Fahri Heran MUI Masuk Ranah Politik Larang Gerakan #2019gantipresiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal pelarangan kegiatan bertajuk #2019gantipresiden di Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seharusnya kata Fahri, MUI tidak masuk ke dalam ranah politik.

"Saya engga percaya bahwa itu secara kelembagaan berani diambil, dan bukan itu lah tugasnya MUI, tugas ulama itu kan menjaga agama kan. Pada dasarnya, ngapain dia masuk-masuk politik. Tahan diri saja, biarin saja, ini gerakan biasa kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (3/8/2018).

Selain itu menurut Fahri di era demokrasi seperti sekarang ini, pelarangan asiprasi politk seperti #2019gantipresiden sudah tidak relevan lagi. Ia mengatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dijamin oleh konstitusi.

"Masa orang punya aspirasi dilarang, sekarang itu beraspirasi itu legal. Beraspirasi menolak pimpinan legal. Meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan, tapi kalau orang mau kampanyekan boleh aja. Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh," katanya.

Seharusnya kata Fahri pendapat yang menyuarakan ganti presiden, dilawan dengan pendapat tandingan.

Masyarakat diberi penjelasan yang gamblang, mengapa harus tetap memilih presiden yang sama.

"Kalau anda engga setuju dengan satu gerakan, bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi. Jangan larang sana larang sini. Mengganti pimpinan dalam alam demokrasi itu legal. Jaman orde baru dulu kita enggak boleh ngomong begitu, mati kita. Sekarangkan bebas mau ganti siapa saja," katanya.

Sebelumnya seperti diberitakan Tribun Jabar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengeluarkan imbauan kepada masyarakat menyusul gencarnya ajakan unjuk rasa gerakan tagar 2019 Ganti Presiden (#2019GantiPresiden) yang rencananya dilaksanakan di Kota Bandung bulan ini.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengimbau masyarakat tidak menggelar atau mengikuti aksi politik sebelum masa kampanye Pileg atau Pilpres 2019 dimulai.

Imbauan untuk tidak menggelar kegiatan politik ini, kata Rafani, dikeluarkan setelah berkaca pada kejadian serupa di Batam yang menuai pro dan kontra dan akhirnya berujung pada suasana yang tidak kondusif.

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/03/fahri-heran-mui-masuk-ranah-politik-larang-gerakan-2019gantipresiden