Penerimaan CPNS 2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipil (cpns) tahun 2018. Di tahun ini, lowongan cpns yang disediakan mencapai 238.015.

Sementata, formasi terbanyak akan diisi oleh guru atau dosen dan tenaga kesehatan.

Baca: Penemuan Ular Sanca Sempat Bikin Heboh Warga Pulau Lancang Kepulauan Seribu

"Adapun peruntukan instansi pemerintah daerah terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran sebanyak 88.000 formasi, guru agama sebanyak 8.000 formasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB), Syafruddin, dalam acara rapat koordinasi penyampaian rincian penetapan kebutuhan formasi pns dan persiapan pengadaan cpns tahun 2018 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).

"Sementara tenaga kesehatan sebanyak 60.315 formasi (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga medis/paramedis), serta tenaga teknis yang disi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi," tambahnya.

Syafruddin menambahkan, sisa formasi yang ada akan mengisi tenaga ahli administrasi baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Baca: Parkir Sembarangan, Pria Ngamuk Patahkan Gembok Ban Mobil Mewahnya dalam Waktu Singkat

"Untuk instansi pusat diprioritaskan jenis jabatan fungsional dan teknis pada core business-nya," terang Syafruddin.

Lebih jauh, perekrutan CPNS yang cukup besar pada tahun ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja aparatur negara serta meningkatkan daya saing bangsa.

Nantinya, ASN itu bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Indonesia.

"Tujuannya dalam rangka rekrutmen ini untuk menghasilkan SDM aparatur yang lebih berkualitas dan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia di tahun 2024," imbuhnya.

Rencananya pembukaan akan dimulai pada 16 - 20 September 2018.(*)

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-jadi-prioritas-penerimaan-cpns-2018

Info Penting CPNS 2018, Jadwal dan Tahapan Seleksi dari Verifikasi Administrasi hingga Pemberkasan

TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 tinggal menunggu waktu karena akan segera dibuka pada 19 September 2018.

Pemerintah membuka 238.015 formasi pada CPNS 2018 ini.

Formasi ini untuk jabatan di kementerian atau lembaga pusat dan daerah.

Berikut urutan jadwal pelaksanaan CPNS 2018 yang dimulai pada September 2018 yang dirangkum TribunSolo.com dari Menpan.go.id:

Tahap pengumuman, pendaftaran CPNS 2018 dan verifikasi administrasi akan dilangsungkan mulai dari minggu kedua September 2018 hingga minggu kedua Oktober 2018.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan pada minggu ketiga Oktober 2018.

BACA SELENGKAPNYA >>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/info-penting-cpns-2018-jadwal-dan-tahapan-seleksi-dari-verifikasi-administrasi-hingga-pemberkasan

BKN Pastikan 19 September 2018 Portal Penerimaan CPNS 2018 Siap Diakses Pelamar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka 19 September 2018.

Formasi yang tersedia berjumlah 238.015 terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi.

Baca: Hendak Beli Sapi, Pria di Karanganyar Justru Babak Belur Dihajar Begal, Uang Rp 7,2 Juta Raib

"Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)," kata Bima Haria Wibisana dalam keterangnya, Jumat (7/9/2018).

Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta.

Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar.

"Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap," imbuhnya.

Baca: Lagi, Ular Sanca Tiga Meter, Kali Ini di Sumur Warga Pulau Lancang Kepulauan Seribu

Selanjutnya, untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.

Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran.

Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.

Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar.

Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/bkn-pastikan-19-september-2018-portal-penerimaan-cpns-2018-siap-diakses-pelamar

Prabowo: Djoko Santoso Ketua Timses Saya dan Sandiaga

Prabowo Subianto mengunjungi ulama dan santri di Masjid Syaihona Holil Bangkalan, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan niatnya untuk maju menjadi calon presiden yang akan didampingi Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI. Prabowo juga menambahkan, dirinya menunjuk mantan Panglima TNI Djoko Santoso sebagai ketua tim suksesnya.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/prabowo-djoko-santoso-ketua-timses-saya-dan-sandiaga

Minat Ikuti Seleksi CPNS 2018? Berikut Jumlah Formasi, Persyaratan, hingga Tahapan Seleksinya

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah membuka lowongan 238.015 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pengadaan tahun 2018.

Dilansir TribunWow.com dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, sebanyak 51.271 formasi di antaranya untuk instansi Pemerintah Pusat dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (Pemda).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018.

Proses rekrutmen akan diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018.

“Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018,” jelas Syafruddin.

Diketahui, hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (6/9/2018) pagi.

Syafruddin menyebutkan, dari 238 ribu formasi itu, jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi.

Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Halaman Selengkapnya >

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/06/minat-ikuti-seleksi-cpns-2018-berikut-jumlah-formasi-persyaratan-hingga-tahapan-seleksinya

Banyak yang Ingin Menjodohkan Ahok Setelah Cerai dengan Veronica Tan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascabercerai dengan Veronica Tan, banyak pihak yang ingin menjodohkan Basuki Tjahaja Putra alias Ahok.

Hal itu dikatakan salah satu pengacara Ahok, Teguh Samudera.

Hal itu diketahuinya saat mejenguk Ahok, Selasa 4 September 2018 lalu di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ahok mengakui ada yang mau menjodohkannya pasca berecerai dengan Veronica Tan.

"Ada beberapa, ada tokoh-tokoh yang menawarkan dia untuk menikah lagi dengan si A si B dan C," kata Teguh saat dikonfirmasi, Kamis (6/9/2018).

Baca: Pengacara Sebut Ahok Berpeluang Menikah di Tahanan Mako Brimob

Ahok pun mengaku pada Teguh kalau wanita yang mau dijodohkan dengannya memiliki paras yang rupawan.

Tapi, Ahok sendiri belum membeberkannya.

"Pada intinya banyak yang menjodohkan, dipilihkan gadis yang cantik-cantik turunan inilah, dari warga inilah gitulah, tokoh-tokoh ini. Dia (Ahok) bilang 'siapa yang enggak mau kawin. Kita sewajarnya aja sebagai manusia pada umumnya'. Kata Pak Ahok itu, 'ya kita mau kawin juga nanti'," ujarnya.

Menurut Teguh, wajar saja banyak yang mau menikah dengan Ahok. Meningat, Ahok dinilainya tampan, perkasa juga berkecukupan.

"Kawin dengan siapa? 'ya nanti lah sambil ketawa, kan banyak yang nawarkan ke saya (Ahok)," ucapnya. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/06/banyak-yang-ingin-menjodohkan-ahok-setelah-cerai-dengan-veronica-tan

Presiden Jokowi Bantah Kabar Pemerintah Hentikan Tunjangan Guru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membantah kabar yang menyebut pemerintah akan menghentikan tunjangan kepada guru.

Menurut Jokowi, kabar tersebut sebenarnya telah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun hingga saat ini berita bohong tersebut masih beredar luas di media sosial.

"Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita," ujar Jokowi saat memberikan kuliah umum di UNIPA, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/9/2018).

Mengutip keterangan Biro Pers Istana, Jokowi juga mengatakan, ‎tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk mengurangi apalagi memberhentikan tunjangan profesi guru.

"Karena itu adalah imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk diketahui, dalam kuliah umum yang dihadiri oleh kurang lebih tiga ribu orang dari kalangan pengurus besar PGRI beserta pengurus ranting, pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah PGRI, serta para mahasiswa baru dan civitas academica UNIPA, Presiden turut meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar hingga 7 September 2018.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum PP PGRI Unifah Rosyidi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/06/presiden-jokowi-bantah-kabar-pemerintah-hentikan-tunjangan-guru

Rupiah Melemah, Warga Ramai Tukarkan Dolar hingga Ratusan Juta

TRIBUNNEWS.COM - Nilai tukar rupiah pada dolar menembus angka tertinggi pada Selasa (4/9/2018) malam.

Seperti dikutip TribunWow.com dari laman Kursdollar.net, hingga pukul 19.20 WIB, nilai tukar rupiah kini mencapai Rp 15.029 per dolar AS.

Penguatan dolar ini dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan dolar yang mereka simpan.

BACA SELENGKAPNYA >>> 

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/05/rupiah-melemah-warga-ramai-tukarkan-dolar-hingga-ratusan-juta

Eni Saragih: Saya Sudah Ajukan JC ke KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih ‎mengaku telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama di KPK.

"Iya, JC sudah saya sampaikan," kata Eni yang kini ditahan KPK atas kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Rabu (5/9/2018).

Diketahui hari ini, nama Eni tidak ada di jadwal pemeriksaan KPK baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada awak media, Eni mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Hari ini saya diperiksa sebagai saksi dari Bapak Johannes Kotjo. Ditanya soal pendalaman dari semua pertemuan saya dengan Pak Kotjo dengan Pak Sofyan Basir. Termasuk soal apa-apa perintah dari tentunya bermula dari sebelum saya kenal Pak Kotjo. Ya itu perintah dari Pak Setya Novanto," imbuhnya.

Baca: Muslim Jaya: Salah Alamat Terapkan Pidana Korporasi di Kasus Eni Saragih

Eni berharap sikap koperatifnya pada penyidik dengam membantu membuat terang perkara ini, bisa berimbas pada diterimanya JC yang diajukan oleh Eni.

"Sudah saya sampaikan semua ke penyidik, mudah-mudahan ini bentuk saya sangat koperatif dengan penyidik," singkatnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka yakni Eni, Johannes Kotjo dan Idrus Marham. Seluruhnya sudah dilakukan penahanan oleh KPK.

Penyidik menduga Idrus mengetahui dan memiliki andil atas penerimaan uang dari Kotjo ke Eni.

Sekitar November-Desember 2017, Eni menerima Rp 4 miliar. Bulan Maret-Juni 2018, Eni kembali menerima Rp 2,25 miliar.

Idrus juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama dengan Eni sebesar 1,5 juta dollar AS yang dijanjikan Kotjo apabila proyek itu bisa dilaksanakan oleh kotjo.

Baik Eni maupun Setya Novanto, eks Ketum Golkar sekaligus eks Ketua DPR RI sudah satu suara, uang suap mengalir ke Munaslub Golkar pada 2017 silam.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/05/eni-saragih-saya-sudah-ajukan-jc-ke-kpk

Teddy Gusnaidi dan Ferdinand Hutahaean Berbalas Argumen Sikapi Rupiah yang Melemah

TRIBUNNEWS.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dan Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi tampak saling sindir terkait kondisi ekonomi era SBY dan era Jokowi.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut nampak dari laman Twitter milik mereka, @LawanPolitikJW dan @TeddyGusnaidi yang ia unggah pada Rabu (5/9/2018).

Awalnya, Teddy Gusnaidi menyebutkan tidak masalah jika harga dolar AS naik asalkan tetap stabil.

Ia memberikan contoh untuk memperkuat alasannya menyatakan hal tersebut.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/05/teddy-gusnaidi-dan-ferdinand-hutahaean-berbalas-argumen-sikapi-rupiah-yang-melemah

Tempe Jadi Kecil Akibat Dollar Naik

Nilai tukar dollar Amerika Serikat yang semakin mahal memukul bisnis produsen tempe. Mereka terpaksa memperkecil ukuran tempe untuk menyiasati semakin tingginya harga kedelai impor yang selama ini menjadi bahan baku. Produsen tempe di Bekasi, Jawa Barat bahkan menurunkan produksi dari 1,5 kuintal menjadi 1 kuintal sejak omzet mereka turun 10 persen satu bulan terakhir. Pemerintah memang sedang berupaya menahan kejatuhan rupiah dengan menekan laju impor. Sejumlah komoditas konsumsi akan dilarang. Beruntung impor kedelai tidak masuk daftar larangan.

Ikuti kami di

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/05/tempe-jadi-kecil-akibat-dollar-naik

KPK Tanggapi Santai Sangkalan Hakim Merry Purba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai beragam bantahan dari Hakim Merry Purba, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara vonis korupsi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selama KPK bekerja menyidik suatu kasus, KPK sudah sering menghadapi beragam sangkalan maupun bantahan dari tersangka.

"Kami sering menghadapi penyangkalan baik yang disertai sumpah dengan agama masing-masing atau tidak. Namun banyak juga yang mengakui perbuatannya," ujar Febri, Rabu (5/9/2018).

Febri melanjutkan yang terpenting bagi KPK adalah tetap menangani kasus-kasus korupsi secara hati-hati dengan bukti yang kuat

Jika memang Hakim Merry Purba memiliki informasi soal pelaku lain, kata Febri silahkan disampailan pada penyidik.

Sebelumnya, Hakim Merry Purba sempat menyatakan dirinya tidak terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Melainkan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan adalah panitera pengganti Pengadilan Negeri Medan, Helpandi.

Tidak hanya itu, Merry Purba juga membantah menerima suap seperti apa yang dituduhkan oleh penyidik KPK. Dia pun tidak paham asal muasal uang suap yang disita KPK dari meja kerjanya.

"‎Saya tegaskan saya itu tidak OTT. Yang OTT itu adalah panitera. Saya tidak tahu informasi bagaimana jumlah uaang yang katanya ada sama panitera. Kemudian ada lagi katanya diterima atau digeledah barang bukti dari meja saya. Secara jujur saya katakan saya tidak melakukan apapun yang dikaitkan dengan perkara yang saya tangani. Apa yang saya buat keputusan saya sendiri tidak melibatkan orang lain," ungkap Merru Purba.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empaat tersangka. Mereka yakni Hakim Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, terdakwa Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin Sukardi, Hadi.

Oleh penyidik, Merry dan Helpandi diduga menerima suap dari Tamin dan Hadi untuk mempengaruhi putusan majelis hakim di vonis Tamin.Total uang suap yang diberikan 280 ribu SGD‎.

Dalam perkara Tamin, Merry merupakan anggota majelis hakim. Sedangkan keduanya, Wahyu Prasetyo, Wakil Ketua PN Medan yang sempat diamankan KPK namun akhirnya dilepaskan dan berstatus saksi.

Di Putusan yang dibacakan Senin (27/8/2018), Merry menyatakan dissenting opinion. Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/05/kpk-tanggapi-santai-sangkalan-hakim-merry-purba